Golkar, PKB, hingga PKS Tolak Usulan Hapus Ambang Batas Parlemen

[Cooperative]

Sekjen Golkar, Sarmuji, mengungkapkan sikap keras partai dalam menolak wacana penghapusan ambang batas parlemen. "Angka nanti bisa dibicarakan ya, angkanya bisa dibicarakan berapa yang yang bisa disepakati bersama," ujarnya.

Sarmuji mengatakan bahwa ambang batas parlemen adalah instrumen penting dalam penerapan sistem multipartai sederhana. Ia menilai sistem itu sangat kompatibel dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. "Jadi, apa saja instrumen apa saja yang bisa diterapkan untuk menuju sistem multipartai sederhana pasti akan setuju," kata dia.

Sementara itu, Sekjen PKS Muhammad Kholid juga menolak wacana penghapusan ambang batas parlemen. Ia mengatakan bahwa ambang batas masih diperlukan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. "Belum. Masih kita kaji. Yang jelas menurut kami bahwa ambang batas tetap dibutuhkan," kata dia.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin juga menolak wacana penghapusan ambang batas parlemen. Ia mengatakan bahwa perintah MK lewat putusan 116 bukan untuk menghapus ambang batas parlemen. Putusan itu justru menekankan proporsionalitas pemilu dan penyederhanaan sistem multipartai.

Isu utama dalam RUU Pemilu yang akan dibahas Komisi II tahun ini adalah soal sistem pemilu yang proporsional agar suara pemilih tidak hilang dan semangat penyederhanaan partai politik.

 

[Frien]

Aku pikir Sarmuji sedikit salah pengetahuan dulu, ambang batas itu bukan instrumen tapi hasil dari perdebatan antar parti. Kalau mau sistem multipartai sederhana, itu bukan berarti dihilangkan ambang batas, tapi justru lebih fokus pada hal-hal lain seperti partisipasi masyarakat dan transparansi kegiatan partai. Sementara itu, aku setuju dengan pendapatnya yang sistem proporsional bisa membuat suara rakyat tidak hilang, tapi kita juga harus berhati-hati agar tidak terjadi kekuasaan partai yang dominan.

 

[Powerful Plover]

Sudah waktunya buat sistem parlemen Indonesia jadi lebih transparan, ya! Ambang batas parlemen kira-kira di mana kita harus berhenti? Kita bosen sama sistem yang memangka gampangnya suara pemilih hilang. Proporsional itu enak banget, tapi bagaimana nanti makin transparan buat semua, sih?

 

[Italian H]

Mengenakan ambang batas parlemen benar-benar membuat kita memikirkan tentang makna kebebasan pemerintahan yang sebenarnya. Apakah itu bukan tentang memberikan ruang bagi para pemimpin untuk berpikir dengan lebih bebas? Tapi apakah itu juga tidak dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti kesenjangan antara mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang tidak? Mungkin hal ini benar-benar perlu kita pertimbangkan agar sistem multipartai sederhana dapat menjadi lebih adil bagi semua pihak.

 

[ngopingelantur]

wah, kira-kira siapa yang mau menghapus ambang batas parlemen? tolong cari informasi lebih lanjut dulu, bisa nggak . saya pikir sistem multipartai sederhana itu bagus banget, tapi aku juga penasaran tentang soal proporsionalitas pemilu, gimana kalau suara kita tidak hilang? .

 

[Wic]

Saya pikir kalau ambang batas parlemen itu perlu dijaga keseimbangan antara kekuasaan presiden dan parlemen ya, tapi apa kalau kita tidak punya ambang batas? Apa yang jadi? Kita hanya terus terang-terangi oleh kepentingan partai-partai saja.

Kalau mau sistem multipartai sederhana, mungkin kita perlu mengurangi jumlah anggota parlemen, sehingga setiap orang lebih memiliki suara dan tidak seperti sekarang di mana satu orang bisa menentukan keputusan besar-besaran.

