Mengintervensi Harga Beras? Pemerintah Harus Lebih Bijak
Pemerintah kembali menangani lonjakan harga beras, tetapi apakah pemerintah benar-benar mempertimbangkan dampaknya terhadap pedagang kecil? Walaupun pemerintah telah mengambil langkah untuk stabilisasi harga, namun seberapa "tangan besi" yang digunakan dalam intervensi tersebut masih menjadi pertanyaan.
Ikappi menilai bahwa pemerintah telah terlalu ekstrem dengan mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Mereka berharap pemerintah tidak hanya memikul beban kecil-kecilan tersebut.
Menurut Alex, wakil ketua komisi IV DPR RI, pemerintah memiliki instrumen untuk menstabilisasi harga beras kembali. Namun, bagaimana caranya pemerintah melakukan hal ini? Apakah dengan memberikan bantuan pangan atau subsidi kepada kelompok rentan?
Alex meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam mengatasi masalah harga beras. Dia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penopangan harga, tetapi juga memperbaiki distribusi dan sistem logistik produk beras.
Ditambahkan Alex, pemerintah harus menyederhanakan rantai distribusi sehingga pedagang tidak terbebani biaya pengiriman yang terlalu besar. Selain itu, sistem logistik juga harus disempurnakan agar penerima manfaat dari program subsidi dapat mendapatkan bantuan yang tepat.
Pemerintah tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga beras di pasaran, tetapi fokus pada memastikan kelompok rentan adalah pihak yang akan menjadi penerima manfaat dari program subsidi. Mereka juga harus menjamin bahwa stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton sehingga dapat membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir.
Dengan langkah komprehensif seperti ini, stabilisasi harga beras bisa dicapai tanpa menekan pedagang kecil yang tengah berjuang menafkahi keluarganya.
Pemerintah kembali menangani lonjakan harga beras, tetapi apakah pemerintah benar-benar mempertimbangkan dampaknya terhadap pedagang kecil? Walaupun pemerintah telah mengambil langkah untuk stabilisasi harga, namun seberapa "tangan besi" yang digunakan dalam intervensi tersebut masih menjadi pertanyaan.
Ikappi menilai bahwa pemerintah telah terlalu ekstrem dengan mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Mereka berharap pemerintah tidak hanya memikul beban kecil-kecilan tersebut.
Menurut Alex, wakil ketua komisi IV DPR RI, pemerintah memiliki instrumen untuk menstabilisasi harga beras kembali. Namun, bagaimana caranya pemerintah melakukan hal ini? Apakah dengan memberikan bantuan pangan atau subsidi kepada kelompok rentan?
Alex meminta pemerintah untuk lebih bijak dalam mengatasi masalah harga beras. Dia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penopangan harga, tetapi juga memperbaiki distribusi dan sistem logistik produk beras.
Ditambahkan Alex, pemerintah harus menyederhanakan rantai distribusi sehingga pedagang tidak terbebani biaya pengiriman yang terlalu besar. Selain itu, sistem logistik juga harus disempurnakan agar penerima manfaat dari program subsidi dapat mendapatkan bantuan yang tepat.
Pemerintah tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga beras di pasaran, tetapi fokus pada memastikan kelompok rentan adalah pihak yang akan menjadi penerima manfaat dari program subsidi. Mereka juga harus menjamin bahwa stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton sehingga dapat membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir.
Dengan langkah komprehensif seperti ini, stabilisasi harga beras bisa dicapai tanpa menekan pedagang kecil yang tengah berjuang menafkahi keluarganya.