Pemerintah Indonesia diminta meningkatkan perlindungan WNI di Venezuela setelah serangan AS. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan bahwa keselamatan WNI adalah prioritas utama. Beliau menyerukan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah kontingensi apabila situasi keamanan memburuk.
Sementara itu, Sukamta menolak segala bentuk normalisasi intervensi militer yang mengancam perdamaian dunia. Ia menegaskan bahwa penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat bukan hanya krisis bilateral, tetapi ancaman nyata terhadap prinsip kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional.
"Saat ini Venezuela menjadi target serangan militer AS. Kalau tidak dihentikan sekarang, akan ada peraturan baru yang berdampak pada Indonesia dan negara-negara lain," kata Sukamta.
Ia juga menyerukan pemerintah untuk konsisten dalam politik luar negeri bebas aktif, dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan multilateralisme. Beliau menolak praktik yang melemahkan kedaulatan negara dan merusak norma internasional.
"Diplomasi harus menjadi kekuatan besar dalam mengatasi konflik, bukan militer," kata Sukamta.
Sementara itu, Sukamta menolak segala bentuk normalisasi intervensi militer yang mengancam perdamaian dunia. Ia menegaskan bahwa penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat bukan hanya krisis bilateral, tetapi ancaman nyata terhadap prinsip kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional.
"Saat ini Venezuela menjadi target serangan militer AS. Kalau tidak dihentikan sekarang, akan ada peraturan baru yang berdampak pada Indonesia dan negara-negara lain," kata Sukamta.
Ia juga menyerukan pemerintah untuk konsisten dalam politik luar negeri bebas aktif, dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan multilateralisme. Beliau menolak praktik yang melemahkan kedaulatan negara dan merusak norma internasional.
"Diplomasi harus menjadi kekuatan besar dalam mengatasi konflik, bukan militer," kata Sukamta.