Pemerintah menantang praktik mutasiASN (pegawai negeri) yang dilakukan secara tidak berdasarkan prosedur di Papua, menyebabkan kekhawatiran masyarakat dan pariwisata.
Dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (MENPAM) Bambang Wurayogi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pembentukan tim koalisi khusus untuk mengatasi masalah ini. Menurut Kepala Umum Pusat DPD RI, Arief Suryadarma, tim tersebut akan membantu menyelesaikan masalah mutasi ASN yang berpotensi merusak keseluruhan sistem perangkat daerah di Papua.
"Masyarakat dan pariwisata khawatir dengan praktik ini," kata Arief. "Maka dari itu, kami mengajukan permintaan untuk pembentukan tim koalisi khusus untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat."
Sementara itu, MENPAM Bambang Wurayogi menyatakan bahwa pemerintah sudah memutuskan untuk membuka jalan solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. "Kami akan bekerja sama dengan DPD dan berbagai stakeholders untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat dan efektif," ujarnya.
Namun, masih banyak yang tidak jelas tentang kebijakan mutasi ASN di Papua. Pemerintah harus segera memberikan klarifikasi tentang apa saja yang akan dilakukan dalam memperbaiki sistem ini.
Dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (MENPAM) Bambang Wurayogi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pembentukan tim koalisi khusus untuk mengatasi masalah ini. Menurut Kepala Umum Pusat DPD RI, Arief Suryadarma, tim tersebut akan membantu menyelesaikan masalah mutasi ASN yang berpotensi merusak keseluruhan sistem perangkat daerah di Papua.
"Masyarakat dan pariwisata khawatir dengan praktik ini," kata Arief. "Maka dari itu, kami mengajukan permintaan untuk pembentukan tim koalisi khusus untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat."
Sementara itu, MENPAM Bambang Wurayogi menyatakan bahwa pemerintah sudah memutuskan untuk membuka jalan solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. "Kami akan bekerja sama dengan DPD dan berbagai stakeholders untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat dan efektif," ujarnya.
Namun, masih banyak yang tidak jelas tentang kebijakan mutasi ASN di Papua. Pemerintah harus segera memberikan klarifikasi tentang apa saja yang akan dilakukan dalam memperbaiki sistem ini.