Gubernur Riau Abdul Wahid Juga Dijerat dengan Pasal Gratifikasi

L

lupalatar

Gubernur Riau, Abdul Wahid Juga Dijerat dengan Kasus Penerimaan Uang dari Pasal Gratifikasi

Kasus Gubernur Riau, Abdul Wahid yang sebelumnya hanya menjerat dengan kasus pemerasan, kini juga menarik siasat KPK. Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, ada indikasi bahwa Abdul Wahid menerima uang dari sumber lain di luar kasus utama pemerasan. Hal ini membuat KPK mengambil langkah tambahan dengan menggunakan pasal gratifikasi.

Dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025), Asep menjelaskan bahwa ada temuan-temuan lain yang menunjukkan Abdul Wahid menerima uang dari sumber lain. Makanya, KPK mengambil langkah tambahan dengan menggunakan pasal 12B untuk menyelidiki penerimaan-penerimaan lainnya.

Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka bersama kedua orang lainnya yaitu Kepala Dinas PUPR-PKPP, Muhammad Arief Setiawan (MAS), dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Abdul Wahid, Dani M. Nursalam (DAN). Kasus ini berawal saat Abdul Wahid mengancam akan mencopot para Kepala UPT jika tidak memberikan "jatah preman" atau fee sebesar 5 persen atau setara Rp 7 miliar.

Fee tersebut diberikan atas adanya penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. "Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah 'jatah preman'", kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

Pertemuan yang menyepakati besaran fee untuk Abdul Wahid dilaporkan oleh Sekretaris Dinas PUPR PKPP Ferry Yunanda kepada Muhammad Arief Setiawan dengan kode "7 batang". Ada tiga kali setoran jatah, pertama dimulai pada Juni 2025, terkumpul Rp1,6 miliar. Abdul Wahid menerima sekitar Rp1 miliar. Kedua, pada Agustus 2025 terkumpul Rp1,2 miliar. Dan ketiga, pada November 2025, Abdul Wahid menerima Rp450 juta melalui perantara orang lain, dan Rp800 juta secara langsung oleh dirinya sendiri.

Dengan demikian, total penyerahan pada Juni-November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar. Sementara, Abdul Wahid sudah menerima uang mencapai Rp2,25 miliar.
 
Saya udah ngerasa bosan banget dengarkan kasus-kasus korupsi di Indonesia 🙄. Apa yang bikin orang-orang begitu bisa menerima uang dan tidak mau jujur? Mungkin karena banyak orang yang masih belum sadar bahwa ini semua hanya untuk memperkuat pemerintahan, tapi gak ada hasilnya yang positif bagi rakyat. Gubernur Riau yang udah menjerat dengan kasus pemerasan, kini juga terlibat dalam kasus gratifikasi? Ini sudah sangat parah! 🚨

Saya pikir yang harus diintegrasikan disini adalah pengajaran tentang etika dan kejujuran kepada generasi muda. Jangan biarkan korupsi menjadi hobi mereka, tapi jangan biarkan mereka juga jadi korban dari sistem ini. Mungkin ada solusi lain yang lebih baik daripada menyita uang orang lain. Tapi ini hanya teori saya, aku udah tidak punya jawaban tentang bagaimana caranya mengatasi masalah ini 😕.
 
Aku tidak biasa ngomentari hal-hal ini tapi... rasanya kalau Gubernur Riau itu kaya gini memang bising sih 🙄. Mungkin aja karena sapa-siapa mau ngerobohin dulu kan? Jadi kalau kasusnya benar-benar serius, apa tidak ada langkah yang lebih seimbang ya? Aku rasa biaya Rp 7 miliar untuk "jatah preman" itu maaad lah 🤑.
 
Wahhh, apa kabar dengs punya Gubernur Riau nih? Jadi dia juga kasus ini bareng Kasus pemerasan yang sebelumnya? Maksudnya dia juga bisa jatuh karena korupsi, betapa seriusnya. Tapi, mesti ada bukti-buktinya dulu kan? Nanti kasusnya apa nih sih? Masih banyak uang yang dibawa oleh Gubernur ini, tapi dari mana asalnya?
 
Gubernur Riau itu jadi sumber gokil kan? 🤑 Mereka bilang kasusnya hanya soal pemerasan tapi ternyata ada lagi yang diculik ke dalam pasal gratifikasi. Itu bukannya kasus uang nanti keluar dari gubernur siapa tahu juga ada konflik kepentingan. Aku pikir ini masih salah paham tentang sistem pemerintahan Indonesia. Mungkin ada yang tidak terbuka di depan mata ya? 🤔
 
ini kasus gubang riau lagi bengong! nih, apa yang harus dihakimi kalau gubang sendiri yg menjadi korupsi juga? kalau tidak ada aturan dan pelanggaran di sini nggak akan jadi pengaruh besar. tapi apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak mau melihat kebenaran ini? kita harus terus mendukung pemerintahan yang jujur dan transparan, karena itu lah satu-satunya cara untuk membuat perubahan yang baik di Indonesia 😊🇮🇩
 
Makasih KPK udah ambil tindakan yang berat terhadap kasus ini 🤕. Ngejar gubernur Riau itu selama ini udah banyak kali ada tudingan, tapi sekarang benar-benar mulai aja dihukum 😬. Kasus ini pasti membuat rakyat Riau bingung dan marah, siapa nih yang mau terlibat denga kasus preman? 🤔. Harapnya KPK bisa lanjutkan penyelidikan dan segera menyelesaikannya agar orang-orang terlibat tidak lagi bisa berlari dari kasus ini 😊.
 
ini kasus kalau kalau korupsi di pemerintahan jadi sembarangan aja... jadi ada gubang Riau yang terkena sasaran KPK lagi... kalau korupsi ini jadi tidak tahu apa ke mana uangnya pergi, toh macam-macam kasus seperti ini bisa muncul... toh kita harus bisa mengawasi dan membuat kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi hal ini...
 
