DJP Cabut Izin Konsultan Pajak yang Jadi Tersangka Suap KPK

L

Lovely Lyrebi

DJP Cabut Izin Konsultan Pajak yang Jadi Tersangka Suap KPK, Warga Pajak Mengeluh: "Tidak Ada Keadilan"

Pemerintah telah mengambil langkah tegas dalam menangani kasus dugaan suap di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan lembaga terkait, mendukung pencabutan izin praktik Konsultan Pajak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, langkah ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g PMK Nomor 175/PMK.01/2022 tentang perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.03/2014.

"DJP mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik Konsultan Pajak," kata Rosmauli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, terhadap pegawai DJP yang telah ditetapkan sebagai tersangka diberikan sanksi pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023.

DJP menilai kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas institusi. "Tidak akan menoleransi praktik korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun," kata Rosmauli.

DJP juga mengakui bahwa kasus ini merupakan peluang untuk meningkatkan integritas institusi. "Bersikap kooperatif dan koordinatif dalam memberikan dukungan penuh kepada KPK, serta akan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Kasus ini juga telah menimbulkan kekecewaan di kalangan warga pajak. "Tidak ada keadilan, kita sudah membayar pajak yang benar-benar," kata seorang warga pajak yang tidak ingin digarisbawahi.

Pemerintah telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin; Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, Askob Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin, dan Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto.

Kelima tersangka tersebut ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 11 hingga 30 Januari 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
 
Ooohhh, aku rasa kasus ini memang sangat menyesal banget ya... kalau orang itu terlibat dalam suap, itu tidak adil sama sekali... bayangkan betapa frustrasinya warga pajak yang harus membayar pajak dengan benar-benar, tapi ada orang lain yang malah mencuri uang negara... 🤕💔
 
ini kasusnya benar-benar bikin jijik banget 🤢 apalagi warga pajak yang kena terkena dampaknya kayaknya udh sangat kecewa ya... tapi pemerintah tampang sudah ambil tindakan yang serius juga, ini bukan cuma sekedar urusan korupsi aja, tapi juga tentang integritas institusi dan seperti apa gini...
 
aku bilang, kalau punya konsultan pajak siapa aja yang nanti ngerasa salah? siapa aja yang nanti harus dibayar duit ganda karena korupsi. tapi sekarang DJP yang terlibat langsung ngerasa salah juga, kayaknya sama-sama. tapi yang paling parah adalah warga pajak yang harus menanggung biaya semua ini. kalau kamu bayar pajak yang benar-benar, kenapa kamu harus merasa tidak adil? aku pikir ini kasusnya salah dari awal.
 
Gak bisa ngerti kenapa gini, pemerintah langsung nempel dengan KPK, tapi kalau warga pajak juga merasa tidak adil, apa artinya? Kita harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, bukan? 🤔

Sekarang ini, gak bisa nyaman lagi karena ada dugaan suap di lingkungan KPP. Guna apa penegakan hukum yang ketat ini? Mau memperkuat reputasi KPK saja? 🚫
 
Kalau kayak gini lagi ngerusak percaya orang Indonesia. Dulu kalinya siapa saja jujur, kini lagi ada yang korup. Saya paham DPR harus buat kebijakan yang tepat tapi ini kasusnya terlalu serius. Saya rasa DJP dan KPK harus bekerja sama lebih baik agar geng suap tidak bisa bergerak-gerak. Saya ingat saat-saat di masa lalu, kita semua sangat percaya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang resmi. Sekarang ini terus terjadi kasus-kasus korupsi, saya rasa perlu ada perubahan besar dalam sistem ini.
 
Pernah pikir kalau KPP tidak bisa dipercaya lagi setelah kasus ini? Masih banyak warga pajak yang merasa kesal dan tidak adil, tapi aneh juga nih, kenapa gampangnya DJP langsung mencabut izin praktik konsultan pajak yang terlibat dalam suap. Tapi mungkin ini semua untuk membuktikan bahwa pemerintah benar-benar mau menangani kasus korupsi dan tidak ingin membiarkan praktik korupsi ini terus berlanjut 🤔
 
Maksudnya apa sih kalau konsultan pajak itu bisa suap-siap aja dengan izin yang udah di- cancel kan? Nanti keadilan gini gini aja? Kalau dia yang korup ini udah punya izin, maka apa yang salahnya dulu? Gak ada yang mau tanggung jawab, gak ada yang mau bertanggung jawab. Kita harus terus memantau dan mengawasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan 😒
 
ini kasusnya kaya banget... salah satu tersangka di antaranya itu adalah orang yang suah jadi Konsultan Pajak. apa dia buat sendiri kasus ini atau ada yang lain yang berdampubung dengan dia? tapi apa yang pasti adalah, pemerintah harus menangani hal ini dengan hati-hati.
 
