DPR Usul Alokasi Dana MBG untuk Banjir di Sumatra Belum Terserap
Jawa Barat, CNN Indonesia - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengusulkan agar pemerintah mulai mencari sumber baru alokasi pendanaan untuk mengatasi dampak banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan menggunakan dana darurat Bank Indonesia (BI) serta anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang belum terserap.
"Maka saya pernah ngomong kemarin, udah keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini," kata Lasarus saat di kompleks parlemen, Selasa (9/12). "Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana."
Menurutnya, pemerintah harus lebih proaktif dalam mengelola anggaran bencana dan tidak memiliki hambatan untuk melakukan penyediaan dana. "Maka kami kemarin udah kita nggak usah rapat dulu deh, yuk atur di situ semua kebutuhan keuangan yang masih ada," kata Lasarus.
Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah telah mengalokasikan Rp4 miliar untuk 52 pemerintah kabupaten yang terdampak banjir. Namun, jumlah tersebut dinilai tidak cukup. "Pak Menteri PU masih di sana kontak saya, minimal Padang itu aja butuh Rp13 triliun," kata Lasarus.
Lasarus juga mengaku mendengar bahwa Sumatra Barat membutuhkan Rp13 triliun untuk mengatasi dampak banjir, sementara Aceh dan Sumatra Utara memerlukan bantuan yang lebih besar. "Kemudian juga Sumatra Utara itu juga beda-beda tipis sama Aceh," kata Lasarus.
DPR telah memberikan diskresi penggunaan anggaran demi penanganan bencana, namun pihaknya mengaku tidak memiliki hambatan untuk mengalokasikan anggaran. "Yang penting nanti kaedah-kaedah penggunaan keuangan negaranya itu dipenuhi," kata Lasarus.
Pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran bencana, menurut Lasarus. "Kami cukup laporan aja karena sifatnya darurat," imbuhnya.
Jawa Barat, CNN Indonesia - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengusulkan agar pemerintah mulai mencari sumber baru alokasi pendanaan untuk mengatasi dampak banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan menggunakan dana darurat Bank Indonesia (BI) serta anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang belum terserap.
"Maka saya pernah ngomong kemarin, udah keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini," kata Lasarus saat di kompleks parlemen, Selasa (9/12). "Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana."
Menurutnya, pemerintah harus lebih proaktif dalam mengelola anggaran bencana dan tidak memiliki hambatan untuk melakukan penyediaan dana. "Maka kami kemarin udah kita nggak usah rapat dulu deh, yuk atur di situ semua kebutuhan keuangan yang masih ada," kata Lasarus.
Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah telah mengalokasikan Rp4 miliar untuk 52 pemerintah kabupaten yang terdampak banjir. Namun, jumlah tersebut dinilai tidak cukup. "Pak Menteri PU masih di sana kontak saya, minimal Padang itu aja butuh Rp13 triliun," kata Lasarus.
Lasarus juga mengaku mendengar bahwa Sumatra Barat membutuhkan Rp13 triliun untuk mengatasi dampak banjir, sementara Aceh dan Sumatra Utara memerlukan bantuan yang lebih besar. "Kemudian juga Sumatra Utara itu juga beda-beda tipis sama Aceh," kata Lasarus.
DPR telah memberikan diskresi penggunaan anggaran demi penanganan bencana, namun pihaknya mengaku tidak memiliki hambatan untuk mengalokasikan anggaran. "Yang penting nanti kaedah-kaedah penggunaan keuangan negaranya itu dipenuhi," kata Lasarus.
Pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran bencana, menurut Lasarus. "Kami cukup laporan aja karena sifatnya darurat," imbuhnya.