"Generasi Muda: Motor Penggerak Transmigrasi Modern"
Dalam kesempatan ulang tahunnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengungkapkan visi masa depan transmigrasi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, transmigrasi bukan lagi sekadar program pemindahan penduduk, melainkan strategi pemerataan pembangunan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) unggul di seluruh Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, transmigrasi telah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat penduduk di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi masih sangat besar, yaitu memastikan bahwa pemindahan penduduk tidak hanya sekedar pemindahan orang, tetapi juga mendistribusikan SDM unggul untuk membuat kawasan baru tumbuh menjadi pusat ekonomi baru.
Pemerintah telah menetapkan tujuan untuk meningkatkanSDM unggul dan pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu upaya ini adalah melalui program pengabdian dan penelitian berbasis pengembangan wilayah, yang diharapkan dapat menghasilkan perencanaan wilayah dengan wawasan global namun berpijak pada kebutuhan lokal Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan revisi Undang-Undang Transmigrasi, yang ditargetkan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada akhir tahun ini. Revisi undang-undang ini bertujuan untuk memperbarui kebijakan transmigrasi dan meningkatkan penguatan SDM unggul.
Kerja sama antara pemerintah, dunia kampus, dan dunia usaha juga telah menjadi salah satu aspek penting dalam transmigrasi modern. Salah satunya adalah program double degree antara Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Diponegoro (Undip) dengan Technical University of Munich (TUM), Jerman, yang diharapkan dapat menghasilkan perencana wilayah dengan wawasan global namun berpijak pada kebutuhan lokal Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menyiapkan insentif besar untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan di kawasan transmigrasi. Salah satu contoh adalah kawasan Balok (Alor Broke) di Papua Selatan yang sedang disiapkan menjadi ibu kota provinsi baru, dengan investasi Rp1 triliun.
Namun, pemerintah juga menegaskan bahwa setiap investasi harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Hal ini termasuk syarat minimal sepertiga tenaga kerja berasal dari penduduk transmigrasi dan lokal, serta memberikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang jelasnya.
Dalam konteks pembangunan SDM, pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan pembentukan komponen cadangan (komsat) di kalangan pemuda transmigrasi. Program ini bertujuan meningkatkan jiwa bela negara, disiplin, dan patriotisme di kawasan transmigrasi.
Dengan demikian, generasi muda Indonesia diperlukan untuk menjadi motor penggerak transmigrasi modern yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mereka harus memiliki jiwa bela negara, disiplin, dan patriotisme yang tinggi, serta memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pemerintah, dunia kampus, dan dunia usaha untuk mencapai tujuan transmigrasi modern.
Dalam kesempatan ulang tahunnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengungkapkan visi masa depan transmigrasi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, transmigrasi bukan lagi sekadar program pemindahan penduduk, melainkan strategi pemerataan pembangunan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) unggul di seluruh Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, transmigrasi telah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat penduduk di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi masih sangat besar, yaitu memastikan bahwa pemindahan penduduk tidak hanya sekedar pemindahan orang, tetapi juga mendistribusikan SDM unggul untuk membuat kawasan baru tumbuh menjadi pusat ekonomi baru.
Pemerintah telah menetapkan tujuan untuk meningkatkanSDM unggul dan pemberdayaan masyarakat lokal. Salah satu upaya ini adalah melalui program pengabdian dan penelitian berbasis pengembangan wilayah, yang diharapkan dapat menghasilkan perencanaan wilayah dengan wawasan global namun berpijak pada kebutuhan lokal Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan revisi Undang-Undang Transmigrasi, yang ditargetkan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada akhir tahun ini. Revisi undang-undang ini bertujuan untuk memperbarui kebijakan transmigrasi dan meningkatkan penguatan SDM unggul.
Kerja sama antara pemerintah, dunia kampus, dan dunia usaha juga telah menjadi salah satu aspek penting dalam transmigrasi modern. Salah satunya adalah program double degree antara Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Diponegoro (Undip) dengan Technical University of Munich (TUM), Jerman, yang diharapkan dapat menghasilkan perencana wilayah dengan wawasan global namun berpijak pada kebutuhan lokal Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menyiapkan insentif besar untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan di kawasan transmigrasi. Salah satu contoh adalah kawasan Balok (Alor Broke) di Papua Selatan yang sedang disiapkan menjadi ibu kota provinsi baru, dengan investasi Rp1 triliun.
Namun, pemerintah juga menegaskan bahwa setiap investasi harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Hal ini termasuk syarat minimal sepertiga tenaga kerja berasal dari penduduk transmigrasi dan lokal, serta memberikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang jelasnya.
Dalam konteks pembangunan SDM, pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan pembentukan komponen cadangan (komsat) di kalangan pemuda transmigrasi. Program ini bertujuan meningkatkan jiwa bela negara, disiplin, dan patriotisme di kawasan transmigrasi.
Dengan demikian, generasi muda Indonesia diperlukan untuk menjadi motor penggerak transmigrasi modern yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mereka harus memiliki jiwa bela negara, disiplin, dan patriotisme yang tinggi, serta memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pemerintah, dunia kampus, dan dunia usaha untuk mencapai tujuan transmigrasi modern.