aku pikir kasus ini memang perlu ditegakkan tegas tapi juga harus ada langkah-langkah yang lebih matang lagi untuk mencegah hal seperti ini terjadi kembali, tapi apa sih yang bisa kita lakukan buat warga pajak yang sudah kecewa? aku rasa pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana langkah ini dilakukan dan mengapa ada keputusan seperti ini.
 
ini kasusnya lagi keterlibatan korupsi di lingkungan pajak ya. kalau gampangnya ada konsultan yang suap dan semua ini terjadi karena tidak adanya transparansi. warga pajak seperti apa yang punya keadilan? mereka hanya ingin membayar pajak tanpa harus diperas atau korup sih. DJP jangan lupa untuk meningkatkan integritasnya, bukan hanya mengambil tindakan-tindakan yang keras aja
 
ini kabar gembira, pemerintah sudah ambil tindakan tegas menangani kasus korupsi di DJP... tapi apa yang dibawa, aja keadilan? warga pajak seperti kayaknya udah jemu banget sama proses ini. mereka membayar pajak yang benar-benar, tapi masih harus menghadapi hal-hal ini... kalau gak ada perubahan, aja terus begitu 🤔👎
 
apa sih yang bikin kasus ini begitu panas? tapi nggak ada bukti nyata kan? aku pikir keadilan harus ada dari hasil penegakan hukum yang tepat, bukan cuma mencabut izin saja
 
Saya rasa kalau pemerintah mau tegas, itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli dengan integritas negara. Jangan sabar sekali kasus ini jadi kesempatan bagi kita semua untuk belajar dari kejadian tersebut 💡 Tapi sih, warga pajak yang mengeluh tidak ada keadilan... itu juga bukan main-main lagi 😕. Kami harus berharap bahwa penegakan hukum ini bisa memberikan contoh bagi orang lain di kalangan pegawai negara untuk selalu berperilaku jujur dan transparan dalam pekerjaannya 💯.
 
Gue pikir cara ini nggak tepat banget! DJP langsung mencabut izin Konsultan Pajak yang jadi tersangka suap, tapi apa kaya? Warga pajak seperti gue masih harus khawatir dan kecewa kan kena denda, gak ada kesempatan untuk memahami apa yang terjadi. DJP jangan malah membuat pihaknya semakin tidak percaya.
 
Wahhh... aku masih kaget kalau kasus ini bisa jadi skandal seperti ini! Pajak tidak perlu dipaksakan lagi sih, kalau gini kayaknya tidak adil juga kan? 🤔 Apalagi ada sanksi yang diberikan kepada pegawai DJP yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya masih bingung apa yang harus dilakukan di sini...
 
Kalau buka dulu aja siapa yang berani melanggar kode etik profesi ya? DJP harusnya sudah teliti sebelum membagikan izin praktik Konsultan Pajak. Sementara warga pajak di sini harus menanggung beban karena suap korupsi, ini tidak adil sama sekali.

Aku pikir Kasus ini juga harus dibawa ke pengadilan, agar bisa ada hasil dan tidak hanya berdiam diri. Semua warga pajak yang telah membayar pajak yang benar-benar tidak perlu khawatir akan dikenakan sanksi sama sekali.
 
🙄 Ini lagi kasus korupsi di pemerintahan... tapi apakah ini sudah cukup untuk mengenalkan kepada rakyat? Tapi sekarang DJP juga jadi tersangka, apa artinya sih? 🤔 Kemudian ada pasal yang digunakan untuk mencabut izin praktik Konsultan Pajak, tapi apakah itu benar-benar adil atau tidak? Kalau memang benar, mengapa tidak semua yang terlibat di kasus ini mendapat sanksi yang sama? 🤷‍♂️
 
Wah kalau kasus ini benar-benar terjadi di sekolah kita ya.. kalau ada kasus suap di sekolah, semua orang yang terlibat pasti akan dipukul kesal. tapi ini benar-benar kasus korupsi yang berat banget, harusnya sipekan kantor pelayanan pajak itu ditegangi aja siapa tahu. tapi kalau ada kesalahpahaman atau kesalahan sederhana, pasti akan dipukul kesal ya..
 
Gini kayaknya. Pencabutan izin praktik Konsultan Pajak yang masuk dalam kasus suap itu wajib ada. tapi apa artinya aja kalau gak ada konsekuensi yang sebenarnya? Kalau pegawai DJP diberhentian sementara, itu pun tidak ada artinya. Kita butuh transparansi dan keadilan yang jelas dari pemerintah. Jangan cuma bilang 'tidak akan menoleransi praktik korupsi' tapi tadi kalinya juga terjadi seperti ini.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top