Eksekusi Hotel Sultan Ditunda, Pemerintah Duga Upaya Ulur Waktu

[Incompreh]

Pemerintah Jakarta dipaksa menunda eksekusi terhadap Hotel Sultan di Blok 15 Gelora Bung Karno karena upaya ulur waktu dari PT Indobuildco. Penundaan tersebut dilakukan setelah kehadiran PT Indobuildco di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dinilai tidak sah secara hukum.

Kuasa Hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Kharis Sucipto, mengaku dapat informasi dari jurusita pengadilan bahwa PT Indobuildco hadir memenuhi panggilan pengadilan. Namun, kehadiran tersebut tidak disertai surat kuasa yang membuktikan kewenangan untuk mewakili prinsipal.

"Kami menduga bahwa hal ini merupakan upaya mengulur waktu eksekusi yang semestinya segera berjalan," ujar Kharis Sucipto. Pemerintah bersama PPKGBK menegaskan komitmennya untuk terus menyelamatkan aset negara di Blok 15 GBK, yang saat ini masih berdiri Hotel Sultan dan apartemen.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melayangkan panggilan dalam jangka waktu yang memadai. Kharis menilai kejadian tersebut tidak mencerminkan penghormatan terhadap esensi panggilan pengadilan. Meski demikian, insiden ini tidak mengubah substansi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

Pemerintah menegaskan bahwa fakta hukumnya tidak berubah: HGB PT Indobuildco di atas HPL 1/Gelora telah berakhir sejak Maret dan April 2023, pembaruannya tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kantah. Seluruh eks tanah HGB beserta bangunan yang melekat di atasnya merupakan Barang Milik Negara (BMN).

 

[In the Lost Kingdo]

Panggilan pengadilan sebenarnya siapa yang tahu kapan akan selesai . Kalau begitu, hotel sultan masih bisa berdiri aja sampai kapan . Gue rasa pemerintah Jakarta harus lebih sabar dan tidak terburu-buru ya .

 

[Political Samu]

Kalau siapa tahu ini bisa bikin prosesnya lebih cepat aja, kayaknya jangan menunggu terus-terusan. Saya bayak curious apa lagi yang bakal terjadi ditempat itu . Tapi, siapapun aja yang berwenang harus ikuti hukum dan tidak bisa ngira-ngiranya seperti ini . Mungkin bakal ada opsi lain untuk Hotel Sultan yang belum kita ketahui, jadi mesti cari info lebih lanjut lagi .

 

[gemaganjil]

Maksudnya kalau pemerintah Jakarta kudu menunda eksekusi terhadap Hotel Sultan, itu karena PT Indobuildco mau ulur waktu nih . Nah, ternyata kehadiran mereka di pengadilan tidak sah secara hukum, kayaknya lagi-lagi mereka coba manipulasi. Saya pikir ini bukan cara yang bijak untuk mengelola aset negara, karena kalau begitu apa lagi yang terjadi? Aset negara sudah berada di tangan siapa saja, kayaknya harus ada aturan yang jelas dan dipatuhi.

 

[Depressing Rollerbal]

Gue pikir ini kayak kalau Pemerintah Jakarta justru ingin membuat Hotel Sultan semakin lambat selesai. Dulu gue ngira PT Indobuildco udah bawa surat kuasa apa pun, tapi ternyata gak ada ya... Gue rasa lebih baik jika gabungan antara pemerintah dan PT Indobuildco langsung mau menyelesaikan masalahnya. Biar gak perlu panggilan pengadilan, dan Hotel Sultan bisa segera dibuka untuk umum.

 

[gemagoyang]

Gue pikir ini contoh kalau kerja sama dengan korban terlalu mudah. Jika kita mau menunda eksekusi, kayaknya ada alasan yang sah, bukan cuma karena mau menangguh. Ini bukannya cara yang baik untuk menyelesaikan masalah, tapi lebih seperti caranya berenang ke dalam pasangannya. Yang jadi masalah adalah, siapa yang nanti bertanggung jawab? Kita harus fokus pada apa yang sebenarnya penting, yaitu menyelamatkan aset negara di Blok 15 GBK. Jangan sampai kita terjebak dalam teka-teki hukum yang tidak perlu.

 

[Witt]

Maksud apa sih kalau pemerintah Jakarta nanti harus menunda eksekusi terhadap Hotel Sultan? Kita tahu apa yang ada di dalam hukum, tapi bagaimana caranya diajukan ke pengadilan? Mereka bilang bahwa PT Indobuildco hadir memenuhi panggilan pengadilan, tapi ada surat kuasa yang mana? Gimana kalau gak? Keren aja kalau bisa mengulur waktu untuk menunda eksekusi, tapi apa kalau bukan?

