Indonesia Terjunkai dalam Upaya Mendekatkan Rakyat dengan Pemerintah Melalui Pemerintahan Terbuka
Pada pertemuan Kelompok Kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menegaskan komitmen Indonesia memperkuat pemerintahan terbuka sebagai upaya mendekatkan rakyat dengan pemerintah.
Menurut Rini, pemerintahan terbuka bukan sekadar reformasi teknis prosedur dan regulasi, melainkan agenda yang sangat manusiawi. Tujuannya adalah memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara bagi setiap warga negara.
"Kami ingin mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, di mana warga dapat mengakses layanan publik secara mudah dan terjangkau," katanya. "Kami percaya bahwa pemerintahan terbuka adalah jembatan menuju kepercayaan dan demokrasi yang lebih kuat."
Rini juga menekankan pentingnya integrasi antara transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka sebagai jalur terintegrasi menuju kepercayaan dan demokrasi yang lebih kuat. Indonesia berkomitmen menyelaraskan tata kelola pemerintahan dengan standar global.
"Kami sedang menyelesaikan kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital, yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan reformasi jangka panjang kami dalam sistem e-government, tata kelola data, integrasi layanan, dan partisipasi publik," ungkapnya.
Rini juga menyampaikan bahwa teknologi kini memainkan peran besar dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan menjadi bagian dari upaya reformasi.
"Kami saat ini sedang membangun infrastruktur publik digital Indonesia yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien," imbuhnya.
Rini menyampaikan bahwa menghadapi tantangan saat ini tidak hanya membutuhkan komitmen kuat, tetapi juga keberanian untuk belajar dan keberanian untuk bertindak. "Kami sangat menantikan pertukaran praktik terbaik yang berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara," jelasnya.
Pada pertemuan Kelompok Kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menegaskan komitmen Indonesia memperkuat pemerintahan terbuka sebagai upaya mendekatkan rakyat dengan pemerintah.
Menurut Rini, pemerintahan terbuka bukan sekadar reformasi teknis prosedur dan regulasi, melainkan agenda yang sangat manusiawi. Tujuannya adalah memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara bagi setiap warga negara.
"Kami ingin mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, di mana warga dapat mengakses layanan publik secara mudah dan terjangkau," katanya. "Kami percaya bahwa pemerintahan terbuka adalah jembatan menuju kepercayaan dan demokrasi yang lebih kuat."
Rini juga menekankan pentingnya integrasi antara transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka sebagai jalur terintegrasi menuju kepercayaan dan demokrasi yang lebih kuat. Indonesia berkomitmen menyelaraskan tata kelola pemerintahan dengan standar global.
"Kami sedang menyelesaikan kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital, yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan reformasi jangka panjang kami dalam sistem e-government, tata kelola data, integrasi layanan, dan partisipasi publik," ungkapnya.
Rini juga menyampaikan bahwa teknologi kini memainkan peran besar dalam transformasi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan menjadi bagian dari upaya reformasi.
"Kami saat ini sedang membangun infrastruktur publik digital Indonesia yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien," imbuhnya.
Rini menyampaikan bahwa menghadapi tantangan saat ini tidak hanya membutuhkan komitmen kuat, tetapi juga keberanian untuk belajar dan keberanian untuk bertindak. "Kami sangat menantikan pertukaran praktik terbaik yang berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara," jelasnya.