DPRD Bali Setujui Raperda Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi

A

Aero Pokem

Seluruh calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bali yang hadir dalam rapat paripurna, ketuk dan menyetujui peraturan raperda ini. Pada rapat tersebut, kehadiran seorang wakil ketua I DPRD Provinsi Bali, yaitu ir. Wayan Disel Astawa dijadikan kunci, apabila ada keputusan yang mengandung prasangka atau rasionalisasi yang tidak sesuai dengan tujuan yang digunakan dalam raperda ini.

"Ada beberapa aspirasi rasional yang patut diakomodir dan harus jadi pedoman bagi Pemprov Bali, perusahaan penyedia aplikasi, ASKP, serta pengawasan dan pengendalian layanan ASKP berbasis aplikasi," kata ketua komisi III DPRD Provinsi Bali.
 
Wah, gue senang banget kalau semua calon anggota dewan perwakilan rakyat di balik provinsi bali bisa menyetujui raperda ini. Gue rasa ini adalah langkah yang positif bagi kemajuan aplikasi ASKP di daerah ini. Bayangkan kalau kita bisa memiliki aplikasi yang lebih baik dan mudah digunakan, gue yakin banyak orang di Bali akan merasa nyaman menggunakan teknologi ini. 🤩 Selain itu, gue juga harap bahwa perusahaan penyedia aplikasi dan Pemprov Bali bisa bekerja sama dengan baik untuk memastikan keputusan mereka adalah untuk manfaat masyarakat di Bali. Semoga raperda ini bisa membawa perubahan positif bagi masyarakat di daerah ini! 🌟
 
apabila mau ngatur askep di aplikasi pasti harus ada sistem monitoring yang tepat sih, kalau tidak nanti aja gak bisa mencegah kejadian-kejadian yang salah lagi, contohnya seperti penggunaan aplikasi dengan tujuan untuk mencari pekerjaan tapi ternyata aja mau ngidul deh 😅. dan kalau perusahaan penyedia aplikasinya nanti harus tahu siapa yang benar-benarnya menggunakan aplikasi itu dan buat kebijakan yang tepat sih, tidak boleh biarkan semuanya jadi kotoran 🙄.
 
Raperda ini cuma nambah kesempatan kru di aplikasi, tapi apa potensi dari itu? Maksudnya siapa yang akan mengelola kebutuhan kru dan bagaimana caranya? Sepertinya ada kesempatan besar untuk perusahaan penyedia aplikasi seperti Traveloka atau Go-Jek, tapi harus jaga agar tidak jadi platform penipuan ya 🤔💸. Saya harap Pemprov Bali bisa membuat sistem yang adil dan transparan, jangan cuma fokus pada keuntungan aja 😊👍.
 
Wah banget ya... rasanya aku lagi bingung sama aksi ini! 🤯 Aku rasa kalau aspek prasangka itu bisa dihindari, kan? Kalau gini bisa jadi sistemnya tidak adil dan salah arah. 😐 Tapi, aku juga paham kalau ada kebutuhan untuk mengakomodir aspirasi-aspiri, tapi harus dengan cara yang tepat nih... 🤔 Bagaimana caranya aspek prasangka itu bisa dihindari? 💡 Aku harap ada cara yang lebih baik dari ini... dan aku juga ingin tahu siapa aja yang bikin rencana ini... 🤔
 
Saya pikir pengerjaan yang dilakukan oleh tim legislatif di Bali ini cukup berat badan 🤯, karena memang ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan saat membuat raperda seperti ini. Ada kalanya kita lihat keputusan yang diambilnya terlalu cepat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Saya harap pihak legislatif dan tim teknis bisa mencari keseimbangan antara kecepatan dengan keberlanjutan 💡. Akan lebih baik jika ada diskusi yang lebih luas di luar rapat paripurna, sehingga semua stakeholder bisa berkontribusi dalam membuat raperda ini lebih efektif 🤝.
 
Wah, gue penasaran apa yang dibahas nang rapat paripurna di DPRD Bali ini... kalau ada asumsi atau rasionalisasi anja sih jadi masalah? Gue rasa peraturan ini harus nyaman dicapai oleh masyarakat Bali, bukan hanya asumsi-asmusi yang gue tidak kenal. Gue butuh lihat dokumen raperda ini dulu, apa ada klarifikasi sih?
 
