DPR RI Ajak Tenaga Ahli Perkuat Reputasi dan Legitimasi Parlemen

[Frantic F]

DPR RI Terus Mengajak para Tenaga Ahli untuk Memperkuat Reputasi dan Legitimasi Parlemen Melalui Komunikasi Publik

Setelah serangkaian diskusi dengan para stakeholder, Sekretariat Jenderal DPR RI terus mendorong penguatan legitimasi dan reputasi kelembagaan parlemen melalui peningkatan kapasitas komunikasi publik. Salah satunya, melalui kegiatan para Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota diberikan keterampilan praktis dalam memperkuat komunikasi dan kualitas informasi publik.

"Kita harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Anggota Dewan kepada masyarakat," ujar Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI, saat menyampaikan sambutan di acara sosialisasi penguatan publikasi kegiatan anggota DPR melalui website resmi DPR RI.

Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi lembaga dan membuat citra positif parlemen di mata masyarakat. Menurut Indra, transformasi kelembagaan tidak hanya menyangkut aspek struktural dan prosedural, namun juga menyentuh cara lembaga berinteraksi dengan masyarakat.

"Kemampuan untuk mengkomunikasikan kerja nyata para wakil rakyat harus diperkuat," ujarnya. "Tidak hanya melalui media massa, tetapi juga melalui kanal resmi DPR RI."

Laman khusus anggota DPR RI di website resmi DPR RI diprediksi akan menjadi etalase kinerja parlemen yang informatif, akurat, dan kredibel. Menurut Indra, laman ini bukan sekadar media dokumentasi, tetapi alat komunikasi publik yang merepresentasikan citra DPR sebagai lembaga modern dan terbuka.

"Legitimasi adalah tanggung jawab moral," ujar Akademisi, Kunto Adi Wibowo. "Ia lahir dari persepsi publik terhadap pentingnya lembaga bagi sistem kenegaraan."

Kunto memaparkan tiga instrumen legitimasi kelembagaan, yakni pragmatic legitimacy, cognitive legitimacy, dan moral legitimacy. Secara pragmatis, publik menilai apakah kinerja DPR sesuai dengan harapan mereka. Sementara secara moral, legitimasi diperoleh melalui sikap inklusif, akuntabel, terbuka, berbasis data, dan dialogis-partisipatif dalam komunikasi publik.

Sedangkan reputasi, menurut Kunto, ditentukan oleh evaluasi pemangku kepentingan terhadap kompetensi lembaga dan anggotanya. "Reputasi dibangun dari capaian yang konsisten dan kredibilitas yang nyata di mata publik," tegasnya.

Praktisi komunikasi publik Ira Kusno menekankan pentingnya strategi komunikasi yang bersifat dua arah antara DPR dan masyarakat. "Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi bagaimana pesan itu diyakini dan dirasakan publik sebagai wujud kepedulian lembaga," ujar Ira.

Sementara itu, Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Setjen DPR RI, Erdinal Hendradjaja, menjelaskan pembaruan pada laman Anggota Dewan di situs resmi www.dpr.go.id. "Halaman ini kini menampilkan profil lengkap anggota DPR RI dengan format yang lebih interaktif," jelasnya.

Ia menambahkan, laman tersebut dilengkapi disclaimer yang menjelaskan bahwa seluruh informasi yang ditampilkan berasal langsung dari anggota DPR yang bersangkutan. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab atas keakuratan informasi yang disampaikan kepada publik.

Dalam kesempatan yang sama, Ira menyoroti pentingnya sinergi antara tenaga ahli dan biro kehumasan DPR dalam menyediakan data akurat, memperkuat pesan publik, dan meningkatkan efisiensi teknis dalam penyusunan konten komunikasi publik.

 

[Lonely Lyre]

Kemudian gue pikir kalau kita harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Anggota Dewan kepada masyarakat itu bukan main-main. #TransparansiHarusBisaDiCapai Jadi, apakah laman khusus anggota DPR RI di website resmi DPR RI itu bisa menjadi alat komunikasi publik yang merepresentasikan citra DPR sebagai lembaga modern dan terbuka? #LegitimasiParlemenMeningkat

 

[Fragile Fla]

omong omongan ini penting banget ya, kalo kita mau meningkatkan legitimasi dan reputasi parlemen, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dulu! salah satu cara itu adalah melalui website resmi DPR RI, jadi kalau kita mau dilihat sebagai lembaga modern dan terbuka, kita harus bisa menyampaikan informasi yang akurat dan kredibel ke masyarakat.

