Dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran, Pemprov DKI Jakarta telah mengalami pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 15 triliun untuk tahun ini. Hal ini berdampak pada perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan bahwa APBD DKI Jakarta 2026 ditargetkan sebesar Rp 81,3 triliun. Namun, karena pemotongan DBH, maka anggaran yang tersedia untuk dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam APBD adalah Rp 81,3 triliun.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan bahwa layanan transportasi massal di Jakarta tidak akan dikurangi meskipun terdampak pemangkasan anggaran. Dia menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta tetap memberikan subsidi bagi operasional Transjakarta dan tidak akan mengurangi layanan.
Subsidi untuk TransJakarta hanya cukup menutupi operasional sampai September 2026, yaitu sekitar 9 bulan. Penyebutan ini disebabkan oleh adanya pemotongan DBH yang berdampak pada anggaran Transjakarta.
Menurut Syafrin, perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran dan memastikan bahwa layanan transportasi massal di Jakarta tetap terjangkau bagi masyarakat.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan bahwa APBD DKI Jakarta 2026 ditargetkan sebesar Rp 81,3 triliun. Namun, karena pemotongan DBH, maka anggaran yang tersedia untuk dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam APBD adalah Rp 81,3 triliun.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan bahwa layanan transportasi massal di Jakarta tidak akan dikurangi meskipun terdampak pemangkasan anggaran. Dia menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta tetap memberikan subsidi bagi operasional Transjakarta dan tidak akan mengurangi layanan.
Subsidi untuk TransJakarta hanya cukup menutupi operasional sampai September 2026, yaitu sekitar 9 bulan. Penyebutan ini disebabkan oleh adanya pemotongan DBH yang berdampak pada anggaran Transjakarta.
Menurut Syafrin, perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran dan memastikan bahwa layanan transportasi massal di Jakarta tetap terjangkau bagi masyarakat.