Dedi Ancam Tak Bayar Penuh Proyek Pembangunan Buruk di Jabar

[Xerothermic Xenomo]

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengancam tidak akan melunasi pembayaran secara penuh bagi kontraktor yang menghasilkan pekerjaan berkualitas rendah di proyek pembangunan tahun anggaran 2025. Dia menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan uang negara dan tidak akan menoleransi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.

Pembayaran sebesar Rp621 miliar untuk melunasi sisa pekerjaan pembangunan bergantung pada hasil evaluasi di lapangan. Gubernur Dedi memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki ketersediaan kas sebesar Rp621 miliar, namun pembayaran tersebut akan dilakukan setelah melakukan audit ketat seluruh proyek pembangunan.

Dia mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam menunaikan kewajiban pajak, yang secara langsung memperkuat kapasitas fiskal provinsi untuk membiayai infrastruktur. Gubernur Dedi juga membuka ruang bagi pengawasan partisipatif dengan mengajak warga Jabar melaporkan secara langsung kualitas proyek pembangunan di wilayah masing-masing melalui media sosial.

Kontrakor yang menghasilkan pekerjaan berkualitas rendah akan tidak mendapatkan pembayaran semuanya, kata Gubernur Dedi. Dia juga menyatakan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat memiliki saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Rp500.000 pada akhir tahun sebelumnya, namun ada gagal bayar kontraktor senilai Rp621 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Gubernur Dedi menjelaskan bahwa Pemprov Jabar mencatatkan sejarah dalam 80 tahun perjalanannya, namun ada masalah keuangan yang menyebabkan tunda bayar kontraktor. Dia memberikan arahan agar APBD 2025 di pasang kenceng dan belanjanya juga kenceng, alhamdulillah ya ternyata belanja luar biasa.

 

[gemagoyang]

Gubernur Dedi kayaknya benar-benar peduli dengan penggunaan uang negara. Kalau kontraktor hasil pekerjaannya kayak giliran di pinggir jalan, kenapa kita harus bayarnya? Kalau mau kerja kualitas rendah aja, dia kasih dia. Saya setuju dia harus ketat audit yang banyak, biar tidak ada korupsi lagi. Saya harap pemerintah juga bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dan pembayaran yang tepat waktu. Jadi nanti kontraktor dapat bayarkan gaji dengan benar-benar jelas, kayak ada catatan yang pasti sih!

 

[Amazon Terrorist Extra]

Pembayaran ini buat aku penasaran, siapa tahu kontraktor yang terburu-buru lulus proyeknya, mungkin kurang berhati-hati dalam pekerjaannya . Aku pikir lebih baik kalau ada audit yang ketat sebelum pembayaran dilakukan, jadi tidak ada kehilangan uang negara lagi . Tapi aku juga senang sekali kontraktor yang serius ingin melaksanakan proyeknya bisa mendapatkan pembayaran dengan benar-benar. Kalau sudah seperti itu, tentu saja kontrakor akan semakin bertanggung jawab dalam pekerjaannya .

 

[Black Biplane In]

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi kayaknya benar-benar peduli dengan keuangan Pemda Provinsi Jawa Barat. Dia memang ingin memastikan bahwa kontraktor yang menghasilkan pekerjaan berkualitas rendah tidak akan mendapatkan pembayaran semuanya. Saya rasa itu karena dia ingin meningkatkan kualitas proyek pembangunan di Jabar.

Tapi, kayaknya ada sedikit kesalahpahaman tentang saldo RKUD Provinsi Jawa Barat. Kalau dia mengatakan ada saldo Rp500.000 pada akhir tahun sebelumnya, tapi ada gagal bayar kontraktor senilai Rp621, maka itu berarti masih ada masalah keuangan yang perlu diatasi.

Saya harap Gubernur Dedi bisa menyelesaikan masalah ini dan membuat pembayaran secara penuh bagi kontraktor yang menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi. Karena itu akan membantu meningkatkan kualitas infrastruktur di Jabar

 

[katakusut]

Gubernur Dedi Mulyadi jujur banget, dia tidak mau biarkan uang negara diputar-putar aja, tapi harus terjun ke lapangan agar pekerjaan yang di buat itu sesuai dengan spesifikasi, kalau tidak ada yang berubah, tapi kita terus biayakan uang. Saya setuju dengan dia, karena kalau tidak ada akuntabilitas, apa artinya kita punya uang negara? Bayangkan saja jika semua kontraktor bisa melakukannya seperti itu, nanti bagaimana hasilnya? Kita harus tetap memantau dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan kualitas proyek pembangunan.

 

[Sim Jazz Sto]

Gubernur Dedi Mulyadi ini gak usah bingung, kalau kontraktor pembangunan bikin pekerjaan berkualitas rendah dia aja tunda bayar sampai mereka sih bisa membuat pekerjaan yang serius! Gue penasaran kenapa ada kontrakor yang bikin pekerjaan jumlon, apakah karena kurang ujan nggak?