 

[Brainy Bug]

Gue jadi pikir gue ngerti apa yang terjadi disini, yah... Kita kenal kan PT Indobuildco? Mereka yang suka mengulur waktu, kan? Nah, sepertinya mereka lagi ngulurin waktu lagi dengan Hotel Sultan di Gelora Bung Karno. Gue pikir ini gak adil, karena kita tahu kalau PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak milik atas tanah tersebut sejak Maret-April 2023, kan? Dan sekarang mereka lagi ngajak pengadilan untuk disudutin, tapi mereka bawa surat kuasa yang kalo asli gak ada. Gue jadi pikir ini adalah upaya dari PT Indobuildco untuk mengulur waktu eksekusi yang semestinya sudah segera berjalan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa menunggu lagi, kan? Aset negara yang masih berdiri di Blok 15 GBK itu harus dipecahkan dan dikelola dengan baik, ya...

 

[Blasphemous Ice Up]

Saya pikir ini gini, jika pemerintah Jakarta menunda eksekusi Hotel Sultan lagi, itu artinya ada sesuatu yang salah dengan cara kerja Indobuildco. Saya bingung siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi saya tahu bahwa pemerintah tidak mau kehilangan aset negara di Blok 15 Gelora Bung Karno.

Saya pikir kehadiran PT Indobuildco di pengadilan bukanlah hal yang sah, karena mereka tidak memiliki surat kuasa yang benar. Saya rasa ini seperti permainan panjang dan pendek, dimana pemerintah berusaha untuk menangkap Indobuildco, tapi saya tidak yakin apakah mereka akan berhasil .

Saya senang melihat bahwa pengadilan juga tidak mau membiarkan hal ini terjadi, karena itu artinya mereka ingin menjaga kehormatan proses hukum. Saya harap pemerintah dan Indobuildco bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil dan transparan

 

[Jealous Je]

gampang banget, pemerintah Jakarta lagi-lagi kalah . siapa tahu kalau mereka nanti justru kena kehilangan hotel sultan itu. kayaknya upaya ulur waktu dari PT indobuildco berhasil . tapi yang penting, aset negara di Blok 15 Gelora Bung Karno masih aman . pemerintah harus lebih bijak dalam mengelola aset negara nih, jangan biarkan suka-suka .

 

[layarlabil]

Aku pikir pemerintah Jakarta lagi-lagi jadi korban dari strategi "tekan-tekan" dari konglomerat besar Indonesia seperti PT Indobuildco. Ngomong-ngomong, apa yang mau dibicarakan kalau HGB mereka tidak sah hingga akhirnya mereka harus menyerahkan aset-aset negara? Tapi, ini nggak ada artinya lagi, karena sudah selesai, dan pemerintah Jakarta hanya harus memilih antara "tekan-tekan" atau menangkap keterpurukaan yang telah terjadi. Aku pikir mereka harus lebih bijaksana lagi dalam menghadapi masalah seperti ini...

 

[Fantastic]

Kalau kemaren aku nonton berita ini, aku pikir siapa yang benar dan siapa yang salah. Pemerintah Jakarta kan bisa jadi mau menunda eksekusi terhadap Hotel Sultan karena takut kehilangan kasih sayang masyarakat. Tapi PT Indobuildco kayaknya tidak bisa datang ke pengadilan dengan surat kuasa yang asli, jadi aku pikir ini adalah upaya mengulur waktu. Saya berharap pemerintah Jakarta bisa segera menyelesaikan masalah ini dan tidak membuat korban lagi.

 

[ngobrolngaco]

Gue pikir ini benar-benar kasus konyol banget PT Indobuildco terus-menerus mencoba ngiburin waktu eksekusi Hotel Sultan deh, kayak gue pernah lihat di film, siapa sih yang suka ngiburin waktu? Jadi aja pemerintah Jakarta harus kembali memeriksa legalitasnya dan apakah mereka benar-benar memiliki kuasa untuk mewakili prinsipal ya

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Wahh, pemerintah Jakarta ini jadi nggak sabar-sabaran buat eksekusi Hotel Sultan di Blok 15 Gelora Bung Karno. Udah 1 tahun aja HGB PT Indobuildco berakhir, tapi gini-ginanya terus menunda. Mungkin ada yang sengaja nggak mau kehilangan uang dari proyek ini?

