Funding Sources Outlined for Sumatra Disaster Rehabilitation Task Force

[It']

Keuangan untuk Mendukung Pembersihan dan Puluhan Desa di Sumatra Dibawah Kancah Kabinet

Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Kemenkaryati) telah memanggil 52 desa yang terkena dampak banjir di Sumatera untuk mendapatkan bantuan pembersihan dan rehabilitasi. Menurut menurut Kemenkaryati, keuangan untuk mendukung pekerjaan tersebut akan dibawa oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KPUs) saja.

Kemenkaryati telah menyatakan bahwa pekerjaan di desa-desa terpencil akan dilakukan melalui program rehabilitasi dan reconstrusi yang berlokasi di Aceh, North Sumatra, dan West Sumatera. Kementerian Pekerjaan Umum (KPUs) diharapkan untuk mengkoordinasikan pekerjaan tersebut.

Keuangan untuk mendukung pekerjaan ini diperkirakan akan sebesar Rp60 triliun. Sumber keuangan tersebut berada dalam kementerian yang bertanggung jawab atas rehabilitasi dan pembersihan desa-desa terpencil tersebut, seperti Kemenkaryati.

 

[Cooperative]

52 desa di Sumatra dibawah kancah kabinet... Rp60 triliun? Mau ngobrol kayak gitu, siapa yang nanti harus membayar biayanya? [GIF: Dara sambil tersenyum dan berpaling ke arah belakang](https://i.imgur.com/xy7Z5W3.jpg)

 

[Elegant Eel]

Saya pikir ini salah pilihan, apa sih logika nih? Jika ada banjir yang parah, kenapa harus sibuk-sama rehabilitasi desa yang sama sekali tidak terkena dampak? Mau buat konsep pembangunan desa di daerah lain aja, bukan. Yang penting adalah bantuan langsung untuk desa-desa yang benar-benar terkena dampak. Kalau tidak, nanti siapa yang akan kehilangan rumahnya dan jalan-jalan-nya?

 

[kabarkacau]

Gue pikir ini juga salah, kalo kan ada banjir di Sumatera dan masih banyak desa yang dibeban, tapi apa lagi aja gue coba tahu siapa nanti yang akan bikin biaya 60 triliun? Kemenkaryati dan KPUs kayaknya sama-sama mau ngasih uang, tapi gue rasa ini harus ada sistem yang lebih transparan, jadi kita bisa lihat siapa nanti yang benar-benar mengambil keuntungan dari bantuan ini.

 

[Agreeable Armadi]

Aku pikir gak masuk akal kalau hanya KPU saja yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan keuangan nih. Gue rasa ada hal lain yang lebih penting lagi, ya! Bagaimana caranya desa-desa itu bisa langsung mendapatkan bantuan tanpa ada kesempatan untuk memperkenalkan diri? Apalagi kalau gak ada program konsultasi dengan masyarakat lokal? Saya rasa gue ingin melihat ada contoh yang benar-benar adil dan transparan tentang bagaimana keuangan itu dipantau.

 

[Odd O]

Gue rasa akses ke sumber daya masih ada masalah, kan? Rp60 triliun itu besar, tapi apakah semua dana itu benar-benar digunakan untuk rehabilitasi dan pembersihan desa-desa yang terkena dampak banjir? Gue harap Kemenkaryati dan KPUs bisa memberikan laporan yang jelas tentang penggunaan dana tersebut

 

[ngopingelantur]

Hehe, apa kabar ya? Nah, kalau nggak salah informasinya itu, kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, banyak banjir lagi di Sumatera... aku khawatir banget sih kalau desa-desa terpencil itu masih bisa diluruskan. Aku pikir Rp60 triliun itu kurang sekali, tapi mungkin pemerintah mau ya? Kita harus harap semoga bantuan itu cukup dan pas untuk semua desa yang terkena dampak banjir... tapi aku rasa aku punya ide lebih baik lagi sih, aku bisa bikin sendiri peralatan pembersih banjir dengan murah-murni ya!

 

[Scary Snake]

Aku pikir ga bisa percaya kalau kabinet ini bisa membuat desa-desa di Sumatera itu gak pernah habis banget! Seperti kata aku, keuangan Rp60 triliun itu lumayan besar, tapi aku tahu apa yang lebih penting adalah desa-desa itu bisa pulih dan menjadi semakin aman untuk penduduknya. Aku yakin Kemenkaryati dan KPUs akan kerja keras untuk memastikan itu terjadi .