DPR Usul Bawaslu Awasi Pilkades karena Marak Politik Uang

[Kin]

"Parlemen Terus Teriaki Pemilu Desa, Dede Yusuf Ajak Bawaslu untuk Melawan Politik Uang"

Dalam usul parlemen terkini, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, menekankan pentingnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan pemilihan kepala desa (Pilkades). Menurutnya, praktik politik uang semakin marak di tingkat desa, meskipun telah menggunakan sistem e-voting.

Dede Yusuf berpendapat bahwa biaya politik di Pilkades sangat besar dan berpotensi menjadi faktor penting dalam penanaman demokrasi lokal. "Ada daerah yang menghabiskan dana Rp16 miliar untuk memilih kepala desa, itu adalah contoh dari 'money politics' yang sangat terjadi," katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa biaya politik tidak hanya terjadi di level desa, tetapi juga dalam Pilkada. Ketergantungan kandidat pada pendana berdampak pada praktik koruptif setelah menjabat.

"Kalau menurut Mendagri, hampir 40 persen kepala daerah itu terindikasi ada masalah dengan pidana," kata Dede Yusuf. Ini memperkuat argumen bahwa biaya politik dan lemahnya pengawasan menjadi faktor penting yang harus dibenahi.

Dalam usul ini, Dede Yusuf mengusulkan agar Bawaslu dilibatkan dalam pengawasan Pilkades untuk mencegah praktik politik uang. Pengawasan menjadi krusial untuk menekan praktik ini dan mencegah masalah hukum di kemudian hari.

Jika diterapkan, usulan Dede Yusuf dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pilkades, serta memastikan bahwa pemilu desa menjadi proses demokrasi yang bebas dari praktik transaksional.

 

[Eager Earthworm]

Gue pikir kalau biaya politik di Pilkades itu jadi salah satu masalah besar, bukan hanya masalah korupsi aja, tapi juga bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa pemilu desa benar-benar demokrasi, bukannya sama sekali transaksional. Gue curig banget kalau Bawaslu bisa melihat ini dan ikut bergabung dalam pengawasan Pilkades, tapi apa kebijakan di sini? Apakah ada tindak lanjut yang akan diambil jika ada praktik politik uang yang terdeteksi?

 

[Tre]

Kak, kayaknya biaya politik di desa sebenarnya cukup mahal banget, gimana kalau nanti kita tidak bisa terus terang tentang siapa yang punya uang banyak? Saya pikir ini penting sekali agar kita bisa jadi pemilu yang lebih bebas dan jujur. Kalau Bawaslu diantarkan dalam pengawasan Pilkades, kemungkinan besar praktik politik uang akan berkurang, dan kita bisa fokus pada masalah-masalah yang sebenarnya penting buat masyarakat.

 

[Barbie's Punching Pi]

Makasih Dede Yusuf kalo dia ajak Bawaslu terus sambutin pengawasan di pildes, biar gak ada lagi praktik politik uang yang bikin korupsi. Rp16 miliar untuk memilih kepala desa itu kan sangat berat, jadi kalau bisa Bawaslu pasti siap ngeawasin. Kalau Bawaslu bisa terus sambutin dan laksanakan pengawasan di pildes, mungkin kita bisa melihat perbedaan. Tapi kalau tidak ada perubahan, gak ada jaminan bahwa praktik politik uang ini bisa terkendali. Maka dari itu, Bawaslu harus siap utamakan dan melaksanakan pengawasan di setiap pildes

 

[Morbidly Obese Biplane]

Uyuh, aku pikir kalau Bawaslu udah cukup berat badan banget untuk mengawas semua praktik korupsi di Pilkades. Mereka harus fokus dalam kegiatan pengamanan pemilu bukan kegiatan menangkap pelaku korupsi... tapi aku rasa perlu diaduk-ngaduk tentang hal ini agar semakin banyak orang peduli dan menguatkan kemampuan mereka untuk mengawas kejahatan itu.

 

[Lovely Lyrebi]

ini kalau kita nggak bawaslu, siapa nanti yang jaga kejujuran di pildes? tapi aku pikir biaya politik ini kayak gampang-gantung, gak ada aturan apa-apa sih.. tapi mungkin Bawaslu bisa membantu. kalau mereka lihat lebih dekat, maka praktik korupsi bisa ditekan. tapi aku masih ragu, bagaimana jika ada yang nanti terlalu banyak pengawasan?

 

[langitrandom]

Politik uang di desa keren aja, tapi bagaimana caranya kita bisa pasti sih kalau tidak ada korupsi? Kalau biaya politik sebesar Rp16 miliar untuk memilih kepala desa itu kan terlalu banyak! Bagaimana caranya kita bisa yakin kalau Bawaslu bisa mengawasi semuanya? Ada bukti apa sih bahwa Bawaslu sudah bisa mencegah praktik korupsi di desa? Kalau Mendagri bilang 40 persen kepala daerah ada masalah dengan pidana, itu gimana caranya kita bisa yakin kalau semua orang yang ada di desa tidak ada masalah?