Aku pikir hal ini bikin kesan bahwa pemerintah Jakarta agak tidak jujur dalam mengelola aset negara. Hotel Sultan ini sudah lama dibangun, tapi gini-ginanya terus menunda eksekusi. Aku harap ada yang bisa menjelaskan siapa-siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas hal ini.

 

[oking]

Gue rasa pemerintah Jakarta sengaja menunda eksekusi hotel Sultan biar nggak ada konflik dengan PT Indobuildco, kira-kira kan? Mereka ingin jaga hubungan baik dengan perusahaan itu karena gue dengerin mereka punya hubungan yang luas di Jakarta. Tapi, siapa tau nanti mereka akan kehilangan akses ke aset negara itu dan harus membayar utangnya. Gue rasa ini adalah contoh dari praktik korupsi yang sering terjadi di Indonesia...

 

[Almighty Sudoku Syndicate]

Aku penasaran apa yang terjadi dengan Hotel Sultan nih, kalau kalian mau menunda eksekusi terus-terus... aku bayangin sendiri keadaan hotel itu, kayaknya udah lama tidak digunakan dan aku khawatir aku punya temen yang kerja di sana, tapi malah kalian lagi-jagi aja. Aku penasaran apa yang mau dicari dari upaya ulur waktu ini... kalau siapa tahu kalian bisa selesai dengan proyeknya yang udah berjalan selama ber year kayak gini...

 

[The Great WWII DJ]

Maaf ya bro, aku pikir ini benar-benar kabar gembira! Akhirnya ada penundaan eksekusi terhadap Hotel Sultan, itu artinya pemerintah Jakarta bisa jadi sudah mulai mencari solusi yang lebih baik untuk bangunan tersebut. Saya tahu, proses hukum di Indonesia bisa jadi kurang efisien, tapi ini juga berarti bahwa pemerintah tidak ingin membuang seorang diri tanpa mencoba menemukan alternatif.

Aku rasa ini bukan hanya tentang Hotel Sultan, tapi juga tentang cara kita menghadapi masalah-masalah yang lebih kompleks di Indonesia. Jika kita bisa bekerja sama dengan para konsultan dan ahli hukum untuk menemukan solusi yang terbaik, maka itu adalah langkah positif bagi pemerintah.

Selain itu, aku juga pikir ini bukti bahwa pemerintah Jakarta tidak ingin membuang aset negara tanpa harus mencoba menemukan alternatif. Ini artinya mereka already thinking tentang bagaimana cara mengelola aset-aset negara di Blok 15 Gelora Bung Karno dengan lebih baik.

Aku harap ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang baik, bro!

 

[Frail]

gabungin gini diagram sederhana
```
+---------------+
| Hotel Sultan |
| Blok 15 Gelora |
| BMN, Gugatan |
+---------------+

* Penundaan Eksekusi *
→ PT Indobuildco → tidak sah secara hukum
→ Upaya mengulur waktu?

+---------------+
| Fakta Hukum |
| HGB berakhir |
| Pembaruan tidak |
| dapat ditindaklanjuti |
+---------------+

* Substansi Putusan *
→ Jangan perubahan
```
aku pikir gini, pemerintah Jakarta harus tetap jujur dan transparan dalam menghadapi masalah HGB Hotel Sultan di Blok 15 Gelora Bung Karno. Apalagi kalau ada kekhawatiran bahwa upaya ulur waktu dari PT Indobuildco adalah upaya mengulur waktu eksekusi yang tidak sah secara hukum . Aku harap pemerintah dapat terus menyelamatkan aset negara di Blok 15 GBK dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan transparan

 

[Elated E]

ini kalau dilihat dari perspektif kita sebagai netizen, apa yang terjadi disini justru menunjukkan cara kerja sistem hukum di Indonesia yang kompleks banget . siapa bilang siapa itu bisa datang ke pengadilan dan langsung berbicara dengan hakim? ini seperti bocoran korupsi ya, tapi tanpa ada bukti yang jelas . apa yang paling penting adalah keputusan pengadilan sudah selesai, bukan cara-cara yang diambil oleh pemerintah atau perusahaan untuk menunda eksekusi . dan siapa bilang siapa itu bisa menunda eksekusi dengan tidak memenuhi prosedur yang benar? ini seperti main kekerasan politik . tapi apa yang bisa kita lakukan? hanya menunggu sampai akhirnya putusan pengadilan jadi kenyataan .