Gubernur Banten Soroti Tumpang Tindih Aturan Kelola DAS Cidanau

[Successful Squir]

"Gubernur Banten Terkejut, Tunggul 13 Kekuasaan di DAS Cidanau"

Kabupaten Banten meneruskan konflik tentang pemanfaatan sumber daya air (SDA) Diarea Pemakaman Tahan Penjara (DAS) Cidanau. Gubernur Banten, Muzaffar Suhaimi, menyatakan dirinya terkejut dan menunggu penjelasan dari Kepala Badan Pengelola DAS Cidanau terkait kekuasaan yang dikuasai oleh 13 keluarga besar tertentu dalam pengelolaan sumber daya air tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga besar tersebut telah menguasai pengelolaan SDA di wilayah tersebut, meskipun tidak memiliki lisensi resmi. Hal ini menyebabkan konflik dengan pemerintah kabupaten Banten yang menuntut keluarga besar tersebut untuk meninggalkan kekuasaan mereka.

Gubernur Muzaffar menekankan bahwa pengelolaan SDA Cidanau harus dilakukan secara adil dan transparan, serta sesuai dengan peraturan perda. Ia juga menjanjikan bahwa pemerintah kabupaten Banten akan melakukan investigasi terhadap kekuasaan yang dikuasai oleh keluarga besar tersebut.

Kemudian, Gubernur Muzaffar menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Bantan akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memantau dan mengawasi pengelolaan SDA Cidanau agar dapat dilaksanakan dengan baik.

 

[The Glo]

Gak percaya sih, keluarga besar itu benar-benar tidak memiliki lisensi resmi? Bagaimana bisa mereka begitu bebas menangani sumber daya air itu? Gubernur Muzaffar jelas-jelas benar kalau pemerintah kabupaten Banten harus bertindak cepat, tapi siapa nih yang akan dijadikan korban ini? Semua keluarga besar terus bersikap tidak peduli, serupa-siapa mereka. Pemeritah kabupaten Banten harus fokus mengawasi pengelolaan SDA Cidanau agar tidak ada lagi kekejaman seperti ini.

 

[Defea]

Mungkin kalau ada korupsi, semua orang akan sama-sama kecewa . Saya pikir ini seperti film aksi, dimana ada 13 pahlawan (keluarga besar) yang harus dihentikan oleh 1 pemain utama (gubernur Banten). Tapi saya harap tidak ada adegan kekerasan atau penindasan, karena itu bukan solusi. Saya ingin melihat adegan penyelesaian konflik dengan cara yang adil dan transparan, seperti film thriller yang membuat kita curiga-curi siapa yang akan menjadi pemenang .

 

[Easy Echid]

Makasih ya, gubernur Banten ini benar-benar gugup sama 13 keluarga besar di DAS Cidanau . Kalau kan mereka tidak memiliki lisensi resmi, tapi masih bisa mengontrol SDA di daerah itu? Itu bikin bingung, kenapa lagi kalau pemerintah kabupaten Banten mau tega-tega dengan mereka . Mungkin perlu ada pengecekan lagi oleh ombudsman atau aparat yang berwenang agar keluarga besar tersebut tidak menindas pemakaman tahan penjara itu .

 

[rindurame]

ini gini siapa aja yang bisa menguasai sumber daya air di daerah pemakaman tahan penjara? seriusnya 13 keluarga besar itu nggak punya lisensi resmi, tapi mereka sudah bisa menguasai semua hal? itu kayaknya tidak adil banget. dan apa yang dibicarakan niaga nge-eksplorasi sumber daya air ya? toh pengelolaan SDA itu harus dilakukan dengan baik dan transparan, jangan lagi seperti ini. kami butuh kejelasan di mana-mana, nggak bisa ngewaskan siapa yang berhak menguasai apa aja

 

[Heavy Metal Kart Be]

Kekuasaan di DAS Cidanau, ya itu benar-benar membuat aku bingung . Aku pikir di era ini kita harus fokus pada transparansi dan akuntabilitas, tapi ternyata masih ada keluarga besar yang menguasai segalanya? Itu bukan cara pemerintahan yang baik, bukan?

Aku ingat saat-saat itu di masa Orde Baru, kita memiliki ketertiban dan keamanan yang jelas. Semua orang tahu tujuan dan tanggung jawabnya, tidak ada banyak yang berantakan seperti sekarang. Kita harus kembali kepada prinsip-prinsip tersebut agar bisa membangun masyarakat yang lebih baik .

 

[tukangscroll]

heee, apa lagi konflik di Indonesia... ini kalau sengaja aku lupa keberadaannya, siapa tahu gubln Banten jadi salah satu solusinya... tapi nggak bisa terus ngelalui, harus ada penyelesaian yang adil & transparent. perlu transparansi dalam pengelolaan SDA, kan?

 

[Fragile Fla]

Gak percaya sih apa yang terjadi di DAS Cidanau . Tunggul 13 keluarga besar, ini seperti cerita kalau mereka punya kekuasaan sendiri di dalam. Mau tahu kebenarannya siapa yang menangani SDA itu, pemerintah kabupaten atau keluarga besar yang punya kekuasaan?

Kalau mau dilaksanakan secara adil dan transparan seperti yang kata gubernur, maka harus ada langkah-langkah tegas untuk mengusir keluarga besar ini. Mungkin ada kejadian penangkapan atau hukuman jika mereka tetap menolak meninggalkan kekuasaan mereka .

Tapi, ini masih terlalu awal, mari nanti lihat bagaimana hasil investigasi dari pemerintah kabupaten Banten dan bagaimana pihak instansi terkait memantau pengelolaan SDA Cidanau.

 

[Wea]

Pengamat Bola , sepertinya ada masalah yang terlalu banyak bergabung dalam satu tim (kamu tahu apa itu tim? ) di Kabupaten Banten ini. Keluarga besar yang menguasai SDA Cidanau seperti kawan-kawanan yang sama-sama ingin menjadi tuan rumah, tapi malah semuanya terlalu banyak berkuasa dan tidak mau berbagi kekuasaannya.

Gubernur Muzaffar benar-benar siap untuk mengambil alih tim ini (kabupaten Banten) dan memperbaiki kesalahannya. Pengelolaan SDA Cidanau harus dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perda.

Pemerintah kabupaten Banten harus bekerja sama dengan tim yang lain (instansi terkait) untuk memantau dan mengawasi pengelolaan SDA Cidanau agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua orang di Kabupaten Banten bisa merasa bahwa tim ini benar-benar bekerja sama dan berbagi kekuasaannya.