"Penutupan Kampus Muslim di India, Apakah Ini Kekalahan Demokrasi?"
Dalam kejadian yang menimbulkan keraguan besar, pemerintah India secara tiba-tiba mencabut izin operasional sebuah perguruan tinggi kedokteran bergengsi di wilayah Jammu dan Kashmir. Alasannya? Kekurangan sumber daya yang tidak masuk akal, kata Komisi Medis Nasional (NMC). Namun, para mahasiswa yang sudah berkuliah di sana menyangkal klaim tersebut.
Kampus Shri Mata Vaishno Devi Medical Institute (SMVDMI) merupakan institusi kedokteran swasta yang didirikan oleh badan amal keagamaan Hindu dan mendapatkan sebagian pendanaan dari anggaran pemerintah. Meskipun terletak di wilayah pegunungan Reasi, kampus ini memiliki fasilitas yang memadai, bahkan memiliki empat kadaver (jenazah untuk praktik) per angkatan.
Namun, ketika komposisi mahasiswa program studi MBBS (Sarjana Kedokteran) terungkap ke publik, keraguan besar muncul. Dari total 50 mahasiswa yang lolos seleksi ujian nasional (NEET), 42 di antara mereka adalah Muslim, tujuh umat Hindu, dan satu umat Sikh. Sebagian besar mahasiswa tersebut berasal dari wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim.
Kelompok sayap kanan Hindu segera meluncurkan aksi protes besar-besaran di depan gerbang kampus. Mereka berargumen bahwa karena dana pembangunan kampus berasal dari sumbangan umat di Kuil Mata Vaishno Devi, maka mahasiswa Muslim tidak berhak menempuh pendidikan di sana.
Penutupan ini menuai protes dari para mahasiswa yang telah meluluskan ujian NEET dan memiliki prestasi yang baik. Mereka merasa bahwa keputusan ini adalah tindakan diskriminatif terhadap mereka karena identitas agama mereka.
Dalam upaya meminimalkan keraguan, Kepala Menteri Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah, mengecam tindakan kelompok yang memaksa penutupan kampus tersebut. Ia berjanji bahwa pemerintah daerah akan bertanggung jawab untuk memindahkan 50 mahasiswa tersebut ke kampus kedokteran lain di wilayah itu agar pendidikan mereka tidak terhenti.
Namun, apakah ini tumpuan kekuatan ekstremisme yang terus menyebar? Ataukah penutupan kampus ini adalah hasil dari demokrasi yang sebenarnya berjalan dengan baik?
Dalam kejadian yang menimbulkan keraguan besar, pemerintah India secara tiba-tiba mencabut izin operasional sebuah perguruan tinggi kedokteran bergengsi di wilayah Jammu dan Kashmir. Alasannya? Kekurangan sumber daya yang tidak masuk akal, kata Komisi Medis Nasional (NMC). Namun, para mahasiswa yang sudah berkuliah di sana menyangkal klaim tersebut.
Kampus Shri Mata Vaishno Devi Medical Institute (SMVDMI) merupakan institusi kedokteran swasta yang didirikan oleh badan amal keagamaan Hindu dan mendapatkan sebagian pendanaan dari anggaran pemerintah. Meskipun terletak di wilayah pegunungan Reasi, kampus ini memiliki fasilitas yang memadai, bahkan memiliki empat kadaver (jenazah untuk praktik) per angkatan.
Namun, ketika komposisi mahasiswa program studi MBBS (Sarjana Kedokteran) terungkap ke publik, keraguan besar muncul. Dari total 50 mahasiswa yang lolos seleksi ujian nasional (NEET), 42 di antara mereka adalah Muslim, tujuh umat Hindu, dan satu umat Sikh. Sebagian besar mahasiswa tersebut berasal dari wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim.
Kelompok sayap kanan Hindu segera meluncurkan aksi protes besar-besaran di depan gerbang kampus. Mereka berargumen bahwa karena dana pembangunan kampus berasal dari sumbangan umat di Kuil Mata Vaishno Devi, maka mahasiswa Muslim tidak berhak menempuh pendidikan di sana.
Penutupan ini menuai protes dari para mahasiswa yang telah meluluskan ujian NEET dan memiliki prestasi yang baik. Mereka merasa bahwa keputusan ini adalah tindakan diskriminatif terhadap mereka karena identitas agama mereka.
Dalam upaya meminimalkan keraguan, Kepala Menteri Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah, mengecam tindakan kelompok yang memaksa penutupan kampus tersebut. Ia berjanji bahwa pemerintah daerah akan bertanggung jawab untuk memindahkan 50 mahasiswa tersebut ke kampus kedokteran lain di wilayah itu agar pendidikan mereka tidak terhenti.
Namun, apakah ini tumpuan kekuatan ekstremisme yang terus menyebar? Ataukah penutupan kampus ini adalah hasil dari demokrasi yang sebenarnya berjalan dengan baik?