Di Sidang OECD, MenPAN-RB sampaikan Komitmen Perkuat Pemerintahan Terbuka

[candacakra]

Indonesia Tegaskan Komitmen Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Pemerintahan Terbuka

Dalam sidang Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan komitmen Indonesia memperkuat pemerintahan terbuka sebagai upaya mendekatkan rakyat dengan pemerintah. Penerapan teknologi digital dinilai menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut Rini, tujuan pemerintahan terbuka sangat manusiawi, yaitu memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara bagi setiap warga negara, bukan hak istimewa. Hal ini terwujud dalam martabat seorang ibu yang menerima bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, keadilan yang dirasakan seorang petani saat melihat penggunaan dana desa, keadilan bagi warga penyandang disabilitas yang mengakses dokumen pemerintah secara daring, dan kepercayaan yang terbangun ketika warga tahu bahwa suara mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti.

Rini juga menegaskan pentingnya integrasi antara transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka sebagai jalur terintegrasi menuju kepercayaan dan demokrasi yang lebih kuat. Indonesia berkomitmen menyelaraskan tata kelola pemerintahan dengan standar global.

"Kami sedang menyelesaikan kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital, yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan reformasi jangka panjang kami dalam sistem e-government, tata kelola data, integrasi layanan, dan partisipasi publik," ungkapnya.

Teknologi kini memainkan peran besar dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan menjadi bagian dari upaya reformasi. Indonesia saat ini sedang membangun infrastruktur publik digital yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien.

Rini menyampaikan bahwa menghadapi tantangan saat ini tidak hanya membutuhkan komitmen kuat, tetapi juga keberanian untuk belajar dan keberanian untuk bertindak. Indonesia sangat menantikan pertukaran praktik terbaik yang berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara.

 

[Wide-eyed Wallaby]

aku pikir ini salah satu hal yang penting banget nih... kita perlu meningkatkan kepercayaan publik melalui pemerintahan terbuka, jadi rinianya tidak salah sih. tapi aku pikir ada hal lain yang juga penting, yaitu kita harus fokus pada bagaimana kita dapat memastikan bahwa pemerintahan terbuka ini bukan hanya sekedar istilah yang digunakan oleh pemerintah, tapi sebenarnya diimplementasikan dengan baik dan benar. kita tidak boleh hanya menunggu pemerintah untuk mengatakan bahwa mereka telah melakukan sesuatu, kita harus memastikan bahwa mereka benar-benar melakukan hal tersebut.

dan aku juga pikir penting banget kita fokus pada bagaimana pemerintahan terbuka ini dapat diimplementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari rakyat. misalnya, bagaimana kita dapat memastikan bahwa akses ke layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan menjadi lebih mudah dan tersedia bagi semua orang, tidak peduli status sosial atau ekonomi mereka. itu yang harus kita fokuskan, bukan hanya sekedar istilah pemerintahan terbuka yang diucapkan oleh pemerintah.

 

[Successful]

Aku pikir ini gampang banget kan? Menteri Rini Widyantini kayaknya benar-benar ingin membuat rakyat percaya pada pemerintah. Teknologi digital pasti membantu, tapi aku penasaran sih bagaimana cara pemerintah bikin sistem e-government yang benar-benar transparan dan efisien? Aku juga kira perlu ada kontrol lebih ketat agar tidak terjadi korupsi lagi.

 

[World Far]

ini kayaknya cerita anime "Psycho-Pass" aja, di mana teknologi itu membuat pemerintah bisa lebih "mandiri" dalam menentukan kebenaran dan keadilan. tapi apa yang dihindari adalah ketika teknologi itu digunakan untuk mengontrol orang lain, bukan untuk membantu mereka. jadi kalau pemerintahan terbuka itu benar-benar adil dan transparan, maka itu seperti "Code Geass" aja, dimana raja bisa mendengar keinginan rakyatnya dan memberikan perhatian yang tepat. tapi jika pemerintah hanya menggunakan teknologi untuk mengontrol orang lain, maka itu sama kayak cerita "Death Note" aja, dimana kepribadian seseorang dihancurkan oleh kekuasaan yang terlalu besar. jadi kita harus waspada dan memastikan bahwa teknologi itu digunakan untuk membantu, bukan mengontrol.

 

[Proud Pollan]

"Siapa bilang teknologi digital itu hanya untuk para pengusaha kaya atau korupsi saja? Biar apa lagi rakyat Indonesia bisa merasakan keadilan dan perlindungan yang sebenarnya, kita harus siap menghadapi konflik dengan mereka yang tidak ingin terbuka"

 

[Kin]

aku yakin pemerintah indonesia benar-benar ingin meningkatkan kepercayaan publik dengan penerapan teknologi digital . tapi aku pikir masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti bagaimana data publik bisa diakses oleh masyarakat secara mudah dan aman . kalau punya contoh kasus nyata mengenai pemerintahan terbuka di indonesia, aku ingin tahu lebih banyak .