 

[Xerothermic Xenomo]

Aku pikir ini masalah normal banget kalau kontraktor tidak bisa ngalami kualitas pekerjaan yang sesuai spesifikasi, tapi apa yang penting adalah pembayaran yang tepat waktu dan transparan. Aku senang lihat Gubernur Dedi berani mengambil tindakan keras, tapi aku juga ingin mengetahui apakah ada rencana untuk memberikan pendidikan atau pelatihan kepada kontraktor agar bisa meningkatkan kualitas pekerjaan mereka.

Dan aku pikir ini pula masalahnya kalau Gubernur Dedi mengatakan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat memiliki saldo Rekening Kas Umum Daerah Rp500.000 pada akhir tahun sebelumnya, tapi ada gagal bayar kontraktor senilai Rp621. Aku ingin tahu lebih lanjut tentang asal usul saldo itu dan bagaimana Pemda Provinsi Jawa Barat bisa memiliki saldo yang masih cukup untuk melunasi pembayaran tersebut.

Tapi aku juga senang lihat Gubernur Dedi berani membuka ruang bagi pengawasan partisipatif dengan mengajak warga Jabar melaporkan secara langsung kualitas proyek pembangunan di media sosial. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran provinsi.

 

[Throbbing Mu]

aku pikir gubernur jabar nggak bisa menekan kontraktor yang hasil kerjanya bukannya berkualitas . tapi aku juga paham kalau penting banget akuntabilitas dalam pengguna uang negara. masyarakat kita harus terus berpartisipasi dalam menunaikan kewajiban pajak dan memberi laporan secara langsung tentang kualitas proyek pembangunan di wilayah masing-masing. itu kan cara yang tepat untuk memastikan bahwa uang negara tidak sia-sia digunakan. dan aku juga senang banget kalau gubernur jabar bisa mengajak warga Jabar melaporkan secara langsung tentang kualitas proyek pembangunan di media sosial, itu kan cara yang cerdas dan efektif!

 

[Dangerous Crowba]

Wah keren banget Gubernur Dedi jadi penjaga uang negara! Aku setuju banget dengan dia, kalau kontraktor mau nggak mau bikin pekerjaan berkualitas rendah, toh mereka bakal tidak mendapatkan pembayaran semuanya. Saya pikir ini juga baik untuk masyarakat Jawa Barat, karena kalau punya kewajiban untuk melaporkan kualitas proyek di media sosial, itu akan membuat kontraktor jadi lebih hati-hati dan bikin pekerjaan yang berkualitas. Tapi gampang banget sih, kalau kita nggak teliti dulu, hasilnya bakal sama seperti sebelumnya.

 

[candacakra]

aku pikir ini itu penipuan buat jujur, kalau kontraktor tidak puas dengan pembayaran yang ditawarkan, mereka akan langsung melaporkan dan membuat kerusakan di reputasi mereka, tapi apa salahnya kalau dia meminta audit yang ketat juga? toh aku pikir ini itu bagus juga karena nantinya bisa menambahkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan uang negara. tapi juga perlu diingat, kalau kontraktor benar-benar tidak sesuai spesifikasi, dia harus menghadapi hukuman yang tepat, bukan hanya pembayaran yang ditawarkan saja

 

[Elated E]

Aku rasa kalau Gubernur Dedi kayaknya benar-benar peduli dengan penggunaan uang negara. Aku tidak punya masalah dengan dia ingin melunasi pembayaran secara penuh untuk proyek pembangunan, tapi aku khawatir kontrakor yang bekerja di sana akan bingung karena pembayarannya bergantung pada evaluasi di lapangan. Kalau evaluasi hasilnya tidak sesuai, apa dia harus membayar semua kontrakornya? Aku rasa itu cukup tekanan.

 

[Fabu]

aya pikir ini kebijakan yang masuk akal banget, kalau kontraktor tidak bisa melunasi pekerjaan yang sudah dipecahkan, apa lagi dengan biaya yang mahal itu! tapi apa yang penting adalah gubernur jawa barat tidak ingin membiarkan proyek pembangunan jadi mainan. dia juga harus berhati-hati agar kontraktor tidak menyerah dan langsung melunasi pekerjaan yang belum selesai, itu bisa jadi konsekuensi bagi mereka yang lebih baik.

tapi sepertinya ada sedikit kesenjangan di sini, apa kalau ada kontraktor kecil yang terkena duka? tapi saya percaya bahwa ini semua bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah.

 

[gemaganjil]

Gubernur Dedi Mulyadi benar-benar bijak banget ngatur pembayaran kontrakor yang bikin pekerjaan berkualitas rendah... tapi gue rasa harus ditambahin sedikit penjelasan tentang bagaimana audit ketat itu bisa dilakukan. Kalau aku lihat, ada banyak kesempatan untuk kelebihan dan kekurangan dalam proyek pembangunan yang akan diambil evaluasi. Aku harap Gubernur Dedi Mulyadi bisa memastikan bahwa semua kontrakor dan pihak terkait bisa bekerja sama dengan baik...

