"Presiden Prabowo Menganggap Tidak Respi, Minta Keteguhan DAPERD"
JAKARTA - Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan komentar resmi tentang kasus penggunaan bahasa yang tidak pantas oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut sumber dekat dengan Puri, presiden Jokowi merasa frustrasi atas sikap tersebut.
"Saya bodo amat," kata sumber tersebut, mengacu pada calon Presiden Prabowo yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Tim Strategis Transisi. "Presiden tidak ingin membuat komentar yang akan memperburuk situasi."
Kasus tersebut melibatkan beberapa anggota DPR yang menggunakan bahasa yang dianggap tidak pantas dalam diskusi terkait kebijakan layanan kesehatan (K/L) lainnya. Kommentar-komentarnya itu segera menyebar di media sosial dan membuat banyak orang marah.
Menurut sumber, Puri percaya bahwa presiden Jokowi tidak ingin memberikan kesempatan bagi para anggota DPR yang bersikap provokatif untuk memperbanyak komentar-komentar tersebut. "Presiden ingin menunjukkan bahwa dia dapat mengatasi situasi ini dengan lebih baik," katanya.
Sementara itu, beberapa calon Anggota Dewasa Pemilu (DAPERD) juga mengingatkan para anggota DPR untuk tetap menjaga kesopansantunan dalam diskusi. "Kita tidak ingin situasi ini memperburuk lagi," kata salah satu calon DAPERD.
Pada saat ini, kebijakan K/L lainnya masih menjadi topik perdebatan di DPR. Namun, para anggota DPR tetap diberikan kesempatan untuk memberikan komentar dan proposal mereka.
JAKARTA - Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan komentar resmi tentang kasus penggunaan bahasa yang tidak pantas oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut sumber dekat dengan Puri, presiden Jokowi merasa frustrasi atas sikap tersebut.
"Saya bodo amat," kata sumber tersebut, mengacu pada calon Presiden Prabowo yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Tim Strategis Transisi. "Presiden tidak ingin membuat komentar yang akan memperburuk situasi."
Kasus tersebut melibatkan beberapa anggota DPR yang menggunakan bahasa yang dianggap tidak pantas dalam diskusi terkait kebijakan layanan kesehatan (K/L) lainnya. Kommentar-komentarnya itu segera menyebar di media sosial dan membuat banyak orang marah.
Menurut sumber, Puri percaya bahwa presiden Jokowi tidak ingin memberikan kesempatan bagi para anggota DPR yang bersikap provokatif untuk memperbanyak komentar-komentar tersebut. "Presiden ingin menunjukkan bahwa dia dapat mengatasi situasi ini dengan lebih baik," katanya.
Sementara itu, beberapa calon Anggota Dewasa Pemilu (DAPERD) juga mengingatkan para anggota DPR untuk tetap menjaga kesopansantunan dalam diskusi. "Kita tidak ingin situasi ini memperburuk lagi," kata salah satu calon DAPERD.
Pada saat ini, kebijakan K/L lainnya masih menjadi topik perdebatan di DPR. Namun, para anggota DPR tetap diberikan kesempatan untuk memberikan komentar dan proposal mereka.