DPR Riakini Presiden Prabowo Belum Puas Dengan Biaya Haji Turun Rp2 Juta.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto belum puas dengan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebanyak Rp2 juta. Penurunan tersebut membuat BPIH tahun 2026 menjadi Rp87,409,366 dari Rp89,409,258,79 di tahun sebelumnya.
Marwan mengatakan, "Kami menyampaikan, 'Pak Presiden, itu lah yang bisa kami lakukan'. Kami yakin Bapak belum puas juga dengan penurunan Rp2 juta ini."
DPR RI bersama pemerintah RI telah menyepakati BPIH tahun 2026 sebagai nilai Rp87,409,366. Angka tersebut turun dari Rp89,409,258,79 di tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak juga memberikan informasi bahwa biaya haji tahun 2026 justru harus naik Rp2,7 juta dari tahun sebelumnya karena adanya inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp16.500 per 1 dolar Amerika Serikat (AS).
Namun, pemerintah berupaya memperhitungkan ulang dan memangkas sejumlah pos pembayaran yang dianggap tidak efisien, sehingga akhirnya disepakati penurunan sekitar Rp2 juta untuk BPIH-nya.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto belum puas dengan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebanyak Rp2 juta. Penurunan tersebut membuat BPIH tahun 2026 menjadi Rp87,409,366 dari Rp89,409,258,79 di tahun sebelumnya.
Marwan mengatakan, "Kami menyampaikan, 'Pak Presiden, itu lah yang bisa kami lakukan'. Kami yakin Bapak belum puas juga dengan penurunan Rp2 juta ini."
DPR RI bersama pemerintah RI telah menyepakati BPIH tahun 2026 sebagai nilai Rp87,409,366. Angka tersebut turun dari Rp89,409,258,79 di tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak juga memberikan informasi bahwa biaya haji tahun 2026 justru harus naik Rp2,7 juta dari tahun sebelumnya karena adanya inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah yang mencapai Rp16.500 per 1 dolar Amerika Serikat (AS).
Namun, pemerintah berupaya memperhitungkan ulang dan memangkas sejumlah pos pembayaran yang dianggap tidak efisien, sehingga akhirnya disepakati penurunan sekitar Rp2 juta untuk BPIH-nya.