Kader Golkar Tidak Boleh Jadi Ketua OJK, Menurut Sarmuji
DPP Partai Golkar belum mengetahui adanya pembicaraan terkait peluang calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mukhamad Misbakhun. Kader Golkar menyatakan bahwa belum ada komunikasi resmi, bahkan dengan Panitia Seleksi yang bertanggung jawab dalam proses seleksi calon Ketua OJK.
Sarmuji mengakui bahwa ketika dia kontak Pak Misbakhun, ia masih mau menemui dan berdiskusi. Namun, sampai saat ini Sarmuji belum memiliki informasi pasti tentang kemungkinan Pak Misbkhun jadi calon Ketua OJK. Ia juga tidak ingin membiarkan partainya memberikan informasi yang tidak akurat.
Sarmuji menyatakan bahwa Golkar memiliki banyak sumber daya manusia yang mumpuni, termasuk kader non-anggota DPR yang punya kemampuan teknokratik di bidang OJK. Namun, belum ada komunikasi resmi terkait kemungkinan peluang Pak Misbkhun jadi calon Ketua OJK.
Ia juga menekankan bahwa jika ada tawaran kepada kader Golkar untuk menjadi calon Ketua OJK, maka pembicaraannya akan bersifat personal dan tidak dapat membawa kepengurusan partai.
DPP Partai Golkar belum mengetahui adanya pembicaraan terkait peluang calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mukhamad Misbakhun. Kader Golkar menyatakan bahwa belum ada komunikasi resmi, bahkan dengan Panitia Seleksi yang bertanggung jawab dalam proses seleksi calon Ketua OJK.
Sarmuji mengakui bahwa ketika dia kontak Pak Misbakhun, ia masih mau menemui dan berdiskusi. Namun, sampai saat ini Sarmuji belum memiliki informasi pasti tentang kemungkinan Pak Misbkhun jadi calon Ketua OJK. Ia juga tidak ingin membiarkan partainya memberikan informasi yang tidak akurat.
Sarmuji menyatakan bahwa Golkar memiliki banyak sumber daya manusia yang mumpuni, termasuk kader non-anggota DPR yang punya kemampuan teknokratik di bidang OJK. Namun, belum ada komunikasi resmi terkait kemungkinan peluang Pak Misbkhun jadi calon Ketua OJK.
Ia juga menekankan bahwa jika ada tawaran kepada kader Golkar untuk menjadi calon Ketua OJK, maka pembicaraannya akan bersifat personal dan tidak dapat membawa kepengurusan partai.