Kebijakan perpanjangan waktu penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 hingga 31 Januari 2026, dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional. Beras menjadi komoditas utama yang mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat.
Anggota DPR RI Komisi IV, Eko Wahyudi, menegaskan bahwa perpanjangan penyaluran beras SPHP mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Ia mengatakan bahwa momentum pergantian tahun kerap diiringi kenaikan harga akibat gangguan distribusi dan meningkatnya permintaan.
Menurut Eko, perpanjangan SPHP ini penting untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar. Ia menilai kebijakan SPHP harus dijalankan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Eko juga mengingatkan bahwa keterlambatan distribusi dapat mengurangi efektivitas stabilisasi harga. Ia mendorong Bulog dan instansi terkait untuk memaksimalkan sisa target penyaluran SPHP 2025 selama periode perpanjangan ini.
Lebih lanjut, Eko menilai perpanjangan SPHP memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan harga beras yang lebih terkendali, beban pengeluaran rumah tangga dapat ditekan, sekaligus membantu pemerintah menjaga inflasi pangan.
Namun, Eko juga mengingatkan agar kebijakan ini tetap memperhatikan kepentingan petani. Ia menilai stabilisasi harga di tingkat konsumen tidak boleh merugikan harga gabah di tingkat produsen.
Eko Wahyudi mengatakan bahwa SPHP tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal jangka panjang. Ia mendorong pemerintah untuk terus memperkuat produksi pangan nasional, memperbaiki tata kelola cadangan beras, serta membenahi sistem distribusi.
Dengan perpanjangan SPHP, pemerintah dapat menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Ia menilai bahwa kebijakan ini memiliki dampak positif langsung bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.
Anggota DPR RI Komisi IV, Eko Wahyudi, menegaskan bahwa perpanjangan penyaluran beras SPHP mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Ia mengatakan bahwa momentum pergantian tahun kerap diiringi kenaikan harga akibat gangguan distribusi dan meningkatnya permintaan.
Menurut Eko, perpanjangan SPHP ini penting untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar. Ia menilai kebijakan SPHP harus dijalankan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Eko juga mengingatkan bahwa keterlambatan distribusi dapat mengurangi efektivitas stabilisasi harga. Ia mendorong Bulog dan instansi terkait untuk memaksimalkan sisa target penyaluran SPHP 2025 selama periode perpanjangan ini.
Lebih lanjut, Eko menilai perpanjangan SPHP memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan harga beras yang lebih terkendali, beban pengeluaran rumah tangga dapat ditekan, sekaligus membantu pemerintah menjaga inflasi pangan.
Namun, Eko juga mengingatkan agar kebijakan ini tetap memperhatikan kepentingan petani. Ia menilai stabilisasi harga di tingkat konsumen tidak boleh merugikan harga gabah di tingkat produsen.
Eko Wahyudi mengatakan bahwa SPHP tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal jangka panjang. Ia mendorong pemerintah untuk terus memperkuat produksi pangan nasional, memperbaiki tata kelola cadangan beras, serta membenahi sistem distribusi.
Dengan perpanjangan SPHP, pemerintah dapat menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Ia menilai bahwa kebijakan ini memiliki dampak positif langsung bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.