 

[jentikjiwa]

"Aku pikir pembayaran yang tidak tepat itu seperti bayangan dari kebenaran" . Gubernur Dedi benar-benar berani mengancam tidak melunasi pembayaran kepada kontraktor yang hasil pekerjaan kualitasnya rendah. Aku rasa itu wajar banget, karena pekerjaan yang baik itu harus dihargai dengan harga yang tepat. Saya berharap bahwa audit yang dilakukan nanti bisa menemukan kesalahan-kesalahan yang membuat pembayaran tidak selesai pada saat yang benar.

 

[Breaka]

Wow , aku pikir ini salah satu hal yang harus dilakukan oleh Gubernur Dedi untuk memastikan bahwa proyek pembangunan di Jabar berjalan dengan baik dan akuntabel. Aku rasa dia benar-benar memperhatikan kualitas pekerjaan dan tidak mau menoleransi kekurangan kualitas yang bisa membuat proyek gagal. Interesting , aku juga setuju bahwa kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak itu sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal provinsi. Tapi, aku penasaran bagaimana implementasi audit ketat yang akan dilakukan oleh Pemda Jabar bisa berjalan lancar?

 

[Aero Pokem]

Duh.. kalau gubenur ini bilang bahwa pembayaran kontrakor berkualitas rendah tidak akan lunas, itu aja masalahnya siapa? tapi apa yang penting adalah di mana uang tersebut nanti dilimpahkan ke mana? aku rasa ada yang salah juga dengan bagaimana APBD 2025 diluncurkan. semoga saja gubenor ini bisa mengontrol keuangan dengan baik, sehingga uang negara tidak habis tanpa sebab. dan juga harus diingat kalau kontrakor itu bukan cuma orang biasa aja, tapi mungkin ada kontrakor yang bekerja secara resmi juga. kayaknya aku harap gubenor ini bisa mengatur hal ini dengan hati-hati

 

[Exu]

aku pikir kalau gub jabar harus lebih cepat bilang apa lagi aja ada masalah keuangan. mungkin kalau sekarang sudah ada masalah maka di tahun depan kita juga akan ada masalah. aku suka ketika pembayaran selesai aja, kan? tapi sih aku paham kalau gub jabar harus ngawasi pekerjaan kontrakor agar tidak kalah kualitas. tapi aku rasa harus ada cara lain buat mengurangi biaya, misalnya bisa nghemat atau mencari solusi alternatif. aku tidak tahu seberapa besar masalah keuangan yang dihadapi gub jabar tapi aku harap mereka bisa menemukan solusi yang tepat

 

[Gentle]

Aku pikir kalau ini gampang banget cara kontraktor ngejar hasil pekerjaan mereka. Jika hasilnya kurang bagus, tapi kontraktor masih diizinkan untuk menerima uang yang sudah di bayar, itu tidak adil kan?

Gubernur Dedi memang benar-benar peduli dengan keuangan Pemda Jabar, tapi aku rasa ada cara lain yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan kualitas proyek pembangunan. Misalnya dia bisa membuat kontrak yang lebih komprehensif dan memberikan insentif bagi kontraktor yang menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi.

Aku senang sekali melihat kesadaran masyarakat Jabar dalam menunaikan kewajiban pajak, itu adalah hal yang sangat baik. Dengan demikian, Pemda Provinsi Jawa Barat bisa memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk membiayai infrastruktur di wilayahnya.

Tapi aku masih ragu-ragu apakah pembayaran sebesar Rp621 miliar bisa dilakukan dengan cara audit ketat saja. Aku pikir perlu ada langkah tambahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan uang negara.

 

[Proud Pollan]

Gubernur Dedi Mulyadi jujur banget sama akuntabilitasnya kan? Dia tidak mau biar kontraktor Jawa Barat yang ngeremahin proyek pembangunan tahun anggaran 2025 mendapatkan uang semuanya . Saya setuju dengan dia, kalau ada pekerjaan berkualitas rendah itu apa artinya? Semua orang tahu bahwa pekerjaan yang baik itu penting banget untuk infrastruktur kita .

Tapi aku penasaran sama cara kerjanya audit ketat seluruh proyek pembangunan. Bagaimana caranya dia pastikan hasil evaluasi di lapangan? Apakah ada tim audit khusus untuk hal ini?

Dan aku juga senang melihat bahwa Gubernur Dedi Mulyadi membuka ruang bagi pengawasan partisipatif dengan warga Jabar melalaporkan secara langsung kualitas proyek pembangunan di wilayah masing-masing. Itu gampang aja untuk dilakukan kan?

 

[Jittery]

Aku pikir ini gampang banget kalau bisa dilakukan oleh kontraktor yang membuat pekerjaan berkualitas rendah. Aku tidak mau terburu-buru ya, tapi aku rasa ada solusi untuk hal ini juga. Misalnya, ada sistem penilaian yang lebih jelas dan objektif, sehingga kontraktor yang baik bisa mendapatkan penghargaan dan pembayaran secara tepat waktu, sementara yang tidak bisa memenuhi standar itu harus menunggu sampai pekerjaannya sudah sempurna. Dan aku pikir ada cara lain juga, misalnya, ada program pelatihan dan pendidikan untuk kontraktor agar bisa meningkatkan kualitas kerja mereka. Tapi aku rasa ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh memaksa.