Apa kabar dengen raperda ini 🤔? Saya pikir itu bagus sekali, tapi aku rasa ada hal yang harus di perhatikan. Kalau gak hati-hati, aplikasi ASKP bisa jadi menjadi ancaman bagi para pengguna, kan? 😬 Jadi, saya harap Pemprov Bali dan penyedia aplikasi ini bisa jaga privasi dan keamanan pengguna, ya? 🤝
 
Maksudnya itu nggak ada masalah sama sekali, tapi kenapa lagi harus ada ir Wayan Disel Astawa yang terlalu serius dulu? Mungkin karena dia bule aja, kan? Tapi apa salahnya, kalau keputusannya benar-benar bijak, siapa yang tidak suka? 🤷‍♂️ Nah, setelah itu, perlu dicari solusi lain untuk pengawasan ASKP. Mungkin ada cara yang lebih efisien dan tidak membuat banyak orang kesal. Tapi siapa tahu, kalau tidak ada prasangka, apa pun kebijakan itu bisa jadi salah. 😐
 
aku pikir peraturan raperda ini udah bagus! aku senang dpt tahu apa yang akan dijalankan oleh ASKP di Bali nanti, misalnya bagaimana aksi lanjut dari raperda ini, siapa yang akan jadi pengawas, dan bagaimana kalau ada masalah? aku harap ASKP bisa menjaga kualitas layanan aplikasi mereka, biar pengguna tidak kecewa lagi 😊. aku juga senang wakil ketua I DPRD Provinsi Bali, Ir Wayan Disel Astawa, ikut ambil bagian dalam rapat paripurna ini, dia udah berpengalaman lama ya! 🙏
 
Kalau raperda ini sudah dietapkan, kayaknya harus ada penjelasan yang jelas tentang bagaimana ASKP akan diawasi dan dikontrol. Nih, kalau tidak ada penjatahan yang jelas, nanti banyak kena-kenan dari aplikasi yang mau menggunakan fasilitas ini, tapi ternyata bukan sesuai dengan harapan. Mari dengerin cerita orangnya, apa benar-benar aplikasi yang baik ini bisa diandalkan? 🤔
 
Hahaha wkwk ini bikin senang banget! Maka dari itu aku setuju sama pemerintah provinsi bali nih, semoga raperda ini bisa menjadikan askip dan perusahaan aplikasi yang baik di provinsi bali 🤩. Aku juga terharu dengan kiprah wakil ketua dewan pariwisata ir wayan disel astawa, dia memang sangat berpengaruh dalam hal ini 😊. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan menjadi keuntungan bagi masyarakat bali, hehe 🌴
 
Aku pikir apa yang bikin raperda ini benar-benar nyaman banget buat pelanggan. Semanggilah dari ASKP, aku rasa pemerintah sudah serius mau mengatur hal ini, tapi kira-kira apa lagi yang perlu dibuat agar aplikasi ini tidak jadi masalah? Aku harap Pemprov Bali bisa menambah fasilitas di depan dan di belakang layanan ini, nanti pelanggan lebih puas. Dan itu juga harus ada fasilitas bagi mereka yang memiliki masalah dengan aplikasi, biar gak perlu dipikirkan lagi sih 🤦‍♂️
 
Gue setuju banget dengg raperda ini. Kalau gak ada aturan yang jelas, kemudian tidak bisa diprediksi siapa yang akan menjadi korban. Aplikasinya harus selalu diawasi sehingga para pengguna tidak terjebak dalam masalah. Saya harap pemprov bali dapat bekerja sama dengan penyedia aplikasinya agar tidak ada kasus-kasus yang salah. 💻👍
 
aku pikir raperda ini gampang diakui pas, tapi siapa tahu ada yang salah aku pikir wakil ketua itu terlalu agresif aja, apa benar kalau dia bilang tidak sesuai dengan tujuan? tapi aku juga rasa ingin ditekuni lebih jauh bagaimana aplikasi ASKP itu bisa jadi pedoman bagi Pemprov Bali... yang pasti ada keuntungan dan kekurangan. kira-kira berapa biaya yang harus dibayarkan oleh penyedia aplikasi?
 
Gue rasa kayaknya gak ada yang salah sama sekali dengan raperda ini 🤔. Mau jadi sistem pengawasan ASKP aja, tapi wajib jadi sistem yang akurat dan transparan juga deh 😊. Jangan biarkan politisi-jogi yang ngomong banyak tapi tidak punya ide nyata. Walaupun Wayan Disel Astawa ikut ketuk, tapi gue rasa dia juga bisa jadian kebijakan yang baik-baik aja 🤷‍♂️. Pentingnya pengawasan ASKP agar tidak jadi sistem penindaran uang orang lain lagi 😅.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top