Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi defisit sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang melebar hingga 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Defisit ini diperkirakan mencapai Rp695,1 triliun dan lebih tinggi dibandingkan dengan defisit yang ditetapkan dalam Outlook Laporan Semester (Lapsem) sebesar Rp662 triliun.
Bertanggung jawab atas defisit tersebut, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan negara dengan bijak. Ia menekankan bahwa defisit sementara ini tidak akan membawa dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia.
“Kalau saya buat nol defisitnya juga bisa, tapi ekonominya morat-marit. Jadi, ini adalah kepiawaian teman-teman Kementerian Keuangan untuk memastikan ekonominya bisa bertumbuh terus, tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal,” kata Purbaya saat menyampaikan jawabannya di Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026.
Pemerintah juga telah menetapkan standar yang masih sangat ketat dalam mengelola defisit, yaitu tidak melampaui batas 3 persen dari PDB. Standar ini diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mencegah efek ekonomi morat-marit.
Purbaya juga menyatakan bahwa pelebaran defisit terjadi karena realisasi belanja negara yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Kondisi ini tidak terlepas dari pelambatan ekonomi nasional sepanjang tahun lalu akibat tekanan global.
Untuk menjaga APBN tetap berada dalam koridor yang aman, pemerintah menerapkan prinsip belanja adaptif dengan menggelontorkan berbagai stimulus guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, defisit fiskal pada tahun mendatang dapat ditekan ke level yang lebih rendah.
“Dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu. Tahun ini kan … tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5-4 persen, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi,” kata Purbaya saat penutupan Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026.
Bertanggung jawab atas defisit tersebut, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan negara dengan bijak. Ia menekankan bahwa defisit sementara ini tidak akan membawa dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia.
“Kalau saya buat nol defisitnya juga bisa, tapi ekonominya morat-marit. Jadi, ini adalah kepiawaian teman-teman Kementerian Keuangan untuk memastikan ekonominya bisa bertumbuh terus, tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal,” kata Purbaya saat menyampaikan jawabannya di Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026.
Pemerintah juga telah menetapkan standar yang masih sangat ketat dalam mengelola defisit, yaitu tidak melampaui batas 3 persen dari PDB. Standar ini diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mencegah efek ekonomi morat-marit.
Purbaya juga menyatakan bahwa pelebaran defisit terjadi karena realisasi belanja negara yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Kondisi ini tidak terlepas dari pelambatan ekonomi nasional sepanjang tahun lalu akibat tekanan global.
Untuk menjaga APBN tetap berada dalam koridor yang aman, pemerintah menerapkan prinsip belanja adaptif dengan menggelontorkan berbagai stimulus guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, defisit fiskal pada tahun mendatang dapat ditekan ke level yang lebih rendah.
“Dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu. Tahun ini kan … tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5-4 persen, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi,” kata Purbaya saat penutupan Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026.