DJP Cabut Izin Konsultan Pajak yang Jadi Tersangka Suap KPK

[Real Rattles]

Kemarin, pengacara dari Konsultan Pajak yang terlibat dalam kasus suap di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, kabar baik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung pengambilalihan izin praktik konsultan pajak ini. Sebagai bukti, DJP meminta koordinasi dengan asosiasi profesi dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan untuk mencabut izin praktik konsultan yang berstatus sebagai Konsultan Pajak.

Menurut sumber di dalam Direktorat Jenderal, langkah ini digunakan mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf g PMK Nomor 175/PMK.01/2022 tentang perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.03/2014. Ketika itu, DJP memang menegosiasikan dengan asosiasi profesi dan Direktorat Jenderal untuk mencabut izin praktik konsultan pajak yang berstatus sebagai Konsultan Pajak.

Menurut pengacara dari Konsultan Pajak yang terlibat dalam kasus suap ini, DJP mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik konsultan pajak. Djpa menilai kasus ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas institusi.

Kemarin, Kementerian Keuangan meminta koordinasi dengan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan untuk mencabut izin praktik konsultan pajak yang berstatus sebagai Konsultan Pajak. Djpa juga menegaskan bahwa tidak akan menoleransi praktik korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun.

Kemarin, DJP dan asosiasi profesi telah meminta koordinasi untuk mencabut izin praktik konsultan pajak yang berstatus sebagai Konsultan Pajak. Djpa juga menegaskan bahwa tidak akan menoleransi praktik korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun.

Kemarin, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan telah meminta koordinasi dengan DJP untuk mencabut izin praktik konsultan pajak yang berstatus sebagai Konsultan Pajak. Djpa juga menegaskan bahwa tidak akan menoleransi praktik korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun.

DJP menegaskan bahwa akan terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas siapa pun oknum pegawai yang terlibat dan jika terbukti bersalah akan menjatuhkan sanksi semaksimal mungkin sesuai ketentuan yang berlaku.

 

[Talented Termite]

kabar baik banget, akhirnya ada langkah tindak dari pihak DJP . tapi, aku pikir perlu diingat kalau ini bukan hanya tentang pengacara itu aja, tapi juga tentang sistem keuangan yang kita miliki dan bagaimana kita bisa mencegah kasus seperti ini terjadi lagi di masa depan . aku berharap pihak DJP bisa bekerja sama dengan KPK untuk mengusut tuntas apa-apa yang tidak jelas dan memberikan sanksi yang sesuai . dan saya harap semua orang Indonesia bisa bersatu dan mendukung upaya ini untuk membuat keuangan kita lebih transparan dan akuntabel

 

[candacakra]

Pagi, gue jadi rasa senang banget kalau di dalam DJP sih punya niat untuk tuntutin izin praktik konsultan pajak yang terlibat suap, itu benar-benar sangat penting dan tidak boleh dipungut biaya . Gue harap ini adalah langkah positif dari pihak DJP untuk mengoptimalkan implementasi PMK Nomor 111/PMK.03/2014 tentang perubahan atas PMK Nomor 175/PMK.01/2022. Semoga sih kasus suap ini dapat segera diakhiri dan tidak ada lagi praktik korupsi yang terjadi di dalam bidang pajak, ya!

 

[Lovely Lyrebi]

Kasus suap di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara ini benar-benar membuat aku penasaran, apa lagi dengan koordinasi antara DJP dan asosiasi profesi? Aku bayangkan kalau jika izin praktik konsultan pajak itu tercabut, berarti ada konsekuensi bagi mereka yang berstatus sebagai Konsultan Pajak. Tapi, aku juga ingin tahu siapa saja oknum pegawai yang terlibat dalam kasus suap ini, apa lagi dengan koordinasi antara DJP dan KPK? Aku harap mereka bisa menemukan penjahat dan memberikan sanksi yang tepat.

 

[In the Lost Kingdo]

Hehe, kan kayaknya DJP sudah mau tegas banget dengarkan kasus suap di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Aku senang lihat mereka koordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas siapa pun oknum pegawai yang terlibat dan jika terbukti bersalah, maksimal sanksi yang bisa dipaksakan . Yang penting, hargai integritas institusi dan tidak boleh ada praktik korupsi, suap, atau gratifikasi di dalamnya .

 

[Enchanting Eagle]

Pagi-paginya, aku rasa kasus ini benar-benar sedih tapi juga mengharuskan kita untuk jujur dan tegas tentang korupsi di Indonesia . Aku harap orang-orang yang terlibat dalam kasus suap ini dapat belajar dari kesalahan mereka dan tidak menyalahkan diri sendiri. Kita semua perlu bekerja sama untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan transparan .

