DJP Hormati Proses Hukum KPK yang OTT Pegawai Pajak Jakut

DJP Menghormati Proses Penanganan Kasus Pajak yang Melibatkan 8 Orang. KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pajak Jakarta Utara, kemudian menemukan kasus pajak yang melibatkan delapan orang dan uang ratusan juta rupiah serta valuta asing.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengatakan bahwa DJP menghormati proses penanganan perkara yang sedang berlangsung dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. "Saat ini proses penanganan perkara masih berlangsung dan menjadi kewenangan KPK", kata Rosmauli melalui pesan singkat.

Rosmauli mengatakan bahwa DJP berkomitmen terhadap integritas, akuntabilitas, dan tidak menoleransi bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran kode etik. "DJP juga mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan," tutur Rosmauli.

KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pajak Jakarta Utara kemarin. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan bahwa ada delapan orang yang terjaring OTT tersebut. "Benar, pegawai pajak kantor wilayah Jakarta Utara," kata Fitroh. Hingga saat ini diketahui ada uang ratusan juta rupiah serta valuta asing yang ditemukan.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo membenarkan terjadinya OTT di wilayah Jakarta Utara yang melibatkan delapan orang tersebut. Setelah terjaring OTT, kedelapan orang tersebut lantas dibawa ke Gedung Merah Putih KPK guna menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik KPK.
 
Cerita ini pasti bikin kita penasaran banget, tapi apa yang terjadi di balik kasus ini? Apakah korupsi benar-benar berlalu-lalang seperti ini? DJP yang menghormati proses penanganan perkara ini kayaknya sudah ngambil langkah yang tepat. Tapi kita harus nanti tahu siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini dan sebenarnya apa yang terjadi.
 
Luar biasa aja sih nih... 8 orang pegawai pajak yang bisa jadi korup dengan uang ratusan juta rupiah dan valuta asing. Sepertinya mereka punya banyak waktu untuk mencari cara "menyesuaikan" pajak. Apalagi karena ada asas praduga tak bersalah, kayaknya tidak ada tekanan untuk berbicara. Saya rasa ini sudah menjadi pola yang terus berkepanjangan.
 
Gue pikir itu kayaknya serius banget aja kasus pajak yang melibatkan delapan orang, nggak ada yang bisa dipandang ringan-tinggal. DJP dan KPK pasti nggak mau biarkan hal ini terjadi lagi, kalau tidak berarti mereka akan jadi contoh bagaimana cara melakukan korupsi. Rosmauli juga bikin kejutan banget dengan kata-katanya tentang integritas dan akuntabilitas, itu kayaknya penting banget untuk dijalankan.
 
Maksudnya apa sih? DJP menghormati proses penanganan perkara yang sedang berlangsung, tapi kemudian melompat tangan sendiri dengan mengatakan tidak ada korupsi? 😂 Maksudnya benar-benar ada uang ratusan juta rupiah dan valuta asing di Kantor Pajak Jakarta Utara? Tapi kalau benar, kenapa DJP tidak melaporkan hal ini dulu? 🤔 Apakah karena takut dikalahkan oleh KPK? 😳

Dan saya pikir, proses penanganan perkara yang sedang berlangsung itu masih belum jelas sih. Tapi kalau benar ada delapan orang yang terjaring OTT, maka kenapa mereka tidak dibawa ke Pengadilan? 🤔 Maksudnya apa, KPK hanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) saja tanpa ada penindakan hukum yang lebih serius? 🚫
 
Aku pikir ini kasus yang serius banget! Siapa tau ada korupsi di dalam sistem pajak ya? Aku senang lihat DJP dan KPK bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, tapi aku harap prosesnya cepat selesai nih. Aku rasa korupsi itu seperti gigitan kuda, bisa sangat berbahaya kalau tidak dihentikan. Aku juga senang melihat ada valuta asing yang ditemukan, mungkin ini bisa menjadi bukti bahwa ada korupsi yang terjadi di dalam sistem pajak.
 
gak sabar nonton kasus ini 🤔
berdasarkan apa yang dibaca, kasus pajak ini terlalu serius, siapa yg salah pasti akan dihukum... tapi, jangan lupa pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik KPK juga penting nih 💯
dalam situasi seperti ini, kpk harusnya juga mempertimbangkan apakah ada bentuk korupsi atau tidak... siapa tahu ada yang salah, tetapi masih harus adil ya 🤞
 
kembali
Top