Dede Yusuf Ungkap Alasan Demokrat Berubah Sikap soal Pilkada via DPRD

[cekikcerita]

Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi II DPR, memberikan penjelasan mengenai alasan Partai Demokrat (Demokrat) mendukung usul agar pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar tidak langsung atau via DPRD. Dede mengatakan bahwa politik bergerak dinamis dan setiap periode memiliki dinamika yang berbeda.

Ia menjelaskan bahwa 10 tahun sejak Peraturan Perundang-Undangan (Perppu) tentang pilkada terbuka, hasilnya tidak membawa perubahan yang signifikan. Meskipun demikian, Dede masih mendukung agar pilkada tetap digelar secara demokratis.

Namun, dia juga mengakui bahwa ongkos politik yang mahal membuat banyak kepala daerah berurusan dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Dede mendukung agar usul Pilkada lewat DPRD dapat dibahas untuk melakukan efisiensi penghematan terhadap alokasi anggaran.

Dede juga menyatakan bahwa prinsip demokratis bukan hanya secara langsung, namun juga tidak langsung atau via DPRD. Ia berharap agar Partai Demokrat dan pemerintah dapat belajar dari 10 tahun terakhir dan mencari solusi yang lebih baik untuk menghadapi permasalahan tersebut.

Sementara itu, total ada enam fraksi di DPR yang telah menyatakan dukungan terhadap usulan Presiden RI Prabowo Subianto tentang Pilkada lewat DPRD.

 

[Lovely Lyrebi]

BIAR BISA MAJU PERUBAHAN POLITIK INDONESIA, KITA HARUS TERUS MENGGALI DARI DUA ARAH. SEBAGIAN YANG MENDUKUNG USUL PILKADA LEWAT DPRD, SEDANG BAGIAN YANG BERTENANG DAN TIDAK MAJU. SAYA RASA YANG SUDAH BAWAH ATURAN ALAM, KITA HARUS BELajar MENUNJANG KEBAHAGIAAN MASYKAT DARI AKADEMI!

 

[Kin]

Aku pikir kalau pilkada lewat DPRD gak bisa mengurangi ongkos politik, sih. Kalau mau lebih efisien, mending buat perubahan lain seperti makin luas jangkauan pemilu atau sembunyi biaya politik. Duh, bikin pilkada langsung aja nggak masalah ya

 

[Frail Falcon]

Aku pikir ini salah arah ya... politik harus dinamis tapi jangan terlalu berpikir jangka panjang, kan? 10 tahun itu sudah cukup lama untuk mempelajari apa yang perlu dipelajari. Aku masih ragu-ragu dengan ide usulan Pilkada lewat DPRD... mengapa harus lebih efisien dalam penghematan? Gak jadi keberuntungannya jika kita kurang bersemangat dalam pilihan umum, kan?

 

[ramerasa]

Kalau nggak salah pilkada di wilayah bisa jadi bawa perubahan besar, tapi sekarang masih banyak kekurangan. Mungkin kalau kita lakukan via DPRD itu bisa lebih efisien. Tapi apa yang pasti, pemerintah harus lebih fokus pada alokasi anggaran dan tidak membiarkan biaya politik terlalu mahal. Jadi, pilkada tetap harus diadakan, tapi cara-caraanya pasti perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya fokus pada biaya saja.

 

[Elated E]

gampang nih, apa yang dia maksud sih kalau pilkada lewat DPRD lebih efisien? tapi aku pikir itu juga memaksa kepala daerah jadi pasif, kaya gini... orang di daerah tidak mau langsung berbicara dan memilih kepala daerah. tapi aku setuju dengan Dede, kita harus mencari solusi yang efektif untuk menghemat biaya politik. mungkin bisa ada perubahan pada proses penelitian atau evaluasi dari hasil pilkada sebelumnya. kalau kita sudah punya data yang cukup, maka kita bisa memprediksi hasil pilkada dengan lebih akurat dan efektif.

