Pemerintah terus mengekspresikan rencananya untuk menerbitkan obligasi berdenominasi dolar AS senilai 2,7 miliar dolar AS di tahun ini. Tidak hanya itu, pihak eksekutif juga mengumumkan bahwa ini akan menjadi penerbitan surat utang dolar pertama di Asia pada tahun ini dan akan mengikuti gelombang negara-negara pasar berkembang lainnya seiring awal 2026 mencatat rekor penerbitan utang global.
Menurut informasi dari seorang narasumber yang mengetahui rencana tersebut, obligasi ini akan dirilis dalam tiga seri dengan jatuh tempo lima hingga 30 tahun. Bagian terpanjang dari transaksi itu—obligasi senilai 500 juta dolar AS yang jatuh tempo pada 2056—akan memberikan imbal hasil 5,5 persen setelah indikasi harga awal berada di kisaran 5,8 persen.
Namun, langkah tersebut menuai pro sekaligus kontra dari kaca mata para ekonom. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Instute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan penerbitan obligasi dolar AS tidak menjadi solusi atas melemahnya nilai rupiah.
"Karena langkah tersebut hanya menambah pasokan devisa sesaat, sekaligus menciptakan kewajiban valas di masa depan, sehingga tidak menyentuh akar persoalan nilai tukar," tutur Rizal melalui pesan singkat, Rabu (21/1/2026).
Rizal menilai langkah tersebut memiliki risiko besar, terutama di tengah kondisi dolar AS yang menguat dan suku bunga dunia tinggi. Penerbitan utang dolar dinilai dapat menambah cadangan devisa secara instan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kondisi salah hitung atau currency mismatch.
"Jika dilakukan agresif saat dolar global kuat dan suku bunga tinggi, strategi ini justru meningkatkan risiko fiskal dan currency mismatch, serta berpotensi dibaca pasar sebagai sinyal tekanan pembiayaan," ujar dia.
Sementara itu, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyarankan pemerintah agar menerbitkan obligasi dolar AS yang lebih banyak lagi. Ia menilai permintaan terhadap obligasi dolar AS masih tinggi dan saat nilai rupiah masih Rp10 ribu-Rp11 ribu per dolar AS, nilai rupiah disebut masih kuat.
"Yang kita kehilangan saat ini itu orang punya dolar, tapi enggak ada tempat aset untuk menyimpan dolarnya di dalam negeri. Makin enggak ada perusahaan yang mengeluarkan obligasi dolar," urainya.
Menurut informasi dari seorang narasumber yang mengetahui rencana tersebut, obligasi ini akan dirilis dalam tiga seri dengan jatuh tempo lima hingga 30 tahun. Bagian terpanjang dari transaksi itu—obligasi senilai 500 juta dolar AS yang jatuh tempo pada 2056—akan memberikan imbal hasil 5,5 persen setelah indikasi harga awal berada di kisaran 5,8 persen.
Namun, langkah tersebut menuai pro sekaligus kontra dari kaca mata para ekonom. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Instute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyatakan penerbitan obligasi dolar AS tidak menjadi solusi atas melemahnya nilai rupiah.
"Karena langkah tersebut hanya menambah pasokan devisa sesaat, sekaligus menciptakan kewajiban valas di masa depan, sehingga tidak menyentuh akar persoalan nilai tukar," tutur Rizal melalui pesan singkat, Rabu (21/1/2026).
Rizal menilai langkah tersebut memiliki risiko besar, terutama di tengah kondisi dolar AS yang menguat dan suku bunga dunia tinggi. Penerbitan utang dolar dinilai dapat menambah cadangan devisa secara instan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kondisi salah hitung atau currency mismatch.
"Jika dilakukan agresif saat dolar global kuat dan suku bunga tinggi, strategi ini justru meningkatkan risiko fiskal dan currency mismatch, serta berpotensi dibaca pasar sebagai sinyal tekanan pembiayaan," ujar dia.
Sementara itu, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyarankan pemerintah agar menerbitkan obligasi dolar AS yang lebih banyak lagi. Ia menilai permintaan terhadap obligasi dolar AS masih tinggi dan saat nilai rupiah masih Rp10 ribu-Rp11 ribu per dolar AS, nilai rupiah disebut masih kuat.
"Yang kita kehilangan saat ini itu orang punya dolar, tapi enggak ada tempat aset untuk menyimpan dolarnya di dalam negeri. Makin enggak ada perusahaan yang mengeluarkan obligasi dolar," urainya.