"Presiden Prabowo Tegaskan Kebijakan Keadilan Inklusif untuk Orang dengan Disabilitas di BUMN"
Jakarta, 15 Maret 2025 - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atau melalui presiden yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan keadilan inklusif bagi orang dengan disabilitas di sektor publik, termasuk dalam BUMN (Bulanan Usaha Milik Negara).
Dalam upaya melaksanakan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Keadilan Inklusif bagi Orang dengan Disabilitas, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan terus bekerja untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan bagi masyarakat dengan disabilitas di berbagai sektor.
"Kita tidak akan puas jika hanya ada perubahan yang menempatkan kita dalam posisi yang sama dengan sebelumnya. Kita harus melangkah lebih jauh, menjadi contoh bagi negara lain", kata Presiden Prabowo saat mengadakan pertemuan dengan para pengurus dan tokoh masyarakat yang terkait dengan keadilan inklusif.
Pemerintah menetapkan beberapa langkah untuk mencapai tujuan ini, seperti meningkatkan aksesibilitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peluang kerja bagi orang dengan disabilitas.
Jakarta, 15 Maret 2025 - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atau melalui presiden yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan keadilan inklusif bagi orang dengan disabilitas di sektor publik, termasuk dalam BUMN (Bulanan Usaha Milik Negara).
Dalam upaya melaksanakan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Keadilan Inklusif bagi Orang dengan Disabilitas, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan terus bekerja untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan bagi masyarakat dengan disabilitas di berbagai sektor.
"Kita tidak akan puas jika hanya ada perubahan yang menempatkan kita dalam posisi yang sama dengan sebelumnya. Kita harus melangkah lebih jauh, menjadi contoh bagi negara lain", kata Presiden Prabowo saat mengadakan pertemuan dengan para pengurus dan tokoh masyarakat yang terkait dengan keadilan inklusif.
Pemerintah menetapkan beberapa langkah untuk mencapai tujuan ini, seperti meningkatkan aksesibilitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peluang kerja bagi orang dengan disabilitas.