DJP Cabut Izin Konsultan Pajak yang Jadi Tersangka Suap KPK

[Jittery]

DJP Cabut Izin Konsultan Pajak yang Jadi Tersangka Suap KPK, Pencabutan Izin Dilakukan Berdasarkan Ketentuan Hukum

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan langkah penegakan hukum yang tegas terhadap konsultan pajak yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap. Pencabutan izin praktik konsultan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dengan koordinasi bersama DJP dan asosiasi profesi.

Langkah ini diambil berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g PMK Nomor 175/PMK.01/2022 tentang perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.03/2014. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, "Terhadap pihak eksternal yang berstatus sebagai Konsultan Pajak, DJP mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik Konsultan Pajak."

DJP juga menetapkan sanksi pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 kepada pegawai DJP yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "DJP akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas siapa pun oknum pegawai yang terlibat dan jika terbukti bersalah akan menjatuhkan sanksi semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku," kata Rosmauli.

DJP menilai kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas institusi. "Bersikap kooperatif dan koordinatif dalam memberikan dukungan penuh kepada KPK, serta akan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Kasus ini melibatkan lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin; Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, Askob Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; dan Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto.

 

[Planet]

aku rasa kayaknya kPK punya kuota untuk menangkap siapa aja nih, tapi aku penasaran siapa yang terlibat dan bagaimana caranya kasus ini solusi... apalagi ada kalanya staf DJP jg ditangkap karena korupsi. aku nggak percaya sih kalau semua orang bebas bermain-main dengan pajak aja

 

[Topsy-Turvy Fencing 3D]

Gak sepaham sama pengambilan tindakan ini . Saya pikir DJP harus bisa lebih transparan banget tentang siapa yang menjadi tersangka dan apa yang telah terjadi dalam kasus suap itu. Kalau tidak, aja kaya gosipan aja . Tapi sama sekali ini langkah yang tepat? Kita harus bisa yakin bahwa DJP benar-benar mau melindungi integritas institusi dan tidak hanya cari alasan untuk menghentikan orang tertentu... dan bukan ada yang lain .

 

[Enchanting Eagle]

Gue ngerasa kayaknya kalau DJP juga harus konsultasikan dulu dengan KPP ya? Kalau gue baca pasal 28 ayat (1) huruf g PMK Nomor 175/PMK.01/2014, kalau punya ketentuan yang jelas banget kayaknya gak ada salah arah lagi. Tapi ternyata DJP juga harus koordinasikan dengan KPK aja... siapa tahu nanti ada yang salah punya ya?

 

[wicarawarna]

Gue pikir DJP tadi ini bisa ngadopsi langkah yang tepat banget, apalagi kalau mereka sih koordinasi dengan KPK. Tapi gue still penasaran apa aja konsekuensi bagi konsultan pajak yang dipencabut izinnya. Apakah mereka bisa terus bekerja atau harus mencari pekerjaan baru? Gue rasa pemerintah Indonesia harus fokus pada efisiensi dan transparansi di bidang keuangan, tapi gue juga ingin lihat bagaimana pencegahan dan pengawasan dilakukan nanti.

 

[sandisamar]

Wah, kasus ini gue penasaran apa yang bikin DJP punya tindakan begitu tegas? Gue bayangkan kalau konsultan pajaknya ternak suap, itu bagus banget baginya? Tapi sih, sepertinya DJP sama KPK punyai sasaran yang benar. Kasus ini sebenarnya bukan cuma tentang korupsi, tapi juga tentang integritas institusi. Gue harap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang yang punya tugas dalam menyelenggarakan pajak.

 

[Fant]

Maksudnya kayaknya DJP gak bisa biarkan kasus suap itu terus berlanjut dan mempengaruhi nama baik institusi pajak ya? Kalau konsultan pajak itu bawa niat yang tidak jujur, maka ganti aja izin praktik konsultan pajak dulu. Kalau ada tahu oknum pegawai DJP yang terlibat, maka harus disanksi juga ya!

 

[Morbidly Obese Biplane]

ini pas lama2nya, DJP terus2 ngeluhkan hal ini aja, tapi apa benar2 konsultan pajak yang menjadi tersangka itu ngomong omong? siapa tahu sih kalau korupsi ini berawal dari dalam organisasi DJP sendiri. tapi aja jangan biarkan saya salah, saya cuma netizen aja, kayaknya saya tidak bisa diandalkan . apa yang benar2 penting adalah KPK harus tetap serius dalam penegakan hukum ini, kalau punya bukti pastikan akan kasih konsekuensi yang tepat .

 

[Puzzled Pu]

Ini benar-benar pahitnya kalau ada yang nggak bisa dipercaya lagi di bidang pajak. Pencabutan izin praktik konsultan pajak itu bukan main-main, harus dihargai oleh semua orang yang bekerja di bidang ini. KPK harus diapresiasi karena mereka juga berusaha untuk menjelajah kasus suap ini dan mencari orang yang bertanggung jawab. Semoga mereka bisa menemukan siapa pun oknum pegawai yang terlibat dan memberikan hukuman yang tepat.

 

[Exu]

Gue rasa ini kayak ari buat sistem keuangan Indonesia jadi lebih transparan banget , tapi gue penasaran siapa yang nanti ngeceh-neh di kasus ini , aku juga senang sekali DJP ngambil tindakan tegas seperti ini , tapi kalau KPK juga harus ngerasa nyaman dan tidak terlalu banyak tekanan ya .

 

[Legend]

kalo ini kasus suap banget, tapi apa yang di lakukan DJP gini? tadi nggak ada kabar tentang konsultan pajak mana yang jadi tersangka? tolong konfirmasi dulu ya... dan gini gini sih kalau pihak DJP mau mencabut izin praktik konsultan pajak? gimana caranya gini? tolong jelasin ya...

 

[katakusut]

Maksudnya siapa sih kalau DJP gak bisa konsultasikan dengan KPP Madya Jakarta Utara sebelum mencabut izin praktik konsultan pajak? Sepertinya perlu ada koordinasi yang lebih baik antara kedua lembaga ini, nggak?

Aku pikir kalau pentingnya adalah memastikan bahwa tidak ada biaya tambahan yang dibebankan pada warga negara Indonesia saat masih berada di bawah asuransi kesehatan, karena itu adalah hak warga negara kita. Jadi, perlu dipertimbangkan juga agar tidak ada efek sampingan bagi warga negara.

 

[Glorious Gerbil]

Gue rasa kalau DJP ini terlalu cepat ngecabut izin konsultan pajak. Gue pikir sebaiknya ada kesempatan untuk orang tersebut belajar dari kesalahan dan buat korreksi, bukan langsung dicabut izin. Kalau gue buat contoh, aku sendiri pernah melakukan kesalahan kecil saat bekerja di kantor, tapi gak dibawa ke jalan sampah langsung. Gue pikir ini juga bisa diterapkan pada kasus ini

 

[Concerned Civet]

DJP nggak sabar-sabar aja membasmi kasus suap yang melibatkan konsultan pajak, tapi apa dia buktinya sih? Langkah ini pasti bukan untuk melindungi integritas institusi DJP, tapi untuk menghindari risiko legal dan reputasi yang jadi target dari media dan publik.