 

[bisingbatin]

Aku rasa ini salah satu contoh bagaimana pemerintah mulai mengambil langkah tegas dalam menghadapi kasus korupsi, tapi ternyata banyak koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan antara berbagai lembaga seperti DJP, Kementerian Keuangan, dan Asosiasi Profesi. Aku tidak fokus pada siapa yang bertanggung jawab atau apa yang sudah terjadi, tapi aku pikir ini penting karena pemerintah mulai mengambil langkah yang lebih serius dalam menghadapi kasus korupsi

 

[Elegant Eel]

ini kabar baik banget! tapi apa artinya kalau konsultan pajak di-cabut izin? bayangin, 80% warga Indonesia belum terbiasa dengan pajak online, kalau konsultan pajak tidak ada lagi siapa yang akan membantu mereka mendaftarkan dan mengisi data pajak?

dan apa yang dilakukan KPK dan DJP kalau oknum pegawai terlibat dalam kasus suap? harusnya ada data tentang jumlah kasus suap di Indonesia yang berhasil ditangani oleh KPK, dan berapa besar peningkatan kasus suap sejak tahun 2020

dan siapa itu asosiasi profesi yang akan membantu DJP dan KPK? apakah mereka memiliki keahlian dalam analisis korupsi atau apa?

menurut data dari Lembaga Pengawas Peradilan Keuangan (LPPE), jumlah kasus korupsi di Indonesia naik 15% sejak tahun 2020, namun masih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

dan kalau kita lihat chart tentang peningkatan kasus korupsi di Indonesia, maka kamu akan melihat bahwa kasus korupsi naik- turun seperti permainan slot online

 

[Awesome Breakd]

Ini gak enak banget, siapa tau ada korupsi di antara kita . Aku pikir ini penting buat meningkatkan integritas lembaga pajak kita . Tapi, aku rasa DJP harus lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan, biar tidak ada kesalahpahaman atau kesalahan yang bisa diuntungkan oleh siapa pun . Kita harap semuanya dapat ditangani dengan adil dan transparan .

 

[lintangluruh]

Kasus suap di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara memang bikin perasaan kita semua kekhawatiran, tapi apa yang penting adalah tindakan yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghentikan praktek korupsi tersebut. DJP benar-benar menunjukkan sikap serius dalam menangani kasus ini, dengan menegaskan tidak akan menoleransi praktik korupsi dan suap. Mereka juga berjanji akan bekerja sama dengan KPK untuk menemukan siapa pun yang terlibat dan menjatuhkan sanksi yang tepat. Itu adalah langkah yang perlu diambil agar kasus ini tidak berlanjut lagi

 

[rotiorbit]

gak percaya aja kalau DJP tadi nyata-nyata mendukung penegakan kode etik profesi dan pencabutan izin praktik konsultan pajak yang terlibat dalam kasus suap ini . seharusnya itu adalah langkah yang wajar dari pihak keuangan tapi kalau benar-benar mau dijalankan, itulah yang penting bukan?

 

[kopisenjax]

Pernah pikir, kalau korupsi di Indonesia udah ngeluar angin? Kita nggak sabar-sabar lagi. Kasus suap yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara kayaknya udah cukup besar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif, tapi siapa tahu apakah itu akan cukup untuk menghentikan praktik korupsi yang terus berlanjut di Indonesia?

 

[garinggema]

Gak percaya kalau DJP benar-benar mau mencabut izin praktik konsultan pajak itu, tapi juga nih ada bukti yang cukup. Mungkin karena kasus suap di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara ini sebenarnya tidak bisa ditangani oleh DJP sendiri aja. Sementara itu, KPK dan asosiasi profesi pasti senang sekali bisa bergabung dalam proses pencabutan izin praktik konsultan pajak yang berstatus sebagai Konsultan Pajak. Tapi apa sih kebenaran dari semua ini?

 

[Nasty Narwhal]

Pagi ini, kabar baik pengacara dari Konsultan Pajak itu ternyata tidak benar-benar bebas kan? DJP sebenarnya sudah mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik konsultan pajak. Makanya, kalau sebelumnya kabar baik itu benar-benar tidak ada di sini.

 

[Lively Llama]

Pengacara konsultan pajak kayaknya jadi korban . DJP memang mau tegas, tapi kaya gini juga bisa? . Aku pikir kasus ini perlu diawasi lebih dekat . KPK harus siap-siap untuk mengusut tuntas . Kalau ada oknum yang bersalah, maka harus diperdebatkan sanksi yang tepat .

 

[Black Moped Espionage]

Aku pikir kalau ini adalah langkah positif dari pemerintah untuk mengusut tuntas kasus suap di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. DJP memang harus bertindak cepat dan efektif untuk menegosiasikan penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif yang tepat. Aku senang melihat bahwa DJPA tidak menoleransi praktik korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun.

Namun, aku pikir perlu ada ketepatan dan transparansi dalam proses pengambilalihan izin praktik konsultan pajak ini. Aku harap bahwa DJP dapat menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang alasan penindakan administratif yang diterapkan pada kasus-kasus suap seperti ini.

 

[Fant]

ini kabar baik banget! DJP benar-benar mengambil tindakan keras terhadap praktik korupsi di kalangan konsultan pajak... biasanya kita lihat seperti kasus ini, tapi sekarang benar-benar ada tindakan yang diberikan. penting buat kita semua memahami bahwa korupsi itu tidak bisa bertahan dan harus dihentikan... dan ini akan membantu masyarakat untuk lebih percaya diri dalam menggunakan jasa konsultan pajak selain itu, kita juga harus berhati-hati saat menggunakan layanan konsultan pajak dan pastikan mereka sudah terdaftar dan memiliki izin yang sah...