Pemimpin MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional yang berkelanjutan dan konsisten. Menurut beliau, PPHN menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat terhadap arah pembangunan nasional yang sering terputus akibat pergantian pemerintahan.
Eddy menyatakan bahwa setiap pemerintahan memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, namun tanpa pedoman bersama yang mengikat secara konstitusional, kesinambutan pembangunan sulit diterjamin. Oleh karena itu, PPHN hadir untuk menjadi peta jalan yang menyatukan arah pembangunan lintas periode.
Beliau juga memastikan bahwa PPHN tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah dalam menyusun blueprint pembangunan, tetapi justru memberikan kerangka nilai dan arah jangka panjang yang berkesinambungan. Eddy menekankan bahwa perlu diintegrasikan dimensi pembangunan manusia dan karakter bangsa, kelembagaan sosial-politik, dan tata kelola pemerintahan dalam sebuah arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Menurut Eddy, negara-negara seperti Singapura, Qatar, dan Tiongkok telah memiliki perencanaan jangka panjang lintas generasi. Indonesia memerlukan hal serupa agar pembangunan tidak berganti-ganti atau bahkan berhenti di tengah jalan.
MPR RI periode 2024-2029 akan terbuka terhadap berbagai pandangan dan masukan dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Waketum PAN juga menyampaikan telah melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk memperkaya perspektif dalam merumuskan arah pembangunan nasional.
Eddy berharap melalui forum-forum seperti Rakernas Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah ini lahir gagasan terbaik untuk menata sistem konstitusi kita dan meningkatkan kualitas demokrasi demi Indonesia yang berkemajuan.
Eddy menyatakan bahwa setiap pemerintahan memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, namun tanpa pedoman bersama yang mengikat secara konstitusional, kesinambutan pembangunan sulit diterjamin. Oleh karena itu, PPHN hadir untuk menjadi peta jalan yang menyatukan arah pembangunan lintas periode.
Beliau juga memastikan bahwa PPHN tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah dalam menyusun blueprint pembangunan, tetapi justru memberikan kerangka nilai dan arah jangka panjang yang berkesinambungan. Eddy menekankan bahwa perlu diintegrasikan dimensi pembangunan manusia dan karakter bangsa, kelembagaan sosial-politik, dan tata kelola pemerintahan dalam sebuah arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Menurut Eddy, negara-negara seperti Singapura, Qatar, dan Tiongkok telah memiliki perencanaan jangka panjang lintas generasi. Indonesia memerlukan hal serupa agar pembangunan tidak berganti-ganti atau bahkan berhenti di tengah jalan.
MPR RI periode 2024-2029 akan terbuka terhadap berbagai pandangan dan masukan dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Waketum PAN juga menyampaikan telah melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk memperkaya perspektif dalam merumuskan arah pembangunan nasional.
Eddy berharap melalui forum-forum seperti Rakernas Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah ini lahir gagasan terbaik untuk menata sistem konstitusi kita dan meningkatkan kualitas demokrasi demi Indonesia yang berkemajuan.