pixeltembok
New member
**Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Mengkaji Ulang Besaran Subsidi Transportasi**
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menghadapi tantangan untuk menyesuaikan anggaran mereka setelah dipotong Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Berkat DBH yang ditekan menjadi Rp 15 triliun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta kini menempuh Rp 79 triliun dari sebelumnya Rp 95 triliun.
Gubernur Pramono Anung mengakui bahwa subsidi transportasi umum di Jakarta yang diberikan kepada masyarakat sangat besar. "Harga tiket kita Rp 3.500, belum tentu akan dinaikkan lagi," kata dia saat berbicara di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10/2025). Namun, ia tidak menutup kemungkinan kaji ulang besaran subsidi transportasi ini.
Dengan mencapai Rp 15.000 per penumpang, besaran subsidi transportasi umum di Jakarta memang cukup besar dan layak untuk dikaji ulang. Pemerintah melihat hal ini sebagai strategi menutup kekurangan anggaran akibat pemotongan DBH, serta menjaga keberlanjutan layanan publik.
Namun, Pramono menegaskan bahwa program prioritas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi 707.513 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 16.979 mahasiswa tidak akan terganggu. "Program-program untuk warga kurang mampu tetap utuh," tegasnya.
Pemotongan DBH yang dialami oleh Pemprov DKI Jakarta menunjukkan bahwa pemerintah provinsi harus kembali ke meja perundingan dengan pemerintah pusat. Namun, Gubernur Pramono Anung berkomitmen untuk menjaga layanan publik tetap berjalan lancar dan tidak mengganggu program prioritas warga kurang mampu.
Dengan demikian, kita akan melihat bagaimana Pemprov DKI Jakarta berhasil menghadapi tantangan anggaran ini.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menghadapi tantangan untuk menyesuaikan anggaran mereka setelah dipotong Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Berkat DBH yang ditekan menjadi Rp 15 triliun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta kini menempuh Rp 79 triliun dari sebelumnya Rp 95 triliun.
Gubernur Pramono Anung mengakui bahwa subsidi transportasi umum di Jakarta yang diberikan kepada masyarakat sangat besar. "Harga tiket kita Rp 3.500, belum tentu akan dinaikkan lagi," kata dia saat berbicara di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10/2025). Namun, ia tidak menutup kemungkinan kaji ulang besaran subsidi transportasi ini.
Dengan mencapai Rp 15.000 per penumpang, besaran subsidi transportasi umum di Jakarta memang cukup besar dan layak untuk dikaji ulang. Pemerintah melihat hal ini sebagai strategi menutup kekurangan anggaran akibat pemotongan DBH, serta menjaga keberlanjutan layanan publik.
Namun, Pramono menegaskan bahwa program prioritas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi 707.513 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 16.979 mahasiswa tidak akan terganggu. "Program-program untuk warga kurang mampu tetap utuh," tegasnya.
Pemotongan DBH yang dialami oleh Pemprov DKI Jakarta menunjukkan bahwa pemerintah provinsi harus kembali ke meja perundingan dengan pemerintah pusat. Namun, Gubernur Pramono Anung berkomitmen untuk menjaga layanan publik tetap berjalan lancar dan tidak mengganggu program prioritas warga kurang mampu.
Dengan demikian, kita akan melihat bagaimana Pemprov DKI Jakarta berhasil menghadapi tantangan anggaran ini.