Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, telah mengancam akan memproses hukum pejabat daerah yang mempermainkan data kemiskinan demi kepentingan politik maupun pribadi. Ia menekankan bahwa pendataan harus divalidasi langsung di lapangan dengan pendekatan jemput bola untuk memastikan tidak ada orang miskin atau peninggalan data yang tidak tepat.
Dalam rapat evaluasi pendataan dan program bagi orang miskin, Melki menyerukan semua perangkat daerah untuk membenahi pendataan warga miskin dan mempertajam seluruh program bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran. Ia juga meminta jajaran memverifikasi cepat kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS agar tidak ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan.
Kasus bunuh diri siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, NTT, telah menimbulkan perasaan prihatin dari Gubernur Melki. Ia mengatakan bahwa masih banyak warga yang benar-benar miskin tetapi tidak menerima bantuan, sementara yang tidak miskin masih terdata sebagai penerima.
"Kondisi seperti ini tidak boleh terus berulang," ujar Melki. "Pendataan harus divalidasi dengan pendekatan jemput bola dan memastikan bahwa tidak ada orang miskin atau peninggalan data yang tidak tepat."
Ia juga menekankan pentingnya semua unsur terlibat dalam perbaikan data kemiskinan, mulai dari RT/RW, kader Posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dukcapil, Babinsa, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
"Gubernur saya sudah meminta semua kendala administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) segera dibenahi," kata Melki. "Tidak boleh ada pungutan yang memberatkan siswa dari keluarga tidak mampu."
Dalam rapat evaluasi pendataan dan program bagi orang miskin, Melki menyerukan semua perangkat daerah untuk membenahi pendataan warga miskin dan mempertajam seluruh program bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran. Ia juga meminta jajaran memverifikasi cepat kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS agar tidak ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan.
Kasus bunuh diri siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, NTT, telah menimbulkan perasaan prihatin dari Gubernur Melki. Ia mengatakan bahwa masih banyak warga yang benar-benar miskin tetapi tidak menerima bantuan, sementara yang tidak miskin masih terdata sebagai penerima.
"Kondisi seperti ini tidak boleh terus berulang," ujar Melki. "Pendataan harus divalidasi dengan pendekatan jemput bola dan memastikan bahwa tidak ada orang miskin atau peninggalan data yang tidak tepat."
Ia juga menekankan pentingnya semua unsur terlibat dalam perbaikan data kemiskinan, mulai dari RT/RW, kader Posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dukcapil, Babinsa, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
"Gubernur saya sudah meminta semua kendala administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) segera dibenahi," kata Melki. "Tidak boleh ada pungutan yang memberatkan siswa dari keluarga tidak mampu."