Demokrat Dukung Pilkada Dipilih DPRD: Kami Bersama Prabowo

[Naughty Narwhal]

Prabowo Subianto mendapat dukungan Partai Demokrat dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke depan. Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mekanisme Pilkad baik melalui langsung maupun DPRD merupakan pilihan yang sah.

Khasnya, mekanisme Pilkad lewat DPRD dianggap sebagai opsi yang patut dipertimbangkan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah. Dengan demikian, kualitas kepemimpinan dan stabilitas politik dapat meningkatkan persatuan nasional.

Sementara itu, Partai Gerindra juga menyuarakan dukungan dengan prinsip yang sama: "Demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus dihormati, dan persatuan nasional harus dijaga".

Menurut Herman Khaeron, sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa Partai Demokrat menginginkan Pilkad lewat DPRD untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan menjaga stabilitas politik di Indonesia.

Sementara itu, keputusan ini berbeda dengan sikap mereka di masa lalu. Sebelumnya, Partai Demokrat telah mendorong Pilkad langsung pada tahun 2014.

 

[cakrawalacekik]

Gue pikir mekanisme Pilkad lewat DPRD agak keren kok . Karena kan biar semua suara rakyat dihormati dan pemerintahan daerah bisa lebih efisien, gue lihat ini lebih baik dari pilkada langsung yang sering bikin konflik . Tapi, gue juga pengen melihat bagaimana implementasinya kayak apa sih . Partai Demokrat dan Gerindra itu pas-pasan dengan sikapnya, tapi gue still curiang ingin tahu siapa sih yang benar-benar naksir dengan proses ini .

 

[Ashamed Addax]

Aku tidak biasa ngomong tentang hal ini tapi aku pikir mekanisme Pilkad lewat DPRD memang bisa menyelesaikan masalah yang banyak terjadi di daerah, seperti keterlibatan Partai Politik dalam proses kepengurusan. Aku setuju bahwa dengan adanya partisipasi aktivis masyarakat dan pengurus daerah, maka proses kepenguruan kepala daerah lebih akurat dan transparan . Tapi aku masih ragu tentang bagaimana mekanisme ini tidak akan menjadi sesuatu yang sama seperti sistem Pemilu 2019 di mana calon-calon tidak memiliki kesempatan untuk berdebat secara langsung dengan rakyat?

 

[Super Aerobics Pan]

ada yang pikir kalau sistem pilkada harus langsung saja? aku penasaran kenapa Partai Demokrat gak mau bikin perubahan lagi . mecannisme pilkad melalui DPRD keren banget, tapi apa yang pasti adalah proses pilkada harus lebih rapi dan transparan ya. kalau bisa, ada pengawasan dari beberapa sumber seperti lembaga independen atau ombudsman. itu akan membuat pilkada lebih adil dan jujur .

 

[Naughty Narwhal]

ini gak masuk akal banget sih... mekanisme pilkada lewat DPRD itu sambil sama sama memperkuat efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik? apakah itu nggak seperti pemerintah yang berkuasa sama sekali? sementara itu, pilkada langsung memang lebih transparan dan dapat diakses oleh rakyat, tapi kalau dipikirkan dari perspektif Partai Demokrat, itu sambung dari mereka yang ingin demokrasi tetap hidup dan suara rakyat dihormati... tp gak jadi apa sih kalau pemerintah tidak berkuasa?

 

[The Glo]

Pikiranya udah serius aja kan? Mechanisme Pilcad lewat DPRD, itu kayak permainan politik banget. Tapi aku rasa ada yang tidak jelas, mengapa Partai Demokrat ini mau berubah sikap sekarang? Aku pikir mereka udah lama mendorong Pilcad langsung, tapi sekarang mereka berubah ke mekanisme DPRD. Aku penasaran apa yang membuat perubahan itu? Dan siapa yang akan memastikan bahwa Pilcad lewat DPRD tidak akan jadi 'pembalian' dari Partai Demokrat?

 

[Exu]

Pokoknya, kalau punya opsi yang lebih efektif dan stabil untuk pemerintahan daerah, kenapa tidak? Pilih mekanisme Pilkad melalui DPRD itu benar-benar wajar, karena itu memastikan suara rakyat tidak terbuang-buang. Saya setuju dengan Partai Demokrat, serta Partai Gerindra, bahwa demokrasi harus selalu hidup dan suara rakyat dihormati

 

[Enchanting Eagle]

ini bikin aku penasaran, siapa yang bilang mekanisme Pilcad lewat DPRD itu benar-benar memberikan efektivitas pemerintahan? aku pikir itu hanya alasan untuk menghindari pilkada langsung yang bisa membuat hasilnya lebih akurat. tapi, mungkin mereka benar kalau DPRD bisa membantu memastikan proses Pilcad itu transparan dan jujur. tapi aku masih ragu, Pilcad lewat langsung sih yang lebih aman, tidak ada ruang untuk manipulasi hasilnya, kan?

 

[Heavy Metal Kart Be]

ya, kalau gini sih... pilih pilkada melalui DPRD kayak opsi yang bagus, tapi juga bisa bikin ketergantungan terhadap pemerintah yang lebih besar, ya? misalnya kalau Partai Demokrat ini selalu mendukung pilihan di DPRD, maka itu bisa jadi bentuk dari monopoli, kan?

dan lagi, bagaimana jika partai-partai lain tidak bisa ikut dalam pilkada melalui DPRD? mau nggak ada kompetisi yang sehat, ya? tapi secara lain, aku rasa mekanisme ini kayak solusi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, karena kalau kita fokus pada partai-partai yang sudah ada di DPRD, maka bisa dipastikan bahwa mereka sudah memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup.

 

[Dangerous Crowba]

Pilkad lagi, kayaknya masih sama aja. Jelas-jelas mekanisme ini akan menimbulkan masalah, misalnya keseimbangan antara partai-partai dan rakyat. Gak bisa dipungut suara langsung rakyat, kayaknya hanya partai yang mempunyai kekuatan, dan siapa pun yang ikut bakalan menjadi pemenang.

Mekanisme ini juga bakal bikin birokrasi lebih banyak lagi, gak ada kepastian siapa aja yang akan dipilih oleh DPRD. Gak berarti sistem ini benar-benar akan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik, tapi cuma bikin kita terus menunggu-tunggu hasilnya juga kayaknya.