Pemerintah diharapkan untuk libatkan mahasiswa dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Husni, menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai pengawas kebijakan publik serta mitra konstruktif pemerintah.
Mahasiswa tidak hanya berkewajiban mengkritik, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga demokrasi dan memperkuat perlindungan HAM. Husni menegaskan mahasiswa harus menjaga ruang publik yang aman, tertib, dan menghormati hak setiap warga melalui kolaborasi antara masyarakat, kampus, dan pemerintah.
Dukungan terhadap penguatan mutu pendidikan tinggi serta implementasi program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) juga diharapkan. Upaya tersebut diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman, katanya.
Husni juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kehidupan demokrasi. Namun, mahasiswa harus menjadi pelopor literasi digital dan berperan aktif melawan disinformasi, hoaks, serta ujaran kebencian yang berpotensi mengancam hak-hak warga dan persatuan bangsa.
Mahasiswa tidak hanya berkewajiban mengkritik, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga demokrasi dan memperkuat perlindungan HAM. Husni menegaskan mahasiswa harus menjaga ruang publik yang aman, tertib, dan menghormati hak setiap warga melalui kolaborasi antara masyarakat, kampus, dan pemerintah.
Dukungan terhadap penguatan mutu pendidikan tinggi serta implementasi program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) juga diharapkan. Upaya tersebut diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman, katanya.
Husni juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kehidupan demokrasi. Namun, mahasiswa harus menjadi pelopor literasi digital dan berperan aktif melawan disinformasi, hoaks, serta ujaran kebencian yang berpotensi mengancam hak-hak warga dan persatuan bangsa.