Kepemimpinan yang tak tepat dalam menghadapi bencana di Sumatra. Kepala Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menuntut pemerintah segera menetapkan status bencana nasional di daerah-daerah yang terkena dampak banjir bandang di Sumut, Sumbar, dan Aceh.
Marwan berpendapat, dengan menetapkan status bencana nasional, bisa memperjelas komando penanganan bencana sehingga BNPB dan Kemensos lebih efektif dalam menghadapi bencana besar seperti yang terjadi sekarang. Namun, dia juga menyatakan bahwa BNPB dan Kemensos tidak cukup kuat untuk menangani bencana tersebut.
Pengalamannya saat mengunjungi daerah terkena dampak banjir bandang di Aceh, Marwan menyebutkan bahwa banyak akses jalan nasional dan kabupaten yang terputus sehingga BNPB belum bisa menjangkau secara menyeluruh. Selain itu, dia juga menyatakan masih ada korban yang harus bertahan hidup hanya dengan memakan apa yang mereka dapatkan, yang membuatnya merasa iri hati.
Menurut Marwan, kerugian yang diharapkan dari bencana ini bisa mencapai Rp 200 triliun dan lebih. Dia juga menyebutkan bahwa aktivitas pemanfaatan hutan secara legal berkontribusi besar dalam kerugian tersebut.
Marwan berpendapat, dengan menetapkan status bencana nasional, bisa memperjelas komando penanganan bencana sehingga BNPB dan Kemensos lebih efektif dalam menghadapi bencana besar seperti yang terjadi sekarang. Namun, dia juga menyatakan bahwa BNPB dan Kemensos tidak cukup kuat untuk menangani bencana tersebut.
Pengalamannya saat mengunjungi daerah terkena dampak banjir bandang di Aceh, Marwan menyebutkan bahwa banyak akses jalan nasional dan kabupaten yang terputus sehingga BNPB belum bisa menjangkau secara menyeluruh. Selain itu, dia juga menyatakan masih ada korban yang harus bertahan hidup hanya dengan memakan apa yang mereka dapatkan, yang membuatnya merasa iri hati.
Menurut Marwan, kerugian yang diharapkan dari bencana ini bisa mencapai Rp 200 triliun dan lebih. Dia juga menyebutkan bahwa aktivitas pemanfaatan hutan secara legal berkontribusi besar dalam kerugian tersebut.