Gubernur Riau ini ternyata gak jauh dari kasus korupsi aja, tapi gini aja kasusnya lebih kompleks lagi. Meninggalkan pertanyaan, siapa nih orang yang sering berkomunikasi dengannya? Apakah itu benar-benar pasal gratifikasi yang digunakan oleh KPK atau ada lagi kejutan? Gak ada jadi pengejaran kewarganegaraan, tapi gini aja kasusnya makin kompleks. Mungkin harus ditunggu nanti bagaimana pengembalian uang yang diterima Abdul Wahid ini.
 
Maksudnya sih kalau KPK memang terus sibuk banget menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia, dan sekarang giliran Gubernur Riau yang juga jadi tersangka. Rasanya korupsi ini makin umum kan? Jangan sabar-sabar lagi, perlu diselidiki dari akar hingga daun!
 
Gubernur Riau Abdul Wahid kini jadi korban pasca pemerasan yang serus lagi. Ngomong-ngomong aku pikir kalau kasus ini udah cukup panas banget, tapi lho apa itu? Apa sih yang diambil KPK sebagai langkah tambahan? Kalau mau menebak aku bilangnya adalah untuk mengungkap uang yang udah dibawa oleh Abdul Wahid sebelumnya. Kalau benar-benar ada indikasi bahwa ada temuan-temuan lain, itu bakal membuat konfus banget. Kenapa KPK harus terlibat? Aku pikir ini tidak masuk dalam kegiatan kasus pemerasan yang sudah diperingatikan dulu. Tapi aku juga tahu bahwa Kasus ini sebenarnya berawal dari uang tunai yang dihasilkan oleh jatah preman yang dibawa oleh Abdul Wahid.

Aku rasa ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang yang ingin memimpin agar tidak melakukan hal-hal yang salah. Kalau benar-benar terjadi, pasti Abdul Wahid dan teman-temannya akan menghadapi kenyataan dari kasus ini dan mungkin harus dihukum. Tapi aku juga khawatir kalau ada orang lain yang masih tidak tahu betapa pentingnya memimpin dengan jujur dan transparansi.

Aku berharap para pejabat publik dapat belajar dari kesalahan tersebut dan melakukan pemetaan diri mereka dalam menangani kasus ini. Karena itu, aku akan terus mendukung KPK dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang ingin tahu tentang kebenaran kasus ini 🤔💡
 
Kasus ini terasa seperti cerita yang sama lagi, siapa nanti siapa, tapi ganti nama nasi dengan uang. Itu kalau jadi benar, tapi gue rasa keterlibatan Kasus Gratifikasi juga bisa menempatkan peran pembaca menjadi penipu... apalagi di kalangan korupsi Indonesia yang sudah terkena dampaknya. Yang penting adalah, uang itu bukan milik mereka, melainkan uang yang tak perlu dipindahkan dari masyarakat.
 
Oke, aku sambut informasinya ini dengan sedih 🤕. Gubernur Riau yang saat ini menghadapi kasus korupsi ini bukan hanya dari satu sumber aja, tapi ada beberapa lagi 🤑. Aku rasa ini menunjukkan bahwa korupsi bisa terjadi di mana-mana dan tidak ada batas tertentu 💔. Aku berharap agar KPK bisa menyelidiki kasus ini dengan lebih teliti dan cepat ⏱️, sehingga orang-orang yang terlibat bisa mendapatkan hukuman yang tepat 🤝.
 
Kasus Gubernur Riau itu nggak main-main, apa lagi dengan kasus gratifikasi sih. Siap aja kasusnya saja, tapi lama-langan nih gini juga terjadi. Ternyata Abdul Wahid bukan hanya sekedar pemeras, tapi juga penerima uang dari sumber lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utamanya. KPK nggak bisa duduk diam dengar sih, jadi mereka ambil langkah tambahan untuk menyelidiki hal ini.

Tapi apa sih yang harus diharapkan dari kasus ini? Ngga boleh pula terjadi seperti ini lagi, tapi gini juga terjadi karena tidak ada tekanan dari sisi lain. Mungkin kita perlu mengejar agar pengurusan kasus-kasus ini lebih cepat dan transparan. Kita nggak bisa seteguh dengan orang-orang yang melanggar undang-undang, harus sehati sehati mendorong agar mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri 😒
 
aku pikir kasus ini kaya banget, tapi aku rasa tidak ada yang bisa dibuat. kalau bukan kasus ini, kasus apa lagi yang akan membuat kabar berita siang hari? aku penasaran kenapa kPK harus begitu serius dengan hal ini, mungkin karena uang itu kaya banget juga... tapi aku pikir kPK harus lebih fokus pada masalah-masalah yang sebenarnya. sih, apa salahnya kalau ada sedikit 'jatah preman'?
 
aku rasanya kasus ini makin gampang dipahami, apalagi kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas, bukan hanya soal uang saja tapi juga tentang bagaimana sistem di Indonesia yang perlu diperbaiki agar seperti ini tidak terulang lagi. aku pikir ini harus dijadikan pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dan juga masyarakat umum, jadi kita bisa lebih bijak dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini di masa depan 🤝
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top