Pemerintah Prabowo Subianto terus menghadapi kontroversi setelah beberapa acara tayangan di TVOne dan TRANS7 mendapat sanksi dari Kementerian Agama RI. Dalam dua kasus tersebut, Kementerian Agama melaporkan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap kiai (pemimpin spiritual) dan ponpes (mahasiswa Islamic) masing-masing.
Dalam kasus pertama, TVOne dipanggil ke Kemenag setelah menayangkan acara "Blok M" yang menggambarkan kiai tersebut dalam latar belakang kontroversial. Acara tersebut dianggap merendahkan seseorang yang berkepentingan dengan urusan spiritual.
Kasus kedua melibatkan TRANS7, yang dipanggil ke Kemenag setelah menayangkan segment "Ponpes Babi" yang menggambarkan mahasiswa Islamic sebagai orang yang tidak murni. Segment tersebut dianggap merendahkan dan memecah belah komunitas Muslim.
Kementerian Agama RI telah menjelaskan bahwa acara-acara tersebut harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama mengenai topik sensitif seperti urusan spiritual. Kemenag juga menekankan pentingnya kesadaran dan kesetiaan yang seharusnya dimiliki oleh para pemimpin dan masyarakat.
Pemerintah Prabowo Subianto diharapkan untuk lebih serius dalam mengelola isu-isu kontroversi ini, serta memastikan bahwa kebebasan berbicara tidak menimpa hak-hak orang lain.
Dalam kasus pertama, TVOne dipanggil ke Kemenag setelah menayangkan acara "Blok M" yang menggambarkan kiai tersebut dalam latar belakang kontroversial. Acara tersebut dianggap merendahkan seseorang yang berkepentingan dengan urusan spiritual.
Kasus kedua melibatkan TRANS7, yang dipanggil ke Kemenag setelah menayangkan segment "Ponpes Babi" yang menggambarkan mahasiswa Islamic sebagai orang yang tidak murni. Segment tersebut dianggap merendahkan dan memecah belah komunitas Muslim.
Kementerian Agama RI telah menjelaskan bahwa acara-acara tersebut harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama mengenai topik sensitif seperti urusan spiritual. Kemenag juga menekankan pentingnya kesadaran dan kesetiaan yang seharusnya dimiliki oleh para pemimpin dan masyarakat.
Pemerintah Prabowo Subianto diharapkan untuk lebih serius dalam mengelola isu-isu kontroversi ini, serta memastikan bahwa kebebasan berbicara tidak menimpa hak-hak orang lain.