Presiden RI Prabowo Subianto menuntut Kementerian Kesehatan membangun 66 rumah sakit berstandar baik di seluruh daerah Indonesia. Presiden ini meminta kualitas yang sama seperti di Solo Tecknopark, Jawa Tengah. DPD RI Ketua Komite III mengapresiasi langkah presiden tersebut.
"DPD RI setuju dengan keputusan Presiden untuk pembangunan 66 rumah sakit canggih setara RS KEI di Surakarta. Kita tahu RS KEI memiliki peralatan canggih khusus melayani penyakit jantung," kata Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI.
Namun, dia juga menegaskan pentingnya pembangunan rumah sakit canggih di wilayah timur Indonesia, termasuk Papua. "Masyarakat di wilayah timur seperti Papua harus memiliki rujukan RS jantung terbaik tanpa perlu keluar Papua atau bahkan ke luar negeri," kata Filep.
Papua memiliki prevalensi jantung tinggi tertinggi kedua secara nasional, yaitu 1,65%. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hal ini menyebabkan kematian karena terlambat didiagnosis. Oleh karena itu, perlu fasilitas memadai untuk mencegah penyakit jantung tersebut.
Filep juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah kewajiban negara. "Kasus kematian ibu hamil dan anak yang dikandungnya di Sentani, Jayapura harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah serius benahi layanan kesehatan."
"DPD RI setuju dengan keputusan Presiden untuk pembangunan 66 rumah sakit canggih setara RS KEI di Surakarta. Kita tahu RS KEI memiliki peralatan canggih khusus melayani penyakit jantung," kata Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI.
Namun, dia juga menegaskan pentingnya pembangunan rumah sakit canggih di wilayah timur Indonesia, termasuk Papua. "Masyarakat di wilayah timur seperti Papua harus memiliki rujukan RS jantung terbaik tanpa perlu keluar Papua atau bahkan ke luar negeri," kata Filep.
Papua memiliki prevalensi jantung tinggi tertinggi kedua secara nasional, yaitu 1,65%. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hal ini menyebabkan kematian karena terlambat didiagnosis. Oleh karena itu, perlu fasilitas memadai untuk mencegah penyakit jantung tersebut.
Filep juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah kewajiban negara. "Kasus kematian ibu hamil dan anak yang dikandungnya di Sentani, Jayapura harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah serius benahi layanan kesehatan."