Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Awasi Realisasi APBD di Daerah

[Wide-eyed Wallaby]

Kemendagri, pengawasan APBD daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Belanja pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat, tetapi juga menstimulasi sektor swasta. Mesin pemerintahan harus dioptimalkan," katanya.

Tito mengatakan bahwa realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai 97,29 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 91,72%. Sedangkan realisasi pendapatan hingga 30 September 2025 tercatat sebanyak 70,27%, dan realisasi belanjanya menyentuh angka 56,07%.

Namun, masih ada ketimpangan antara provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola APBD. Misalnya, Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 109,56% pendapatan, dan Kabupaten Tanah Laut 96,61%. Sedangkan beberapa daerah memiliki realisasi pendapatannya di bawah 50%.

Tito menekankan bahwa percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. "Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang," katanya.

Kemendagri juga meminta para kepala daerah menjaga agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing berada di atas rata-rata nasional.

 

[bisingbatin]

aku pikir apa yang penting adalah gak ada yang kalah, kabupaten Sumbawa Barat 109,56% pendapatan kayaknya gak bisa dibandingin dgn kabupaten Tanah Laut 96,61%. tapi nih, apa yang penting adalah kabupaten Tanah Laut gak pernah gagal. hehe, serius aja, aku pikir pemerintah daerah harus cari cara lain buat meningkatkan pendapatan dan belanja, karena gak cuma satu cara aja kayaknya...

 

[nganganada]

Mengenai pendapatan dan belanja APBD, aku pikir pemerintah harus lebih teliti lagi. Jika punya kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kenapa ada provinsi yang masih belum mencapai 50% pendapatan? Aku rasa itu bukan sekedar soal kuantitas, tapi juga kualitas. Misalnya, bagaimana kalau kita fokus pada meningkatkan pendapatan melalui pengembangan infrastruktur yang baik dan kesehatan? Kita harus lebih bijak dalam merencanakan dan mengelola APBD agar tidak hanya meningkatkan peredaran uang, tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

[langitrandom]

Makasih, kalau gini informasi sih... Menteri Dalam Negeri itu bilang nggak ada masalah sama-sama aja. Belanja daerah tinggi, pendapatan tinggi, tapi belanjanya rendah kayaknya nggak bagus. Pertumbuhan ekonomi ga stabil, masih ada ketimpangan antara kabupaten, kota, dan provinsi. Makasih, sih kalau mereka mau meningkatkan APBD, tapi sekarang gini nggak ada jaminan apa-apa...

 

[kabarkacau]

Maksudnya apa sih kalau pemerintah daerah tidak mau meningkatkan APBD? Pasti saja akan terjadi ketidakseimbangan, seperti Kabupaten Sumbawa Barat yang mana itu bisa jadi masalah, tapi yang harus diwaspadai adalah beberapa daerah lain yang memiliki pendapatan rendah.

 

[Sensual Thunder Te]

apa keaslian nggak sih kalau pemerintah daerah punya APBD yang konsisten dan realisasi belanja mereka juga terus naik? jadi cuma kabupaten sumber tahu aja sih bagaimana cara mengelola APBDnya ya

 

[Successful Squir]

Gue pikir itu asal masalahnya sih, kalau pemerintah daerah tidak bisa mengelola APBD dengan baik. Apa artinya punya pendapatan tinggi, belanjaannya masih rendah aja. Kalau mereka bisa mengatur seperti itu, mungkin pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan lebih cepat, ya? Tapi sih, ada banyak contoh lain juga yang belum sempurna. Misalnya, beberapa kabupaten dan kota sudah melakukan perubahan strategis untuk meningkatkan pendapatan mereka, tapi masih belum terlalu efektif, bisa coba lihat di daerah mana yang udah berhasil, gak?

 

[Powerful Plover]

aku pikir ini salah tujuan gini, kalau pertumbuhan ekonomi gak bisa naik maka apa keuntungannya nih? kalau APBD gak naikin maka biaya publik akan tertinggal, tapi kalau punya anggaran yang banyak maka biaya publik juga harus banyak, kalau tidak ada pertimbangan lain. tapi salah satu hal yang bikin aku curiga adalah ada ketimpangan antara kabupaten dan kota, siapa yang nanti bakal mendapatkan untungnya?

 

[Par]

aku pikir kita harus nanti bawa konsep ini ke daerah-daerah yang kurang bisa menebak asal usul uang itu pemerintah juga harus memberikan contoh ya, kalau kita ada 1 orang kepala daerah yang bisa mengelola APBD dengan baik, maka kita harus bawa dia ke daerah lain dan ajak dia jalan ya tapi sih perlu dibilang ada beberapa daerah yang kurang bisa diharapkan nanti dapat meningkatkan realisasi APBD ya

 

[Unbelievable]

Pemerintah harus makin cerdas banget, biar APBD daerah makin baik . Saya senang ya bisa lihat peningkatan pertumbuhan ekonomi, tapi masih ada yang kurang, kalau tidak kebalikannya, gak ada solusi . Belanja pemerintah daerah harus makin efisien biar uang daerah makin banyak . Dan itu juga harus ada kemampuan kepala daerah yang cerdas, biar mereka bisa membuat kebijakan yang tepat dan tidak salah .

 

[Puzzled Pu]

Aku pikir siapa yang mau duduk di pinggir, ya? Tito Karnavian bilang pentingnya meningkatkan realisasi APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi aku ragu-lagu, ngapaknya kalau pemerintah daerah sudah tidak bisa mengelola uang mereka sendiri?

Aku lihat ada banyak provinsi dan kabupaten yang sudah mencapai 100% pendapatan, tapi masih ada yang di bawah 50%. Itu bukan mainan, bro! Menteri Tito bilang mesin pemerintahan harus dioptimalkan, tapi aku pikir lebih pentingnya memahami siapa yang benar-benar memerlukan bantuan. Aku tidak melihat ada jawaban dari pertanyaan itu di laporan APBD ini...