"Bunga Demokrasi: Gerakan Pasar Murah yang Gagal"
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menggelar no less than 835 gerakan pasar murah dalam satu tahun, sebuah kemampuan yang dapat dinilai sebagai contoh "demokrasi pasir" di balik pintu pasar. Meskipun demikian, usaha ini gagal untuk mencapai tujuannya, yaitu menetralisir harga pangan dan memberikan keuntungan bagi masyarakat.
Gerakan pasar murah merupakan inisiatif dari pemerintah Sulsel untuk mengendalikan harga pangan yang semakin meningkat di daerah ini. Namun, terungkap bahwa kebijakan ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sebenarnya menyebabkan kenaikan harga pangan, seperti penyediaan yang kurang, distribusi yang tidak baik, dan konsumsi yang berlebihan.
Selain itu, gerakan pasar murah juga mengalami kegagalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan harga. Sebaliknya, banyak warga yang hanya menjadi penonton pasif, sementara pemerintah Sulsel tetap menangani segala aspek pasar dengan langkah otonomasi yang meremaja.
Maka dari itu, kegagalan ini dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah daerah lain. Jangan sekali-kali memandang kemampuan pasokan sebagai solusi untuk kenaikan harga pangan. Karena, dengan demikian, kita tidak akan pernah mengetahui penyebab yang sebenarnya dari masalah ini.
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menggelar no less than 835 gerakan pasar murah dalam satu tahun, sebuah kemampuan yang dapat dinilai sebagai contoh "demokrasi pasir" di balik pintu pasar. Meskipun demikian, usaha ini gagal untuk mencapai tujuannya, yaitu menetralisir harga pangan dan memberikan keuntungan bagi masyarakat.
Gerakan pasar murah merupakan inisiatif dari pemerintah Sulsel untuk mengendalikan harga pangan yang semakin meningkat di daerah ini. Namun, terungkap bahwa kebijakan ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sebenarnya menyebabkan kenaikan harga pangan, seperti penyediaan yang kurang, distribusi yang tidak baik, dan konsumsi yang berlebihan.
Selain itu, gerakan pasar murah juga mengalami kegagalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan harga. Sebaliknya, banyak warga yang hanya menjadi penonton pasif, sementara pemerintah Sulsel tetap menangani segala aspek pasar dengan langkah otonomasi yang meremaja.
Maka dari itu, kegagalan ini dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah daerah lain. Jangan sekali-kali memandang kemampuan pasokan sebagai solusi untuk kenaikan harga pangan. Karena, dengan demikian, kita tidak akan pernah mengetahui penyebab yang sebenarnya dari masalah ini.