Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui telah tersindir dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat retret Kabinet Merah-Putih. Di acara tersebut, Presiden menyinggung masalah under invoicing dan penghindaran pajak yang masih terjadi di Indonesia.
Saat berbicara di Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026, Purbaya mengatakan bahwa dia disindir oleh Presiden saat pertemuan dengan dia di Hambalang. Dia bilang bahwa dia bilang kepada Presiden, 'Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh pegawai Pajak dan Bea Cukai?' Purbaya menegaskan bahwa walaupun Presiden tidak langsung melihat kepadanya, namun dia sudah menyebarkan pesan tersebut. Dia bahkan menepuk dada dengan gembira.
Purbaya juga mengaku telah menemukan 10 perusahaan sawit yang melakukan under invoicing terhadap sekitar 50 persen volume ekspor mereka. Selain itu, ia juga menemukan adanya perusahaan baja asal Cina yang beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Menurut Purbaya, Presiden hanya mengetahui gambaran besar terkait praktik under invoicing dan penghindaran pajak ini, tetapi sebagai Bendahara Negara, dia merasa bahwa menuntaskan masalah-masalah di dua Direktorat di bawah Kementerian Keuangan itu menjadi tanggungjawabnya.
Purbaya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah under invoicing dan penghindaran pajak dalam 6 bulan ke depan. Ia juga menjanjikan bahwa jika ada perusahaan yang terus melakukan praktik tersebut, dia akan menyikat perusahaannya.
Saat berbicara di Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026, Purbaya mengatakan bahwa dia disindir oleh Presiden saat pertemuan dengan dia di Hambalang. Dia bilang bahwa dia bilang kepada Presiden, 'Apakah kita akan mau dikibulin terus oleh pegawai Pajak dan Bea Cukai?' Purbaya menegaskan bahwa walaupun Presiden tidak langsung melihat kepadanya, namun dia sudah menyebarkan pesan tersebut. Dia bahkan menepuk dada dengan gembira.
Purbaya juga mengaku telah menemukan 10 perusahaan sawit yang melakukan under invoicing terhadap sekitar 50 persen volume ekspor mereka. Selain itu, ia juga menemukan adanya perusahaan baja asal Cina yang beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Menurut Purbaya, Presiden hanya mengetahui gambaran besar terkait praktik under invoicing dan penghindaran pajak ini, tetapi sebagai Bendahara Negara, dia merasa bahwa menuntaskan masalah-masalah di dua Direktorat di bawah Kementerian Keuangan itu menjadi tanggungjawabnya.
Purbaya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah under invoicing dan penghindaran pajak dalam 6 bulan ke depan. Ia juga menjanjikan bahwa jika ada perusahaan yang terus melakukan praktik tersebut, dia akan menyikat perusahaannya.