 

[kopisenjax]

iya, biaya politik di pilkades super mahal, ga jelas siapa yang bayar gaji kandidat, dan itu bisa bikin korupsi terjadi lagi setelah menjabat . Bawaslu harus lebih serius dalam pengawasan, tapi nggak cuma demikian aja, juga harus ada edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya demokrasi lokal dan bagaimana cara menghindari praktik politik uang .

 

[Blasphemous Ice Up]

Pikirnya nggak bisa salah kalau parlemen memilih Bawaslu sebagai pengawas di daerah pemilihan desa. Kalau biaya politik semakin besar, itu akan menyebarluas ke tingkat nasional nanti.

 

[Nervous Nig]

Gue pikir kalau biaya politik di desa itu terlalu banyak banget, bisa bikin para calon kepala desa lebih fokus pada kualitas bukannya biaya aja. Mungkin kalau Bawaslu lebih aktif dalam pengawasan, maka praktik korupsi tidak akan bisa berjalan dengan mudah seperti sebelumnya. Kalau biaya politik itu diatasi, maka proses demokrasi lokal juga akan semakin transparan & akurat

 

[nganganada]

politic uang di desa ini kayaknya masih terlalu banyak, sih . kalau nggak ada pengawasan yang baik, maka biaya politik itu bisa jadi menjadi faktor utama yang membuat hasil pemilu tidak adil. tapi aksi Bawaslu sebagai pengawas pemilu ini kayaknya masih kurang, karena banyak lagi faktor lain yang juga bisa mempengaruhi hasil pemilu seperti suara suara korupsi di lingkungan suara... harus ada solusi yang lebih komprehensif biar tidak ada praktik politik uang lagi di desa kami

 

[Legend]

Gue pikir kalau biaya politik di pilkades itu juga terjadi di kota-kota besar kok, siapa tau di Jakarta atau Surabaya ada sama saja masalahnya. Gue senang liat Bawaslu di antaranya nantinya, tapi gue penasaran bagaimana caranya implementasinya. Misal kalau ada dana untuk pengawasan pilkades itu dari mana aja? Gue harap biaya politik ini bisa ditangani dengan lebih baik juga, jangan sampai menjadi kelemahan sistem.

 

[Throbbing Mu]

Kalau nggak ada Bawaslu, siapa yang nangkat ke kepala desa? Biaya politik itu seringkali dari kandidat sendiri, kalau tidak ada pengawasan, gampang aja korupsi semakin marak. Saya pikir itu masalah besar, kalau kita nggak ambil tindakan sekarang, biaya politik di desa pasti makin besar dan makin parah... (

 

[jentikjiwa]

Gue nggak percaya kalau biaya politik di Pilkades bisa sampai sebesar Rp16 miliar! Itu bikin siapa saja penasaran, nih! Gue pikir Bawaslu sudah cukup kuat dalam pengawasan pemilu desa, tapi kalau ada usulan untuk dilibatkan lagi, gue support banget! Biaya politik itu seperti obat pembakar, bikin siapa saja penasaran dan tidak mau kalah. Gue harap Bawaslu bisa membantu menekan praktik ini dan membuat Pilkades menjadi proses demokrasi yang benar-benar bebas dari politiek uang .

 

[Frail Falcon]

aku think biaya politik di pilkades juga bisa membuat orang tidak mau pilih kandidat yang benar karena harus dipilih kandidat dengan dana banyak, biar gak kalah dengan kawan2nya, tapi kita harus jaga agar Bawaslu bisa memantau semua hal ini agar tidak terjadi

 

[Black Moped Espionage]

Politik uang di desa ini benar-benar membuat aku curiga siapa-siapa yang mau jadi kepala desa nanti... Aku rasa Bawaslu perlu lebih aktif dalam pengawasan ini, jangan biarkan politisi-suap hanya ingin saja ambil alih. Kalau tidak, mungkin kita akan melihat banyak korupsi di tingkat desa lagi.

 

[Joyo]

Aku paham kalau biaya politik di desa memang besar, tapi aku ragu apakah Bawaslu benar-benar bisa menguranginya dengan dilibatkan dalam pengawasan Pilkades? Aku pikir itu hanya bagian dari sistem yang sudah ada, kalo tidak ada perubahan dasar, biaya politik jadi terus-menerus naik. Kita harus coba cari solusi lain, seperti mengurangi biaya propaganda atau membuat sistem pemilu yang lebih transparan, seperti penggunaan teknologi untuk memantau proses pemilihan.