Presiden Prabowo Subianto kembali menimbulkan kontroversi dengan pernyataannya tentang praktik penghindaran pajak dan under invoicing di retret Kabinet Merah-Putih. Menteri Keuangan, Yudhi Sadewa, mengaku telah disindir oleh presiden dalam pertemuan kemarin, meski tidak langsung melihat kepadanya.
Purbaya tersebut menyebutkan bahwa Presiden Prabowo hanya mengetahui gambaran besar terkait praktik under invoicing dan penghindaran pajak, tetapi tidak tahu prakteknya. Sebagai Bendahara Negara, Purbaya merasa bertanggung jawab untuk memastikan penyelesaian masalah-masalah ini.
"Pesan ke saya dari Presiden itu, dia bilang 'Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh (pegawai) Pajak dan Bea Cukai?' Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang. Dia bilang, 'Dung' kan ke sini," imbuh Purbaya sembari menepuk dada.
Menteri Keuangan juga mengaku telah menemukan 10 perusahaan sawit yang melakukan under invoicing terhadap sekitar 50 persen volume ekspor mereka. Sementara itu, ia menemukan adanya perusahaan baja asal Cina yang beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Purbaya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah under invoicing dan penghindaran pajak dalam 6 bulan ke depan. Ia juga menutupkan bahwa jika praktik-praktik ini terus berlanjut, akan ada penindakan yang lebih keras bagi perusahaan-perusahaan tersebut.
Purbaya tersebut menyebutkan bahwa Presiden Prabowo hanya mengetahui gambaran besar terkait praktik under invoicing dan penghindaran pajak, tetapi tidak tahu prakteknya. Sebagai Bendahara Negara, Purbaya merasa bertanggung jawab untuk memastikan penyelesaian masalah-masalah ini.
"Pesan ke saya dari Presiden itu, dia bilang 'Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh (pegawai) Pajak dan Bea Cukai?' Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang. Dia bilang, 'Dung' kan ke sini," imbuh Purbaya sembari menepuk dada.
Menteri Keuangan juga mengaku telah menemukan 10 perusahaan sawit yang melakukan under invoicing terhadap sekitar 50 persen volume ekspor mereka. Sementara itu, ia menemukan adanya perusahaan baja asal Cina yang beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Purbaya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah under invoicing dan penghindaran pajak dalam 6 bulan ke depan. Ia juga menutupkan bahwa jika praktik-praktik ini terus berlanjut, akan ada penindakan yang lebih keras bagi perusahaan-perusahaan tersebut.