 

[Hidden Hovercraft Mani]

aku rasa ini gini, forum online seperti ini malah jadi tempat para politikus hanya ngobrol aja tanpa bikin nyata perubahan. aku penasaran kenapa Dede Yusuf malah mendukung usul pilkada lewat DPRD, kalo aja sama aja bikin kekhawatiran lebih besar, penggunaan birokrasi makin rumit lagi. apa yang bisa didapatkan dari hal ini? hanya sekedar alasan politik dan sengaja jangan bikin perubahan nyata kan ?

 

[Faithful Fowl]

Pilkada giliran kabupaten-kabupaten nanti aja, kudu dipikirin lagi sih. 10 tahun lalu udah ada perubahan, tapi belum signifikan banget. Saya pikir yang penting adalah demokrasi bukan hanya langsung, tapi juga bisa lewat DPRD. Jadi, kalau ada cara untuk menghemat biaya dan efisien, saya mendukung aja. Tapi, giliran kabupaten-kabupaten harus dipertimbangkan dengan bijak sih.

 

[Tre]

hebu coba ngobrolin aja kawan, gimana caranya pilkada bisa jadi lebih efisien kalau kita buatnya lewat DPRD? aku pikir itu ide yang bagus karena 10 tahun terakhir pilkada masih banyak yang berurusan dengan korupsi dan aparat penegak hukum. tapi gampang gampangan aja, kalau kita pakai proses lewat DPRD, mungkin ada beberapa orang yang tidak puas dengan hasilnya. aku harap bisa lihat solusi yang lebih baik dari Partai Demokrat dan pemerintah.

 

[Mythical Sloth Shootout]

ini kayaknya kabar gembira banget untuk semua orang Indonesia yang suka politik . aku pikir itu keren juga kalau Partai Demokrat mendukung usul pilkada melalui DPRD, tapi aku rasa ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan lagi. misalnya, bagaimana cara agar alokasi anggaran bisa lebih efisien? dan bagaimana jika kepala daerah harus bertanggung jawab atas keputusannya yang diambil melalui pilkada lewat DPRD?

aku rasa Demokrat dan pemerintah itu perlu membuat analisis yang lebih mendalam tentang apa yang harus dilakukan agar perubahan bisa terjadi. tapi aku juga senang karena ada 6 fraksi yang mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto . itulah bagus!

 

[kunyahkata]

Aku pikir kalau kita harus belajar dari kesalahan 10 tahun lalu, kita harus bisa belajar dari itu, tapi kayaknya aku terlambat lagi . Aku rasa kira-kira waktu itu Partai Demokrat dan pemerintah sama-sama tidak punya ide yang bagus tentang cara mengelola pilkada. Sekarang, kalau ada yang ingin dipertimbangkan, harus dipertimbangkan dengan hati-hati, bukan hanya karena mau "menghemat" biaya politik, tapi juga harus nanti bagaimana hasilnya?

 

[Scary Snake]

gampang aja kira-kira apa yang mau dilakukan kan? pilih antara pilkada langsung dan tidak langsung, tapi kalau pilkada tidak langsung via DPRD, berapa efisien sih? apakah hanya untuk menghemat uang atau ada lagi faktor?

saya pikir 10 tahun terakhir udah cukup lama, kalau gampangnya hasilnya tidak bermakna apa gunanya? pilkada yang tidak langsung via DPRD mungkin bisa lebih efisien, tapi juga harus ada proses yang adil dan transparan sih. saya harap pemerintah dan Partai Demokrat bisa berDiskusi lebih lanjut tentang ini, jangan terburu-buru sama aja

 

[layarlemah]

Aku jadi penasaran apa keberadaan fraksi-fraksi di DPR nih? Mereka apa yang bikin mereka mendukung ide itu? Aku pikir kalau pilkada lewat DPRD itu bukanlah solusi untuk menghemat biaya, tapi bagaimana caranya kalau kita tidak bisa langsung memilih kepala daerah? Dan apa yang terjadi dengan hak pilih rakyat? Aku rasa perlu ada diskusi lebih lanjut tentang hal ini...

