Saya rasa ini gampang banget, DPRD Sumsel harusnya sudah punya rencana yang matang sebelumnya. Mereka tidak boleh dipaksa 'bersama-sama' mengawal pemutakhiran data, itu seperti bermain main dengan keamanan negara aja. Dan siapa yang bilang pemutakhiran data itu sengaja tidak akurat? Saya harap DPRD Sumsel bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas, bukan hanya fokus pada partai politik sendiri.
Saya juga ingin tahu siapa yang memaksa mereka 'bersama-sama' ini. Apakah ada tekanan luar yang membuat mereka seperti demikian? Kalau ya, maka itu kalau tidak baik-baik saja. Saya rasa ini perlu ada penanganan lebih serius dari pihak yang berwenang. Dan juga, apalagi siapa yang meminta data tersebut akurat dan tepat sasaran? Apakah mereka sih dari pihak yang berwenang atau lagi-lagi sih dari kalangan politik?