Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, membicarakan kebutuhan prioritasnya mengenai bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut. Ia menyatakan bahwa gubernurnya membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk menangani dampak dari bencana tersebut. Hal ini diiringi dengan kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum yang terkena dampak dari bencana hidrometeorologi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Mahyeldi juga menyatakan bahwa gubernurnya akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan infrastruktur yang terdampak. Ia juga mengungkapkan bahwa pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur setelah dilanda bencana.
Gubernur Mahyeldi juga menyatakan bahwa gubernurnya sangat menghargai dukungan yang telah diberikan berbagai pihak. Bantuan terus mengalir dari pemerintah pusat melalui kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial hingga sejumlah pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memantau belanja pemerintah daerah untuk mengkaji opsi pelonggaran terhadap transfer keuangan daerah (TKD) 2026. Ia menyatakan bahwa bendahara negara itu akan mempertimbangkan potensi membuat ruang lebih untuk penambahan pos TKD, serta opsi penambahan TKD tergantung pada keadaan anggaran, ekonomi, hingga belanja pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Mahyeldi juga menyatakan bahwa gubernurnya akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan infrastruktur yang terdampak. Ia juga mengungkapkan bahwa pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur setelah dilanda bencana.
Gubernur Mahyeldi juga menyatakan bahwa gubernurnya sangat menghargai dukungan yang telah diberikan berbagai pihak. Bantuan terus mengalir dari pemerintah pusat melalui kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial hingga sejumlah pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memantau belanja pemerintah daerah untuk mengkaji opsi pelonggaran terhadap transfer keuangan daerah (TKD) 2026. Ia menyatakan bahwa bendahara negara itu akan mempertimbangkan potensi membuat ruang lebih untuk penambahan pos TKD, serta opsi penambahan TKD tergantung pada keadaan anggaran, ekonomi, hingga belanja pemerintah daerah.