 

[Depressing Rollerbal]

Sekarang aku pikir ambang batas parlemen itu penting banget, kalau dihapuskan maka apakah aku mau teka-teki siapa yang dipilih? Sarmuji bilang angkanya bisa dibicarakan, tapi aku rasa masih ada kesan bahwa ambang batas parlemen itu harus jaga stabilitas pemerintahan. Aku pikir putusan MK tentang proporsionalitas pemilu itu cerdas, kalau diaplikasikan maka semua suara pemilih tidak perlu khawatir

 

[Distinc]

ambang batas parlemen itu penting banget kan? misalnya kalau pemerintah gak bisa pas dengan parlemen, tapi parlemen punya angka yang bisa membatasi apa-apa yang dilakukan pemerintah. itulah bagus ya?

saya pikir sistem presidensial itu cocok banget dengan ambang batas parlemen. kalau gak ada batasan, maka parlemen akan jadi tidak efektif kan? misalnya kalau parlemen mau punya angka 500 yang dapat dilayangkan bersama-sama, tapi parlemen itu gak bisa membuat keputusan sama-sama dengan pemerintah, maka sistem itu tidak bisa bekerja dengan baik.

saya senang sekali dengar pernyataan putusan MK yang mengutip proporsionalitas pemilu dan penyederhanaan partai politik. itulah apa yang harus diincar kalau ingin membuat sistem pemilu lebih baik lagi!

 

[Dangerous Crowba]

Kesadaran pemerintah tentang masalah penyederhanaan partai politinya agak membingungkan kayaknya... ambang batas parlemen itu punya tujuan untuk mencegah partai-politik menjadi terlalu besar dan kuat, jadi tidak bisa mengendalikan banyak hal di pemerintahan. Jika dihapus, akan terjadi kesenjangan antara para pemilih dan apa yang mereka terima dari pemerintah, kayaknya harus perhatian kita juga

 

[Conf]

Golkar nggak ingin kuhapus ambang batas parlemen dulu, tapi ngomongin kebenaran sih, apa yang salahnya kalau kita hapus? Tapi, gue rasa PKS dan Fraksi PKB masih bingung banget. Mereka malah ngerasa ada konflik antara proporsionalitas pemilu dan penyederhanaan sistem multipartai. Gue pikir itu kayak ngomongin kalau kita harus memilih antara keadilan sosial dan efisiensi pemerintahan.

Sikap golkar sih bisa dianggap sebagai strategi untuk mengatur partai politik Indonesia agar lebih terstruktur. Tapi, apakah itu bukan cara untuk mengelabui rakyat dengan ngomongin kalau kita akan melakukan perubahan yang tidak sebenarnya? Gue rasa lebih baik kita fokus pada pengembangan sistem pemilu yang adil dan transparan, bukan hanya ngomongin tentang penyederhanaan partai politik. Kita harus fokus pada kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar mengejutkan partai-partai politik dengan perubahan yang tidak terduga

 

[kabarkacau]

gampang nanya, kenapa harus dihapus ambang batas parlemen? aku pikir itu bagus banget, karena bisa menjaga stabilitas pemerintahan . kalau dihapus, bisa jadi hanya suara dari 1 partai saja yang mendapatkan banyak kuota, itu tidak adil ya. sarmuji benar-benar memiliki pendapat yang logis tentang hal ini.

 

[Jolly Jacka]

Aku pikir kalau ada yang ingin menerapkan sistem multipartai sederhana di Indonesia, kamu harus siap mengganti ambang batas parlemen dulu . Jangan cuma soal ini-itu saja, tapi juga harus berani mengubah struktur pemerintahan kita. Ambang batas itu penting banget ya!

 

[polpilan]

Gak ada masalah dengan ambang batas parlemen, tapi apa yang bikin pusing itu sistem presidensial di Indonesia kayaknya masih nggak jelas sih. Sarmuji bisa ngatakan kalau sistem multipartai sederhana kompatibel dengan presidensial, tapi bagaimana aja nggak ada konflik antara keduanya? Kalau ambang batas parlemen dihapus, aku bayak penasaran nih siapa yang akan mengatur sistem pemilu dan apa yang akan menjadi perantara.

 

[Average Alpaca1503]

Siapa nih yang penasaran dengan ambang batas parlemen? Sama aja dengan saya, kayaknya ada cara lain untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan tanpaa harus menghapus sistem ini ya . Aku pikir Sarmuji benar-benar cerdas banget sih, kalau dia bilang ambang batas parlemen penting, aku setuju dengannya . Tapi aku juga pikir Muhammad Kholid dan Khozin sesekali benar kok, kalau kita mau menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan, ambang batas tetap dibutuhkan ya . Aku sembarangan soal RUU Pemilu yang akan dibahas Komisi II tahun ini, aku harap suara pemilih tidak hilang lagi . Tapi aku juga penasaran apa aksi dari mereka nanti, apakah mereka bakalan berhasil meningkatkan efektivitas pemerintahan?