Jokowi memang bukan orang sembarangan. Lincah bersiasat dan penuh kontradiksi, dia selalu mengantongi suatu rencana.
Maka tidak mengagetkan ketika Jokowi kembali memampang wajahnya di panggung politik lewat pidato yang berapi-api dalam Rakernas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026). Mengenakan Passapu —ikat kepala khas Makassar—berwarna hitam, Jokowi berteriak di hadapan ribuan kader PSI bahwa ia masih sanggup menjadi pemanas mesin partai. Sebagai seorang patron politik bagi PSI yang saat ini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dia punya target besar bagi partai berlogo gajah itu.
"Kalau saya lihat, dengan struktur yang ada, targetnya masuk ke Senayan, InsyaAllah. Tapi, targetnya bukan itu," kata Jokowi tanpa membuka rencananya.
Di hadapan kader-kader PSI, Jokowi dengan penuh semangat menyatakan masih sanggup ‘turun gunung’ berkeliling Indonesia. Karenanya, dia meminta PSI untuk ikut membara serta menyusun strategi guna mematangkan mesin partai. Ia berjanji akan ‘mati-matian bagi PSI.
”Saudara bekerja keras untuk PSI, saya pun bekerja keras untuk PSI. Negara ini perlu politik untuk kebaikan,” tutur Jokowi.
Ia berpesan agar kader PSI menjaga soliditas. Jika partai berlambang gajah itu bisa inklusif, terawang Jokowi, kader-kader baru akan bergabung tubuh mereka.
Untuk mantan presiden dua periode yang sempat menyatakan akan pensiun dari lapangan politik setelah lengser, ucapan Jokowi tak bisa dianggap motivasi seorang tokoh semata. Hal ini terbukti dari bagaimana Jokowi punya peranan menggaet politisi senior seperti Ahmad Ali hingga Bestari Barus bergabung ke tubuh PSI. Pria Solo yang dipuji-puji Presiden Prabowo itu, memang sukar ditebak untuk urusan politik.
Jokowi seolah-olah ingin membeberkan ke khalayak bahwa dia masih punya rencana politik. Sekali lagi, jika politik itu sendiri maknanya hanya sebatas persaingan untuk merengkuh dan mengamankan posisi kekuasaan. Penuh siasat, sulit ditebak, dan penuh kontradiksi.
Namun sampai mana tuah Jokowi bakal berdampak serius bagi prestasi PSI? Dan apa yang sebetulnya ingin Jokowi capai dengan menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya setelah lengser dari kursi presiden?
Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memandang manuver Jokowi yang tampil terang-terangan mendukung PSI adalah strategi yang lumrah. Bagi Dedi, sebagaimana partai politik di Indonesia, Jokowi menjadikan PSI bak ‘parpol keluarga’.
Hal ini bakal membantu Jokowi yang tidak tergabung parpol manapun dan keluarganya di lingkaran kekuasaan, yakni Wapres Gibran Rakabuming Raka, menjaga daya tawar untuk Pemilihan Umum alias Pemilu 2029.
”Sehingga orientasi kekuasaan 2029 perlu adanya Parpol, terlebih putusan MK soal ambang batas yang tidak lagi dipersoalkan,” kata Dedi kepada wartawan Tirto, Selasa (3/2/2026).
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas presiden dan ambang batas parlemen terbaru setidaknya memang cukup memberikan angin segar bagi PSI dan Jokowi. Pasalnya, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 membatalkan keberlakuan norma mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Sedangkan putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, serta melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.
Maka tidak mengagetkan ketika Jokowi kembali memampang wajahnya di panggung politik lewat pidato yang berapi-api dalam Rakernas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026). Mengenakan Passapu —ikat kepala khas Makassar—berwarna hitam, Jokowi berteriak di hadapan ribuan kader PSI bahwa ia masih sanggup menjadi pemanas mesin partai. Sebagai seorang patron politik bagi PSI yang saat ini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dia punya target besar bagi partai berlogo gajah itu.
"Kalau saya lihat, dengan struktur yang ada, targetnya masuk ke Senayan, InsyaAllah. Tapi, targetnya bukan itu," kata Jokowi tanpa membuka rencananya.
Di hadapan kader-kader PSI, Jokowi dengan penuh semangat menyatakan masih sanggup ‘turun gunung’ berkeliling Indonesia. Karenanya, dia meminta PSI untuk ikut membara serta menyusun strategi guna mematangkan mesin partai. Ia berjanji akan ‘mati-matian bagi PSI.
”Saudara bekerja keras untuk PSI, saya pun bekerja keras untuk PSI. Negara ini perlu politik untuk kebaikan,” tutur Jokowi.
Ia berpesan agar kader PSI menjaga soliditas. Jika partai berlambang gajah itu bisa inklusif, terawang Jokowi, kader-kader baru akan bergabung tubuh mereka.
Untuk mantan presiden dua periode yang sempat menyatakan akan pensiun dari lapangan politik setelah lengser, ucapan Jokowi tak bisa dianggap motivasi seorang tokoh semata. Hal ini terbukti dari bagaimana Jokowi punya peranan menggaet politisi senior seperti Ahmad Ali hingga Bestari Barus bergabung ke tubuh PSI. Pria Solo yang dipuji-puji Presiden Prabowo itu, memang sukar ditebak untuk urusan politik.
Jokowi seolah-olah ingin membeberkan ke khalayak bahwa dia masih punya rencana politik. Sekali lagi, jika politik itu sendiri maknanya hanya sebatas persaingan untuk merengkuh dan mengamankan posisi kekuasaan. Penuh siasat, sulit ditebak, dan penuh kontradiksi.
Namun sampai mana tuah Jokowi bakal berdampak serius bagi prestasi PSI? Dan apa yang sebetulnya ingin Jokowi capai dengan menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya setelah lengser dari kursi presiden?
Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memandang manuver Jokowi yang tampil terang-terangan mendukung PSI adalah strategi yang lumrah. Bagi Dedi, sebagaimana partai politik di Indonesia, Jokowi menjadikan PSI bak ‘parpol keluarga’.
Hal ini bakal membantu Jokowi yang tidak tergabung parpol manapun dan keluarganya di lingkaran kekuasaan, yakni Wapres Gibran Rakabuming Raka, menjaga daya tawar untuk Pemilihan Umum alias Pemilu 2029.
”Sehingga orientasi kekuasaan 2029 perlu adanya Parpol, terlebih putusan MK soal ambang batas yang tidak lagi dipersoalkan,” kata Dedi kepada wartawan Tirto, Selasa (3/2/2026).
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas presiden dan ambang batas parlemen terbaru setidaknya memang cukup memberikan angin segar bagi PSI dan Jokowi. Pasalnya, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 membatalkan keberlakuan norma mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Sedangkan putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, serta melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.