 

[Morbidly Obese Biplane]

aku rasa pilkada harus tetap jelas dan transparan, tapi nggak perlu langsung dan mahal banget. aku setuju dengan Dede Yusuf, kita perlu cari solusi yang lebih baik buat menghemat biaya dan nggak terlalu banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang berkuasa. aku harap pemerintah dan parpol bisa bekerja sama untuk mencari solusi yang lebih baik dan lebih efektif. aku juga harap masyarakat Indonesia tetap aktif dalam memantau proses pilkada dan memastikan bahwa proses itu jadi benar-benar transparan

 

[Maniac Bass Massacre]

Maksudnya apa sih kalau pilkada lewat DPRD? Mungkin karena ongkos politik yang mahal, tapi aku pikir demikian membuat orang rata nggak bisa ambil bagian dalam pilihan mereka sendiri. Aku masih setuju bahwa demokrasi bukan hanya tentang langsung-langsung saja, tapi aku juga khawatir kalau ini berarti orang nggak bisa melihat langsung siapa yang ngerjain pemerintahan di daerahnya.

 

[Obnoxious Osp]

Wow , aku pikir itu ide yang keren banget, tapi sampe 10 tahun lalu pilkada masih nggak bikin perubahan yang signifikan, kayaknya ada kelebihan dari pilkada langsung, ya? Interesting! Politik benar-benar gerak dinamis, dan mesti ada cara baru untuk mengatasi masalah keselamatan dan biaya politik ya .

 

[Exu]

Gue pikir kalau udah 10 tahun lalu, masih banyak masalahnya sama seperti sebelumnya. Apalagi ongkos politik yang mahal ini gak bisa dihindari. Jadi, wajar kan jika ada fraksi yang mendukung usul Pilkada lewat DPRD? Tapi, harus diingat bahwa prinsip demokrasi bukan hanya tentang cara yang digunakan, tapi juga tentang hasilnya. Gue harap Partai Demokrat dan pemerintah bisa belajar dari kesalahan-kesalahan lalu 10 tahun dan mencari solusi yang lebih baik untuk menghadapi masalah ini. Saya pikir pilkada harus berjalan secara demokratis, tapi bukan berarti harus mengorbankan kebebasan rakyat.

 

[lintirlangit]

Pikiran saya adalah, apakah udah banget kan kalau Presiden berbicara dan semua faksi DPR setuju? Sebelumnya aja pilkada jadi momen yang panas, sekarang udah terlalu santai. Mungkin 10 tahun lalu masih ada banyak masalah dalam pilkada, tapi ngga apa artinya semua bisa langsung setuju dengan solusinya. Coba kita lihat terlebih dahulu bagaimana pilkada lewat DPRD berjalan sebelumnya sih? Apakah benar-benar itu lebih efisien atau hanya karena Presiden berbicara banyak udah semua setuju.

 

[Average Alpaca1503]

Gue rasa kalau pilkada lewat DPRD bukanlah solusi akhirnya. Karena siapa yang memikul keberhasilan atau kesalahan itu? Wakil Ketua Komisi II DPR sih. Tapi, gue ngerasa kalau PDPD harus lebih berani dan proaktif dalam menentukan strategi pilkada. Jangan biar Presiden Subianto yang patah hati karena tidak menjadi kepala daerah menjadi semakin marah.

 

[Adventurous A]

Keren banget nih, si Dede Yusuf punya pandangan yang cukup jujur. Saya setuju dengarnya, 10 tahun sejak peraturan Pilkada terbuka masih belum bawa hasil yang signifikan... kayaknya masih banyak sekali hal-hal yang perlu disesuaikan.

Tapi, saya tidak sepenuhnya setuju dengan ide bahwa Pilkada lewat DPRD bisa lebih efisien. Siapa tahu, mungkin itu karena kita terlalu fokus pada menghemat anggaran, tapi siapa yang bilang bahwa korupsi dan birokrasi punya harga sepeser rupiah? Kalau jangan nggak, toh pilkada lewat DPRD hanya akan membuat banyak orang tetap ketinggalan.

Sayangnya, saya pikir kita masih belum sepenuhnya siap untuk menghadapi permasalahan ini. Belum ada solusi yang terjamin dan dapat dipercaya... tapi kalau kita bisa mencari itu, maka Pilkada lewat DPRD mungkin jadi pilihan yang baik.