Kurangnya Transparansi Operasional BPI Danantara
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Muwardi, menilai bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) justru memboroskan anggaran karena biaya untuk satu unit korporat sekretariat mencapai sekitar Rp300 miliar. Padahal, terdapat belasan unit di dalam tubuh Dana Kekayaan Negara (Sovereign Wealth Fund) Indonesia tersebut.
Ahmad menjelaskan bahwa BPI Danantara dibentuk untuk meningkatkan nilai aset strategis negara serta berkontribusi pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, kondisi yang dihadapi hingga saat ini tidak mencerminkan tujuan tersebut.
"Justru memulai langkahnya dengan pemborosan administrasi yang luar biasa dan belum memberikan satu pun return bagi daerah, bahkan kerjanya sangat lambat melebihi birokrasi," kata dia.
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Muwardi, menilai bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) justru memboroskan anggaran karena biaya untuk satu unit korporat sekretariat mencapai sekitar Rp300 miliar. Padahal, terdapat belasan unit di dalam tubuh Dana Kekayaan Negara (Sovereign Wealth Fund) Indonesia tersebut.
Ahmad menjelaskan bahwa BPI Danantara dibentuk untuk meningkatkan nilai aset strategis negara serta berkontribusi pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, kondisi yang dihadapi hingga saat ini tidak mencerminkan tujuan tersebut.
"Justru memulai langkahnya dengan pemborosan administrasi yang luar biasa dan belum memberikan satu pun return bagi daerah, bahkan kerjanya sangat lambat melebihi birokrasi," kata dia.