FPIR Juga Mendukung Kapolri Berkomitmen Membuka Informasi, FPIR Persyaratan Penguasaan Demokrasi dan Akuntabilitas
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali terkenang setelah mendengar persetujuan dari Fauzan Ohorella, Ketua Umum Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR), yang menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas komitmennya dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Fauzan mengatakan bahwa audiensi antara Komisi Informasi Publik dengan Polri merupakan bentuk komitmen Kapolri menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Fauzan juga menyatakan bahwa pernyataan Kapolri, yaitu menegaskan bahwa Polri menghormati kewenangan Komisi Informasi Publik sebagai lembaga resmi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, merupakan bukti bahwa Polri terus bergerak menuju pelayanan publik yang lebih terbuka dan akuntabel.
"Keterbukaan informasi publik adalah bagian dari demokrasi. Kami rasa ini adalah wujud nyata Jendral Sigit menjalankan tugas reformasi Polri dan menguatkan demokrasi," kata Fauzan dalam keterangannya.
FPIR juga menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kapolri untuk memperkuat pelayanan publik dan memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang jelas, terbuka, dan sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan langkah strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
FPIR akan terus mendukung langkah-langkah ini untuk memastikan bahwa Polri dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan akuntabel kepada masyarakat.
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali terkenang setelah mendengar persetujuan dari Fauzan Ohorella, Ketua Umum Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR), yang menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas komitmennya dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Fauzan mengatakan bahwa audiensi antara Komisi Informasi Publik dengan Polri merupakan bentuk komitmen Kapolri menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Fauzan juga menyatakan bahwa pernyataan Kapolri, yaitu menegaskan bahwa Polri menghormati kewenangan Komisi Informasi Publik sebagai lembaga resmi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, merupakan bukti bahwa Polri terus bergerak menuju pelayanan publik yang lebih terbuka dan akuntabel.
"Keterbukaan informasi publik adalah bagian dari demokrasi. Kami rasa ini adalah wujud nyata Jendral Sigit menjalankan tugas reformasi Polri dan menguatkan demokrasi," kata Fauzan dalam keterangannya.
FPIR juga menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Kapolri untuk memperkuat pelayanan publik dan memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang jelas, terbuka, dan sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan langkah strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
FPIR akan terus mendukung langkah-langkah ini untuk memastikan bahwa Polri dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan akuntabel kepada masyarakat.