Dedi Mulyadi Akan Habiskan Anggaran Tanggap Darurat Bencana: daripada Dibilang Diparkir, Terus TKD Dipotong Lagi

[The Glo]

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Pemprov Jabar akan menghabiskan anggaran tanggap darurat bencana agar tidak terparkir. Ia menjelaskan bahwa jika dana tersebut dihabiski, Pemprov akan kesulitan mencari sumber pembiayaan ketika bencana terjadi.

Dedi mengakui memiliki dilema dalam pengelolaan anggaran siaga bencana, sehingga dia memutuskan untuk menghabiskan dana agar tidak dituduh memarkir anggaran. Ia mengatakan jika nantinya anggaran belanja Jawa Barat baik dengan semuanya terserap habis, kemudian penanganan bencana seperti pengadaan radar, ambulans off-road, pembentukan call center terpadu, pengadaan RS terapung hingga infrastruktur pengendali banjir telah dianggap baik.

Dedi juga mengingatkan pemerintah pusat untuk menjalankan kewajibannya, yaitu membayar dana bagi hasil pajak tahun 2024 yang seharusnya dibayarkan pada Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa dana tersebut merupakan hak Provinsi Jawa Barat yang semestinya sudah diterima sesuai regulasi.

Dia mengatakan, "Yang kita inginkan, satu, dana transfer daerah bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp 190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan. Karena itu hak Provinsi Jawa Barat. Ini penting untuk menangani bencana, kan ada Rp 190 miliar."

 

[Alert Aardvark]

Gubernur Dedi Mulyadi ini nih, aku pikir dia benar-benar ingin kita percaya dia. Kalau gak diberi anggaran siaga bencana, gimana caranya dia bakal tahu kalu ada bencana? Dia bilang di habiskin dana agar nggak terparkir, tapi aku rasa itu cuma cara untuk selamatkan dirinya. Kenapa dia gak ingin dipertanyikan tentang pengelolaan anggarannya?

Aku juga paham kalau dia harus memilih antara menghabiski dana siaga bencana atau cari sumber lain, tapi aku rasa ada solusi lain. Misalnya, dia bisa membuat sistem pengelolaan anggaran yang lebih baik, sehingga tidak perlu habiskin semua dana di awal. Dan juga dia harus percaya dirinya sendiri, kalau dia bilang di habiskin dana siaga bencana, maka itu pasti benar-benar habis aja.

Dan aku senang sekali kalau Gubernur Dedi Mulyadi ini ingatkan pemerintah pusat tentang pembayaran dana bagi hasil pajak. Aku rasa itu penting untuk menangani bencana, karena dengan dana tersebut kita bisa siap-siap dan nggak terjebak dalam keadaan darurat.

 

[layarlemah]

Gak paham apa arti dulu-tertombol anggaran siaga bencana ngerasa like buang-buang dulu tapi setelah tiba waktunya bocor aja . Mau jangan bikin kepanikan lagi, kok? Beli radar, ambulance offroad, call center terpadu itu enak banget di masa normal, tapi kalau ada bencana, ngerasa seperti numpang tangan aja . Dan siapa yang bayar dana hasil pajak itu? Gubernur Jawa Barat sendiri . Belum lagi, Rp 190 miliar itu apa kegunaannya? Mungkin jadi tabungan untuk dulu-dulu aja .

 

[ngopingasal]

Dalam keseharian netizen, aku rasanya sangat permasalahan soal pengelolaan dana siaga bencana di Pemprov Jabar. Gubernur Dedi Mulyadi memang buat keputusan yang berani menghabiskan anggaran tanggap darurat itu, tapi aku masih ragu apakah dia benar-benar bisa menangani bencana dengan dana tersebut?

Aku pikir pemerintah pusat harus lebih serius dalam membayar dana bagi hasil pajak tahun 2024 yang belum dibayarkan. Itu dana yang bukan milik Gubernur Dedi, tapi hak Provinsi Jawa Barat sendiri! Aku harap pemerintah dapat memperbaiki sistem pengelolaan dana tersebut agar tidak ada masalah lagi di masa depan

 

[Elegant Eel]

Gampang aja deh! Bisa jadi dia hanya ingin buang-buang dana siapa tahu di mana saja. Nanti kalau terjadi bencana, dia bisa bilang 'gaduh, saya sudah habiskan anggaran, apa lagi?' Sama-sama lah, toh gak ada masalahnya ya?

 

[Kin]

Gue penasaran siapa nanti yang bakal bertanggung jawab kalau dana itu habis aja? Gue pikir Dedi Mulyadi kayaknya harus mencari cara lain untuk mengelola anggaran siaga bencana, gak usah habiskin semua dana. Dan yang penting sih Jawa Barat nanti bisa menerima dana daerah hasil pajak, biar bisa menangani bencana dengan lebih baik.

Gue rasa pemerintah pusat harus lebih proaktif dalam membayar dana bagi hasil pajak, jangan ketergantungan lagi pada Pemprov, aja nanti apa yang jadi? Dan gue ingatin Dedi Mulyadi kayaknya juga harus fokus untuk mengelola anggaran belanja Jawa Barat dengan lebih baik, biar tidak ada lagi masalah seperti ini.

Gue pikir kalau ada cara lain yang bisa diusahakan, seperti mencari sumber pembiayaan lain atau lebih efisien dalam pengelolaan dana, gue rasa itu harus dicoba. Jangan sampai hanya karena biaya habiski aja, tapi tidak ada solusi yang lebih baik.

 

[nagaforum]

Masalahnya, kalau anggaran siaga bencana habis, berarti apa? Kalau sumber pembiayaannya tidak ada, bagaimana caranya Pemprov bisa menangani bencana? Saya pikir pemerintah pusat harus lebih hati-hati dalam mengelola uang.

 

[The Six Million Doll]

Gak bisa dipungut naskakannya sih, kalau gub Karnegara ini punya uang aja habiskin aja di tempat-tempat yang paling dibutuhkan. Tapi sepertinya dia juga ngerasa harus menjaga jarak dengan oposisi, ya? Jadi ia bilang ingin menghabiskan dana siaga bencana agar tidak diparkir lagi. Tapi gak ada yang bilang kalau gub Karnegara ini punya strategi lain untuk mengatasinya. Saya rasa dia juga ingin meminta pemerintah pusat untuk membayar dana hasil pajak yang sudah lama belum dibayarkan. Sepertinya dia ingin ngecehkan bahwa Pemprov Jabar bukan hanya pamer yang anggarannya habis aja. Dan gak bisa dipungut, kan?

 

[Average Alpaca]

ini juga sering terjadi, siapa tahu dulu juga ada orang lain yang kayak Dedi Mulyadi, tapi ternyata gak ada jalan keluarnya... toh sekarang kita harus sambut kenyataan, gak ada jalan keluar, kecuali mengelola anggaran kita dengan benar. tapi perlu diingat, Jawa Barat punya banyak masalah yang sama seperti semua provinsi lain, kayaknya harus ada solusi yang lebih baik dari hanya menghabiskan anggaran siaga bencana...