 

[lintangluruh]

ini gak usah ngirimpul kembali masa lalu dulu . tapi sekarang DPR RI udah mulai berusaha meningkatkan legitimasi dan reputasi parlemen melalui komunikasi publik, ya? itu udah wajar banget. tapi apa yang perlu diingat adalah kita harus selalu transparan dan akuntabel dalam menyampaikan informasi ke masyarakat.

ini gak mudah membuat citra positif parlemen hanya dengan mengeluarkan uang saja . tapi jika kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi publik, maka reputasi dan legitimasi parlemen pasti akan meningkat. dan itu adalah hal yang sangat penting untuk memperkuat lembaga parlemen di mata masyarakat.

seperti apa yang dikatakan Indra Iskandar, kemampuan untuk mengkomunikasikan kerja nyata para wakil rakyat harus diperkuat melalui kanal resmi DPR RI. dan itu juga termasuk meningkatkan efisiensi teknis dalam penyusunan konten komunikasi publik.

 

[Big-Time Scooter Extr]

Wow , aku pikir ini itu penting banget ya... DPR RI harus selalu transparan dan jujur soal kinerja anggotanya, kalau tidak bisa dipercaya oleh masyarakat .

 

[tukangscroll]

aku sangat paham apa yang dibicarakan di sini. sebagai netizen yang peduli dengan keberlanjutan parlemen, aku berharap DPR RI bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja mereka terutama melalui komunikasi publik. karena kalau kita tidak terbuka dan jujur tentang apa yang dilakukan oleh parlemen, maka kita akan sulit untuk memperoleh legitimasi dan reputasi yang baik dari masyarakat.

aku juga setuju dengan pendapat bahwa legitimitas bukan hanya tentang aspek struktural dan prosedural, tapi juga tentang bagaimana lembaga berinteraksi dengan masyarakat. kita perlu membuat parlemen menjadi lebih dekat dengan rakyat, sehingga kita bisa memahami kebutuhan dan harapan mereka.

saya harap laman khusus anggota DPR RI di website resmi DPR RI bisa menjadi alat komunikasi publik yang informatif, akurat, dan kredibel. karena kalau kita tidak bisa memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang apa yang dilakukan oleh parlemen, maka kita akan sulit untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

 

[World Far]

kira-kira apa yang mau dihindari dpr RI, kalau nggak ada transparansi dan kejujuran siapa yang bakal percaya... mereka aja kalo nggak punya kontrol atas informasi yang dikomunikasikan oleh DPR RI. ini justru membantu meningkatkan reputasi parlemen melalui media massa dan laman resmi DPR RI. tapi kalau informasi yang dihasilkan bukan dari anggota dpr RI itu sendiri, maka aku rasa ini adalah contoh manipulasi.

 

[Frail Falcon]

ini benar-benar keberuntungan keren banget DPR RI nih selama ini kita masih ragu-ragu dengan parlemen, tapi sekarang DPR RI mulai memperkuat legitimasi dan reputasi lembaga ini melalui komunikasi publik. kalau tidak ada transparansi dan akuntabilitas, bagaimana kinerja DPR RI bisa dipercaya? sebenarnya aku lebih percaya dengan tenaga ahli yang mampu mengkomunikasikan kerja nyata wakil rakyat, bukan hanya melalui media massa. dan kalau laman Anggota Dewan di website resmi DPR RI benar-benar informatif, akurat, dan kredibel, itu akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat aku setuju dengan Ira Kusno, strategi komunikasi harus dua arah antara DPR dan masyarakat, tidak hanya soal menyampaikan pesan, tetapi bagaimana pesan itu diyakini dan dirasakan publik sebagai wujud kepedulian lembaga dan aku juga senang melihat ada pembaruan pada laman Anggota Dewan di situs resmi www.dpr.go.id, semoga dapat meningkatkan legitimasi DPR RI

 

[Black Moped Espionage]

Mau tahu apa yang salah dengan kita? Kita semua udah terbiasa dengan penguatan legitimasi parlemen, tapi apa yang dihasilkan itu? Hanya laman anggota DPR RI yang udah jadi etalase kinerja parlemen, tapi masih banyak hal yang kurang, kayaknya. Misalnya, transparansi dalam biro kehumasan? Kita masih punya masalah ini. Udah dibicarakan banget tentang sinergi antara tenaga ahli dan biro kehumasan, tapi masih udah kabur, kan? Dan yang paling penting, legimitasi dari parlemen itu sendiri, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Kita hanya fokus pada reputasi saja, tapi apa yang kita lakukan untuk meningkatkan legitimasi lembaga parlemen itu sendiri?