Anggota legislatif yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tetap menjadi anggota DPR, terus menimbulkan keraguan di kalangan publik tentang integritas lembaga perwakilan rakyat. Direktur Riset Vox Politica Research, Nurina, menekankan pentingnya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menindaklanjuti langkah-langkah cepat dan tegas dalam memproses pemberhentian mereka.
Bila MKD tidak segera melakukan hal ini, Nurina berpikir bahwa status keanggotaan yang dibiarkan menggantung akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan merusak kredibilitas DPR di mata masyarakat. Posisi strategis di tingkat pimpinan DPR seperti Adies Kadir, Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan Eko Patrio menjadi contoh yang jelas tentang bagaimana partai politik harus berani bersikap tegas terhadap kader yang telah dinonaktifkan.
Sikap tarik-ulur dalam penentuan sanksi hanya akan memperlemah posisi partai di hadapan konstituen. Menurut Nurina, parpol harus konsisten dan berani menegakkan etika serta aturan agar lembaga legislatif tetap dipercaya publik. MKD dan pimpinan DPR perlu menunjukkan komitmen pada etika, transparansi, dan tanggung jawab moral untuk menjaga marwah DPR.
Keputusan cepat dan terukur akan menjadi preseden penting bagi penegakan disiplin politik ke depan. Dengan itu, Nurina berharap bahwa momentum ini dapat membantunya mengembalikan marwah DPR dan menegaskan bahwa jabatan publik bukan hak pribadi, melainkan amanah rakyat yang wajib dijaga dengan kehormatan.
Bila MKD tidak segera melakukan hal ini, Nurina berpikir bahwa status keanggotaan yang dibiarkan menggantung akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan merusak kredibilitas DPR di mata masyarakat. Posisi strategis di tingkat pimpinan DPR seperti Adies Kadir, Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan Eko Patrio menjadi contoh yang jelas tentang bagaimana partai politik harus berani bersikap tegas terhadap kader yang telah dinonaktifkan.
Sikap tarik-ulur dalam penentuan sanksi hanya akan memperlemah posisi partai di hadapan konstituen. Menurut Nurina, parpol harus konsisten dan berani menegakkan etika serta aturan agar lembaga legislatif tetap dipercaya publik. MKD dan pimpinan DPR perlu menunjukkan komitmen pada etika, transparansi, dan tanggung jawab moral untuk menjaga marwah DPR.
Keputusan cepat dan terukur akan menjadi preseden penting bagi penegakan disiplin politik ke depan. Dengan itu, Nurina berharap bahwa momentum ini dapat membantunya mengembalikan marwah DPR dan menegaskan bahwa jabatan publik bukan hak pribadi, melainkan amanah rakyat yang wajib dijaga dengan kehormatan.