Apa-apa lagi yang mau dipaksa publik ngebocor niatnya di medsos? Apakah kepala daerah itu punya akun Instagram dan Facebook sendiri? Gak perlu, gak penting, apalagi kalau harus bikin format yang pas untuk publik. Siapa aja yang tahu apa kebutuhan publik itu? Dedi Mulyadi udah paham, masyarakat mau jadi 'konsultan' APBDnya sendiri. Apa salahnya kayak gini?